alexametrics
Senin, 28 September 2020
Senin, 28 September 2020

Antisipasi Dampak Terburuk Korona, Pemprov NTB Siapkan Rp 500 Miliar

MATARAM-Pemprov NTB menyiapkan dana hingga Rp 500 miliar untuk penanganan pandemi Korona di NTB. ”Rp 500 miliar ini yang benar-benar bisa dipakai untuk penanganan Covid-19,” kata Asisten II Pemprov NTB H Ridwan Syah, kemarin (5/5).

Sebetulnya kata Ridwan, jika ditotal, jumlah anggaran penanganan pandemi Korona di APBD NTB 2020 setelah ada realokasi anggaran totalnya Rp 900 miliar. Hanya saja, sebanyak Rp 400 miliar anggaran tersebut berupa program yang peruntukannya tidak bisa diubah, tapi diarahkan untuk penanganan Covid-19. Antara lain dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Mantan Kepala Bappeda NTB ini menjelaskan, penanganan Covid-19 di NTB dibagi menjadi tiga yakni penanganan kesehatan, bantuan JPS, dan untuk stimulus ekonomi. Dana Rp 500 miliar itu merupakan dana yang disisihkan sejak awal. Sisanya di tahap ketiga tinggal Rp 300 miliar.

Dari Rp 300 miliar sisa dana di tahap ketiga itu, sekitar Rp 160 miliar disiapkan untuk penanganan kesehatan, tambahan Rp 50 miliar untuk JPS Gemilang. ”Sisanya untuk stimulus ekonomi,” katanya.

Sementara dana Rp 200 miliar lainnya sudah dan sedang digunakan saat ini. Baik untuk penanganan kesehatan, JPS gemilang dan bantuan stimulus ekonomi. ”Pemulihan ekonomi sendiri membutuhkan dana sekitar Rp 200 miliar,” katanya.

Stimulus ekonomi dalam bentuk bantuan terhadap IKM dan UKM di NTB. Misalnya bantuan pemesinan dan permodalan. ”Produknya kemudian kita bagikan ke masyarakat, sehingga saling beririsan,” katanya.

Harus Lapor Segera

Sementara itu, pemerintah daerah diminta segera melaporkan realokasi dana APBD untuk penanganan Covid-19.

”Pemda yang tidak memenuhi ketentuan laporan, penyaluran sebagian DAU dan DBH-nya bisa tertunda,” kata Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTB Syarwan, kemarin.

Hal itu merupakan kebijakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam rangka mendorong akuntabilitas penggunaan dana. ”Juga untuk memastikan komitmen pemda dalam penanganan Covid-19,” katanya.

Ketentuan refocussing APBD untuk penanganan Covid-19 diatur dalam PMK Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19.

Penundaan DAU juga dikenakan bagi pemda yang telah menyampaikan laporan APBD, namun belum sesuai ketentuan surat keputusan bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. ”Kami harap pemda mencermati aturan yang sudah dibuat,” katanya.

Syarwan menjelaskan, realokasi APBD untuk penanganan Covid-19 harus memperhatikan beberapa hal, yakni rasionalisasi belanja barang/jasa dan belanja modal minimal sebesar 50 persen. ”Rasionalisasi belanja pegawai dan belanja lainnya memperhitungkan perkiraan penurunan pendapatan daerah,” jelasnya.

Rasionalisasi belanja daerah juga harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dengan memberikan toleransi total rasionalisasi belanja barang/jasa dan belanja modal sekurang-kuranganya 35 persen. ”Penurunan PAD yang ekstrem sebagai dampak dari menurunnya aktivitas perekonomian,” jelasnya.

”Perkembangan pandemi Covid-19 di masing-masing daerah perlu mendapatkan penanganan dengan anggaran yang memadai,” tambahnya.

Penggunaan hasil rasionalisasi belanja daerah dialokasikan untuk tiga hal, yakni pencegahan dan penanganan Covid-19, jaring pengaman sosial, dan pemulihan perekonomian daerah.

Apabila pemda segera menyampaikan laporan penyesuaian APBD sesuai ketentuan, sebagian DAU yang ditunda disalurkan kembali bulan Mei ini.

Dari total Rp 16,3 triliun dana transfer ke pemda se-NTB, sebagian besar merupakan DAU dan DBH. Dari Rp 3,7 triliun dana transfer yang direalisasikan bulan Maret lalu, Rp 2,8 triliun di antaranya merupakan DAU dan DBH Rp 169,5 miliar.

Hingga kemarin, belum ada pemda yang melaporkan besaran realokasi dana APBD untuk penanganan Covid-19. ”Belum ada infonya,” kata Syarwan.(ili/r6/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Distribusi Bantuan Beras Lelet, Dewan Minta Pemprov NTB Ambil Alih

”Pemda harus secepatnya koordinasi ke pusat, kalau ada kemungkinan ambil alih, take over secepatnya, kasihan masyarakat,” tegas Anggota Komisi V DPRD NTB Akhdiansyah, Minggu (27/9/2020).

Kantongi Persetujuan Mendagri, Pjs Bupati Boleh Lakukan Mutasi

”Bisa (rombak) tetapi ada kendali di situ yakni rekom KASN. Pejabat definitif saja harus ada rekom KASN,” katanya.

Akhir September, Tren Konsumsi BBM dan LPG di NTB Meningkat

”Jumlah ini meningkat dibandingkan Bulan Mei 2020, ketika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilaksanakan di berbagai daerah,” kata Unit Manager Communication, Relations, & CSR MOR V Jatimbalinus Rustam Aji, Jumat (25/9/2020) lalu.

LEM Hadirkan Baby Crab dan Gelar Plants Exhibition

Kami terus menghadirkan apa pun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Terpenting bisa menghibur mereka selama masa pandemi ini,” imbuh Eva.

Soal Kuota Gratis, Sekolah di Mataram Masih Validasi Data

”Verval ini kita lakukan  secara bertahap juga, setiap hari ada saja yang divalidasi,” jelas Suherman.

Simulasi Pembukaan Sekolah di NTB, Kerumunan Siswa Masih Terjadi

”Kalau di dalam lingkungan sekolah, semuanya tertib, tetapi pada saat pulang, masih ada kita temukan (kerumunan) meski tidak terlalu banyak ya,” ujarnya.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks