alexametrics
Jumat, 14 Agustus 2020
Jumat, 14 Agustus 2020

NTB Punya Bibit Lobster yang Untung Malah Pengusaha Luar

MATARAM-Pemprov tidak berdaya menyikapi pembukaan keran ekspor benih lobster. Sebagai daerah penghasil lobster, NTB tidak memiliki posisi tawar. Semua dikuasai pusat. ”Kewenangan pemprov tidak sampai di situ (ekspor),” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB H Yusron Hadi, Jumat (3/7).

Pengusaha lobster Lombok kini mulai mengeluh. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 12 Tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan belum berpihak pada mereka. Birokrasi berbelit-belit membuat pengusaha kesulitan. Kondisi itu justru bisa memicu pengiriman lobster secara ilegal.

Yusron tidak bisa bicara banyak soal itu. Belum jelas apa langkah yang akan dilakukan pemprov. ”Kalau bicara daerah, ya tentu masyarakat nelayan kita berpeluang meningkatkan penghasilanya,” kata mantan karo humas dan protokol itu.

Ia mengatakan, wadah bernaung dinas kelautan dan perikanan se-Indonesia tengah menyampaikan masukan kepada Kemen KP. Supaya pemerintah provinsi juga dapat mendapat manfaat dari kebijakan tersebut. ”Ini sebagaimana halnya dengan pemerintah kabupaten asal benih bening lobster (BBL),” ujarnya.

Pemprov, kata Yusron, hanya berwenang menyampaikan usul dari para nelayan untuk menjadi pembudidaya maupun penangkap BBL. ”Kalau kabupaten asal BBL memiliki kewenangan penerbitan SKAB surat keterangan asal benih sebagai salah satu syarat dokumen bisa mengekspor,” katanya.

Sebelumnya, para nelayan Lombok Tengah yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Kelautan dan Perikanan Indonesia (APKPI) melayangkan surat ke Presiden RI Joko Widodo. “Kami menanyakan kelanjutan dan kepastian ekspor benih lobster,” kata Ketua Umum APKPI Buntaran pada Lombok Post.

Sejak Permen KP Nomor 12 Tahun 2020 terbit, mereka baru sekali bisa ekspor benih lobster. Itu pun di Pulau Jawa, bukan di NTB. ”Jika kebijakan itu tidak dievaluasi dan ditinjau ulang, peluang pengiriman secara ilegal bisa terjadi lagi,” katanya.

Tidak masalah hanya lima bandara yang ditunjuk. Tapi yang terpenting, pengirimannya bebas di semua kargo bandara. “Jangan dibatasi, atau dipersempit,” harapnya. (ili/r5)

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Belajar Tatap Muka Harus Ada Izin Orang Tua Siswa

TALIWANG- Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) HW. Musyafirin menegaskan belajar tatap muka di sekolah di tengah covid-19 bisa saja digelar. Tetapi syaratnya harus ada izin atau persetujuan orang tua siswa.

Lima Daerah di NTB Alami Kekeringan Parah, Ini Daftarnya

Lima daerah di NTB mengalami kekeringan ekstrem dengan status awas. Yaitu Kabupaten Dompu, Bima, Sumbawa, Sumbawa Barat, dan Lombok Timur. ”Masyarakat  kami imbau mewaspadai dampak dari kekeringan,” kata Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Lombok Barat Luhur Tri Uji Prayitno, kemarin (11/8).

Tertular Korona, Satu Anggota DPRD Lombok Timur Diisolasi

SELONG-Salah seorang anggota DPRD Lotim berinisial SM terpapar covid-19. “Ya, ada anggota kami yang dikonfirmasi positif,” kata Wakil Ketua DPRD Lotim H Badran Achsyid membenarkan informasi tersebut saat dihubungi Lombok Post, Selasa (11/8).

Soal Wifi Gratis Dewan Mataram : Pak Sekda Jangan Siap-Siap Saja!

Niat DPRD Kota Mataram untuk memasang wifi gratis di setiap lingkungan segera terealisasi. “Pak Sekda sudah bilang siap. Tapi saya bilang jangan siap-siap saja. Harus segera, karena anak-anak sangat butuh,” terang Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Mataram Nyayu Ernawati.

Lale-Yusuf atau Pathul-Nursiah, Siapa Didukung Golkar di Loteng?

MATARAM-Tampilnya H Yusuf Saleh mendampingi Lale Prayatni atau Lale Sileng membuat dinamika politik di Lombok Tengah (Loteng) semakin dinamis. Tidak hanya untuk peta perebutan kursi Kepala Daerah tetapi untuk arah dukungan partai Golkar.

H Masrun : TGH Saleh Hambali Harus Jadi Pahlawan Nasional

PRAYA-Kiprah dan nama besar ulama NU TGH Saleh Hambali tercatat dalam sejarah. Tokoh ulama karismatik yang berkontribusi nyata dalam membangun pendidikan dan semangat kebangsaan di Lombok, NTB.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Penggali Kubur LNS di Mataram Sakit, Arwah Minta Organ Dikembalikan

Penyidik telah melakukan otopsi terhadap jenazah Linda Novita Sari (LNS) maha siswi unram yang diduga jadi korban pembunuhan. Bagian tubuh LNS diambil dokter forensik untuk proses pemeriksaan.

Berkarya Pecah, Baihaqi-Diyah Terancam

MATARAM-Dualisme kepengurusan di DPP Partai berkarya berimbas ke daerah. terutama bagi Paslon yang sebelumnya menerima SK dukungan dari kepengurusan Berkarya terdahulu. Salah satunya pasangan H Baihaqi-Hj Baiq Diyah Ratu Ganefi (Baru) di Pilwali Mataram.

Ayo, Pekerja NTB Setor Nomor Rekening Dapat Bantuan Rp 600 Per Bulan

Para pekerja yang merupakan karyawan swasta di NTB tak boleh ketinggalan. Bagian Sumber Daya Manusia (HRD) di setiap perusahaan di NTB diingatkan agar proaktif menyetorkan rekening karyawan untuk mendapatkan bantuan Rp 600 ribu per bulan dari pemerintah.
Enable Notifications.    Ok No thanks