alexametrics
Senin, 21 September 2020
Senin, 21 September 2020

Korona Tak Kunjung Reda, Warga NTB Kini Diancam Denda

MATARAM-Penularan virus Korona semakin tak terkendali. Tapi kepatuhan terhadap protokol kesehatan berkurang. Pemprov NTB pun menyiapkan denda mulai dari Rp 100 ribu hingga maksimal Rp 500 ribu bagi warga yang melanggar protokol pencegahan Covid-19. Anda yang terbiasa abai, siap-siap bayar denda di tempat.

Hal itu dipastikan setelah DPRD NTB menyetujui rancangan Perda tentang Penanggulangan Penyakit Menular, pada rapat paripurna, Senin (3/8).

Kepala Biro Humas dan Protokol NTB Najamuddin Amy menegaskan, denda akan diberlakukan di tempat kepada para pelanggar. ”Penegakan sanksi dilakukan Satpol PP NTB pada saat operasi penertiban,” katanya.

Pemberlakuan denda ini tinggal menunggu Peraturan Gubernur yang drafnya sudah siap dan tinggal ditandatangani Gubernur. Namun begitu, Najamuddin menegaskan, denda tidak serta-merta Rp 500 ribu.

”Pengenaan denda dilakukan sesuai jenis pelanggaran dan kepatutan di lapangan,” katanya.

Dalam Pergub nantinya, sanksi tidak langsung Rp 500 ribu, tapi ada tahapan-tahapannya. Mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, dan denda administrasi.

Dia menjelaskan, pada pasal 4 diatur sanksi berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan. Misalnya yang tidak memakai masker di tempat umum/fasilitas umum/tempat ibadah dikenakan denda Rp 100 ribu.

Warga yang tidak mematuhi protokol penanggulangan penyakit menular dalam kegiatan sosial/keagamaan/budaya, dikenakan denda Rp 250 ribu. Bagi ASN yang tidak memakai masker di tempat umum/fasilitas umum/tempat ibadah dikenakan sanksi Rp 200 ribu

Denda yang dipungut pemerintah akan dimsukkan ke kas daerah. Ketentuan Perda tersebut berlaku di semua daerah di NTB. Termasuk tempat-tempat usaha yang melanggar ketentuan. ”Mau zona merah, kuning, atau hijau sama juga,” tegasnya.

Ia berharap penegakan perda tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. Sehingga penularan Covid-19 bisa dicegah.

 

24 Penyakit Menular

 

Dalam Perda tentang Penanggulangan Penyakit Menular, diatur sanksi bagi yang melanggar protokol kesehatan. Sanksi bisa berupa teguran lisan, tertulis, dan denda administratif maksimal Rp 500 ribu. Sanksi dan denda administratif tersebut diatur lebih detil di dalam peraturan gubernur.

Penyakit menular tidak hanya Covid-19, tapi 24 jenis penyakit menular langsung dari manusia yakni difteri, pertusis, tetanus, polio, campak, kolera, rubella, yellow fever, meningitis, penyakit akibat rotavirus, penyakit akibat human papiloma virus (HPV), penyakit virus ebola, MERS-CoV, HIV/AIDS, tuberculosis (TB), kusta, infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), diare, influenza A baru, typoidhand food and mouth disease (HMFD), hepatitis A, hepatitis C, dan Covid-19.

Kemudian empat penyakit menular bersumber dari binatang seperti malaria, demam berdarah dengue (DBD), chikungunya, japanese encepalitis (JE), filaria dan kecacingan, dan zoonosis (Avian influenza, rabies, pes, antraks, leptospirosis, brucellosis).

Serta delapan penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi seperti campak, polio, difteri, pertusis, tetanus, TB, hepatitis B, dan meningitis.

Pada pasal 20 diatur delapan larangan, antara lain setiap orang dilarang dengan sengaja menghalangi pelaksanaan pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular.

Sengaja melakukan pembiaran dan tidak menginformasikan adanya penderita atau terduga penderita penyakit menular yang telah ditetapkan menjadi wabah, KLB atau kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia (KKMMD).

Warga juga dilarang melakukan tindakan dengan tujuan menularkan penyakit. Melakukan tindakan medis terhadap penderita atau terduga penderita penyakit menular tanpa kewenangan.

Sengaja memasukkan atau memperjualbelikan hewan serta produk turunan yang membawa penyakit menular juga dilarang.

Selain itu, warga juga dilarang menyebarluaskan informasi tidak benar terkait penyakit menular. Melakukan kegiatan yang dapat menjadi pencetus penyebaran suatu penyakit menular, dan dilarang melakukan kegiatan yang menghambat upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular.

Guna mencegah penularan penyakit itu dibuat protokol kesehatan yang harus dipatuhi. Hal itu diatur dalam pasal 21, dimana setiap orang wajib mentaati protokol pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular.

Khususnya penyakit yang penularannya melalui percikan cairan (droplet) saluran napas, seperti batuk dan bersin, kontak dekat dengan penderita, menyentuh benda yang terdapat sumber penyakit, atau melalui udara.

Ketua Panitia Khusus DPRD NTB untuk Perda Penanggulangan Penyakit Menular DPRD NTB Raihan Anwar mengatakan, mereka telah melakukan uji publik dan konsultasi dengan Kementerian Kesehatan. ”Pansus melibatkan akademisi, praktisi dan kementerian agar urgensi Perda dapat diterapkan sesuai kebutuhan,” ujarnya.

Menurutnya, Raperda itu sangat urgen sehingga mereka setuju dan menetapkan menjadi perda. Ia berharap eksekutif bisa melaksanakan perda dengan baik, sehingga tujuan pembentukan perda tercapai.(ili/r6)

 

SANKSI TEGAS BAGI PELANGGAR PROTOKOL COVID-19

 

TIDAK MEMAKAI MASKER                                                                          

  • Masyarakat tidak memakai masker di tempat umum didenda Rp 100.000
  • ASN tidak memakai masker di tempat umum didenda Rp 000

 

PROTOKOL KESEHATAN

  • Masyarakat tidak mematuhi protokol penanggulangan penyakit menular didenda Rp 250.000
  • Penanggungjawab tempat umum tidak menerapkan protokol kesehatan didenda Rp 400.000

 

PERTIMBANGAN PENGENAAN SANKSI

 

  • Kemampuan dan kepautan
  • Perlindungan kesehatan masyarakat
  • Sesuai perundang-undangan dan asas-asas umum yang baik
  • Nondiskriminatif
  • Kesepadanan antara jenis pelanggaran dan jenis sanksi yang diterapkan
  • Ditujukan untuk pencegahan penyebaran penyakit menular

 

Sumber: Pergub NTB

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Simulasi KBM Tatap Muka SMA Sederajat di NTB Pekan Kedua Dimulai

Simulasi KBM tatap muka untuk SMA sederajat di NTB memasuki pekan kedua. ”Sambil kami tetap memantau perkembangan penyebaran Pandemi Virus Korona,” kata Kepala Dinas Dikbud NTB H Aidy Furqan, pada Lombok Post, Minggu (20/9/2020).  

Mendikbud Pastikan Wacana Penghapusan Mapel Sejarah Hoaks

”Tidak ada sama sekali kebijakan regulasi atau perencanaan penghapusan mata pelajaran sejarah di kurikulum nasional,” tegas dia.

HARUM Goda Pemilih Millenial Lewat Lomba Film Pendek dan E-Sport

Bakal Calon Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana mencoba menggoda pemilih milenial. Caranya, dengan menggelar film pendek dan e-sport. "Orang yang menggeluti dunia film tidak banyak. Bagi sebagian orang ini ekslusif. Prosesnya panjang," kata Mohan Sabtu malam (19/9) lalu.

Cerita Shaina Babheer saat Memerankan Sosok Kikin dalam film MOHAN

Shaina Azizah Putri dipilih untuk memerankan sosok Kikin Roliskana dalam film pendek berjudul "Mohan". Ini menjadi tantangan baru bagi dara yang sudah membintangi beberapa sinetron dan FTV nasional ini.

“Menara Eiffel”di Desa Seruni Mumbul Lombok Timur Ramai Pengunjung

Pengelola wisata Denda Seruni, Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Pringgabaya tak ingin puas dengan keberhasilannya menyedot wisatawan. Realisasi target PADes Rp 30 juta per bulan harus dapat bertambah.

Bale Mediasi Lotim Damaikan Delapan Perselisihan

SELONG-Permohonan mediasi terus berdatangan ke Bale Mediasi Lotim. “Sudah ada 36 permohonan yang masuk,” kata Koordinator Administrasi Bale Mediasi Lotim Lalu Dhodik Martha Sumarna pada Lombok Post, kemarin (18/9).

Paling Sering Dibaca

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Film MOHAN, Ini Dia Official Teasernya

Rumah Produksi Warna tengah merampungkan pembuatan film MOHAN. Film bergenre drama remaja tersebut tengah memasuki fase shooting. Namun demikian sebagai bocoran Warna telah meluncurkan cuplikan Official Teaser nya.
Enable Notifications    Ok No thanks