alexametrics
Minggu, 27 September 2020
Minggu, 27 September 2020

700 Pejabat Belum Setor LHKPN

MATARAM-Sekitar 700 orang pejabat Pemprov NTB belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Dari 1.400 pejabat yang wajib lapor, baru setengah atau 50 persen yang menyerahkan. Termasuk di dalamnya beberapa orang pejabat eselon II belum menyampaikan sampai saat ini.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB H Fathurrahman menjelaskan, pengumpulan LHKPN tengah berproses. Masih banyak belum menyerahkan karena jarak waktu pengumpulan LHKPN tahun lalu sangat mepet dengan tahun ini. Tahun 2018 LHKPN diserahkan per 31 Desember, sementara di 2019 sampai 31 Maret.

Menurutnya, perubahan format LHKPN tidak terlalu jauh beda dengan tahun sebelumnya. Dengan waktu tiga bulan baginya sudah cukup untuk melaporkan. Bahkan LHKPN sebelumnya bisa dipakai lagi bila tidak ada perubahan. “Inikan sifatnya laporan update,” ujarnya, kemarin.

Meski masih banyak pejabat belum setor LHKPN, Fathurrahman optimis dalam satu bulan ke depan semua pejabat akan menyampaikan laporannya. Sebab jumlah pejabat yang wajib lapor tahun ini berkurang dibanding sebelumnya. Ada beberapa posisi jabatan yang dianggap tidak perlu menyerahkan.

Tahun lalu penyerahan LHKPN bisa mencapai 97 persen. Artinya, hanya 3 persen yang tidak menyerahkan dan mereka sudah dihapus karena masuk ASN yang tidak wajib penyerahkan laporan. “LHKPN tersebut diumumkan di website BKD masing-masing pemda,” katanya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) H Supran mengaku dirinya sudah menyerahkan laporan terbaru. Ada beberapa formulir yang diisi dalam format yang baru. ” Saya sudah menyerahkan, ” katanya singkat.

Penyerahan LHKPN diwajibkan kepada pejabat daerah sebagai bagian dari semangat pemberantasan korupsi. Presiden menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan Inpres tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) menerbitkan Surat Edaran Nomor: SE/03/M.PAN/01/2005 tentang LHKPN.

Surat edaran itu mewajibkan jabatan-jabatan di pemda menyerahkan LHKPN. Diantaranya pejabat eselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan instansi pemerintah dan atau lembaga negara. Semua kepala kantor di lingkungan Departemen Keuangan, pemeriksa bea dan cukai, pemeriksa pajak, auditor, pejabat yang mengeluarkan perizinan, kepala unit pelayanan masyarakat dan pejabat pembuat regulasi.

Kemenpan-RB juga meminta masing-masing pimpinan instansi mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan jabatan-jabatan yang rawan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Merekalah yang diwajibkan menyampaikan LHKPN kepada KPK.

Bagi penyelenggara negara yang tidak memenuhi kewajiban LHKPN, sesuai amanah pasal 20, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 akan dikenakan sanksi administratif sesuai regulasi yang berlaku. (ili/r7)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Penataan Kawasan Wisata Senggigi Dimulai

Penataan kawasan wisata Senggigi direalisasikan Dinas Pariwisata (Dispar) Lombok Barat (Lobar). Sayang, dari tujuh proyek dalam perencanaan, hanya lima yang bisa dieksekusi.

LPPOM MUI NTB Target Sertifikasi Halal 125 Usaha Rampung Tahun Ini

”Rinciannya, dari Dinas Perindustrian NTB dan pusat sebanyak 75 usaha, serta Dinas Koperasi Lombok Barat sebanyak 50 usaha,” katanya, kepada Lombok Post, Rabu (23/9/2020).

Solusi BDR Daring, Sekolah Diminta Maksimalkan Peran Guru BK

Jika terkendala akses dan jaringan internet, layanan dilaksanakan dengan pola guru kunjung atau home visit. ”Di sanalah mereka akan bertemu dengan siswa, orang tua, keluarga. Apa permasalahan yang dihadapi, kemudiann dibantu memecahkan masalah,” pungkas Sugeng.

Subsidi Kuota Internet, Daerah Blank Spot di NTB Pertanyakan Manfaat

”Kalau jangkauan towernya luas, tentu ini sangat menunjang sekaligus mendukung pemanfaatan kebijakan pusat,” tandasnya.

Anugerah Pewarta Astra 2020 Kembali Digelar

Astra mengajak setiap anak bangsa untuk menebar inspirasi dengan mengikuti Anugerah Pewarta Astra 2020. ”Di NTB sendiri kami membina warga Kelurahan Dasan Cermen yang merupakan wilayah Kampung Berseri Astra. Harapannya, masyarakat dapat menggambarkan dukungan Astra untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih optimis demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa,” ujar Gusti Ayu.

Pilwali Mataram, HARUM satu SALAM dua MUDA tiga BARU empat

Pengundian nomor Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota Mataram dan Wakil Wali Kota Mataram berjalan di bawah protokol Pandemi Covid-19 dengan ketat, pukul 19.00 wita-selesai semalam.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...
Enable Notifications    Ok No thanks