alexametrics
Senin, 28 September 2020
Senin, 28 September 2020

Pembangunan Smelter Lelet, Pemprov Akan Panggil PT AMNT

MATARAM-Pengembangan industri pertambangan (smelter) PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) berjalan lambat. Pembangunan bahkan belum dimulai. Padahal 2022 ditargetkan sudah beroperasi.

Ketua Tim Percepatan Pembangunan Smelter yang juga Kepala Bappeda NTB H Ridwan Syah menjelaskan, kebutuhan utama saat ini adalah lahan. Upaya pembebasan lahan mulai dilakukan. Tim appraisal (penilaian) akan segera turun melakukan sosialisasi ke masyarakat.

Perluasan lahan dari 94 ha menjadi 850 ha saat ini tengah diupayakan. Total kebutuhan lahan sekitar 1.000 ha. Untuk smelter saja butuh 94 ha dan industri belum termasuk area pelabuhan dan fasilitas lainnya. Sementara yang sudah dibebaskan baru 200 ha.

Tapi pembebasan lahan bukan perkra gampang. Sebab akan melewati banyak rumah, kantor pemerintah, hingga memindahkan pelabuhan. ”Memindahkan satu kampung pasti tidak mudah,” katanya.

Pekan depan, tim akan mengundang PT AMNT untuk memastikan masterplan mereka. Apakah akan menjadikan 1.000 ha itu sebagai kawasan industri atau lainnya. Sehingga pemda punya gambaran terkait pengembangan kawasan. Jangan sampai hanya daerah yang semangat, tetapi perusahaan tidak punya semangat yang sama. ”Pembangunannya belum mulai,” kata Ridwan.

Pemerintah menurutnya harus bergerak cepat. Meski pembangunan kewajiban PT AMNT, namun daerah akan berupaya memfasilitasi percepatan pembangunan. Bila smelter terbangun, yang merasakan manfaatnya adalah daerah. Ribuan tenaga kerja akan terserap, industri turunan akan hidup. Setelah smelter dibangun, di sana akan dibangun pabrik semen dan pabrik pupuk. Itu akan menyerap ribuan tenaga kerja lagi. Itu sejalan dengan misi pemprov untuk menghidupkan industri olahan.

Gubernur NTB H Zulkieflimansyah menegaskan, PT AMNT merupakan perusahaan besar yang perlu didukung agar merealisasikan investasinya. Zul mengakui, smelter bukan sesuatu yang terlalu menguntungkan bagi investor. Tapi ia optimis lambat laun smelter itu pasti akan dibangun. ”Pemerintah daerah berusaha agar pembangunan cepat dilakukan,” katanya.

Ia yakin AMNT tidak akan sembarangan merelokasi warga. Pembebasan lahan semuanya akan dibayar dengan harga wajar. Tapi harga jual juga tidak terlalu tinggi. Lahan yang dibutuhkan untuk smelter tidak sampai ribuan hektare,  tapi dengan konsep pengembangan industri turunannya sehingga menjadi luas.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan NTB H Lalu Bayu Windia menjelaskan, bila smelter sudah tetapkan di kawasan tersebut, yang lain akan menyesuaikan, termasuk Pelabuhan Benete. Opsi tukar guling pelabuhan sangat memungkinkan antara Pelabuhan Benete milik Kemenhub dan Pelabuhan Lalar milik Pemkab KSB. ”Yang penting tetapkan dulu menjadi smelter ini,” katanya. (ili/r7)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Proyek Pembangunan Dermaga Senggigi Tak Jelas

Dermaga Senggigi berpotensi mangkrak lebih lama. Meski Dinas Perhubungan (Dishub) Lombok Barat (Lobar) tetap mengupayakan kelanjutan pembangunannya. ”Mau tidak mau harus kita lanjutkan. Itu kewajiban kita,” kata Kadishub Lobar HM Najib.

Distribusi Bantuan Beras Lelet, Dewan Minta Pemprov NTB Ambil Alih

”Pemda harus secepatnya koordinasi ke pusat, kalau ada kemungkinan ambil alih, take over secepatnya, kasihan masyarakat,” tegas Anggota Komisi V DPRD NTB Akhdiansyah, Minggu (27/9/2020).

Kantongi Persetujuan Mendagri, Pjs Bupati Boleh Lakukan Mutasi

”Bisa (rombak) tetapi ada kendali di situ yakni rekom KASN. Pejabat definitif saja harus ada rekom KASN,” katanya.

Akhir September, Tren Konsumsi BBM dan LPG di NTB Meningkat

”Jumlah ini meningkat dibandingkan Bulan Mei 2020, ketika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilaksanakan di berbagai daerah,” kata Unit Manager Communication, Relations, & CSR MOR V Jatimbalinus Rustam Aji, Jumat (25/9/2020) lalu.

LEM Hadirkan Baby Crab dan Gelar Plants Exhibition

Kami terus menghadirkan apa pun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Terpenting bisa menghibur mereka selama masa pandemi ini,” imbuh Eva.

Soal Kuota Gratis, Sekolah di Mataram Masih Validasi Data

”Verval ini kita lakukan  secara bertahap juga, setiap hari ada saja yang divalidasi,” jelas Suherman.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks