alexametrics
Sabtu, 15 Agustus 2020
Sabtu, 15 Agustus 2020

ANAK NTB Akan Polisikan Inisiator RUU HIP

MATARAM-Penolakan terhadap rancangan undang-undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) terus berlanjut. Kali ini, beberapa ormas yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) NTB berunjuk rasa ke kantor DPRD NTB.

”Tuntutan kita satu, RUU HIP ini kita kuburkan dalam-dalam. Jangan sampai DPR RI di sana hanya sekadar menunda, apalagi sampai membahas,” tegas koordinator lapangan aksi Lalu Pujo Basuki Rahmat, Minggu (5/7/2020).

Mereka menilai, penolakan dari berbagai elemen masyarakat menunjukkan RUU itu tidak pantas diteruskan untuk dibahas. ”Tidak ada alasan untuk dilanjutkan,” tegasnya.

Jika DPR RI tetap melanjutkan, meski dengan mengubah nama RUU, mereka tetap akan menolak. ”Kalau dilanjutkan, maka jangan salahkan rakyat, mereka akan melakukan perlawanan dengan caranya,” ujar Pujo.

Penolakan akan tetap dilakukan dengan cara yang damai. Namun bila penolakan dari seluruh Indonesia tidak didengar, rakyat akan terus berjuang demi mempertahankan kesatuan Indonesia. ”Pancasila itu sudah final, tidak perlu dirumuskan dalam undang-undang,” tegasnya.

Meski sudah mendapat respons dari DPRD NTB, bahwa dewan juga menolak, namun aliansi akan tetap bergerak melakukan aksinya. ”Mungkin tidak di sini, tetapi ke kantor gubernur dan Polda NTB,”  katanya.

Rencananya, Jumat pekan ini, aliansi antikomunis NTB akan mendatangi markas Polda NTB. Mereka berencana melaporkan inisiator dan konseptor lahirnya RUU HIP tersebut.  ”Karena ini sudah tindakan makar,” ketusnya.

Dalam aksi tersebut, pengunjuk rasa berorasi di depan kantor DPRD secara bergantian. Beberapa ormas yang bergabung antara lain, Front Pembela Islam (FPI), Pemuda Pancasila, Laskar Mujahidin, tokoh agama, dan masyarakat sepetri H Lalu Mujitahid turun langsung dalam aksi tersebut.

Aksi yang berlangsung sejak pukul 10.00 Wita itu berlangsung damai. Setelah membacakan tujuh poin pernyataan sikap, massa membubarkan diri setelah mendapat tanggapan dari Wakil Ketua DPRD NTB Mori Hanafi dan H Muzihir.

Wakil Ketua DPRD NYB Mori Hanafi menjelaskan, dewan setuju RUU HIP tidak dibahas lagi. Dewan memiliki pandangan yang sama dengan massa aksi. Sehingga unjuk rasa tersebut memperkuat dasar penolakan yang akan disampaikan ke DPR RI.

”Pancasila yang merupakan kesepakatan pendiri bangsa tidak perlu diatur lagi dalam undang-undang karena berpotensi meruntuhkan NKRI,” katanya.

Memperhatikan kondisi sosial kemasyarakatan, RUU HIP dinilai bukan memperkuat, tapi sebaliknya mendegradasikan nilai pancasila sebagai dasar negara. ”Maka DPRD NTB menolak RUU ini untuk dibahas,” kata politisi Gerindra tersebut. (ili/r5)

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Pandai Besi, Penyelamat Ekonomi Rarang saat Pandemi

EKONOMI Warga Desa Rarang, Kecamatan Terara, Lombok Timur tak meredup, meski pandemi Covid-19 masih berlangsung. Keberadaan pandai besi yang ditekuni warga setempat menjadi musababnya.

Desa Medana Buka Destinasi Wisata dengan Protokol Kesehatan Ketat

Dunia pariwisata memang lesu di tengah pandemi. Tapi tidak bagi Desa Medana, Kecamatan Tanjung, Lombok Utara. Tiga destinasi wisata di desa ini justru berkibar. Ada jurus jitu membuka destinasi wisata meski pandemi tengah mendera.

51.200 Pekerja NTB Masuk Daftar Penerima Bantuan Tambahan Penghasilan

Perusahaan di NTB harus bertanggungjawab. Mereka harus memastikan pekerja dengan upah di bawah Rp 5 juta mendapatkan bantuan tambahan penghasilan dari pemerintah. Sebab, hingga kemarin, di NTB, belum semua pekerja masuk daftar penerima bantuan.

Waspada Bahaya Klaster Covid 19 Baru di Sekolah

BARU beberapa hari sekolah dibuka, muncul klaster baru. Ketegasan pemerintah diharapkan banyak pihak. Sayangnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melempar tanggungjawab ke pemerintah daerah.

Kantor Layanan Publik Harus Jadi Contoh Pencegahan Covid 19 di NTB

nstansi pelayanan publik, BUMN, dan BUMD harus menjadi contoh penerapan protokol pencegahan Covid-19. ”BUMN dan BUMD berperan penting dalam mendisiplinkan masyarakat melalui budaya kerja dengan protokol kesehatan,” kata Sekda NTB H Lalu Gita Ariadi, selaku ketua pelaksana harian Gugus Tugas Covid-19 NTB, saat memimpin rapat pembahasan pencegahan Covid-19, Rabu (12/8).

BRI Dorong Loyalitas Nasabah dan Pengembangan UMKM

Acara Panen Hadiah Simpedes BRI kembali digelar untuk masyarat.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bukan Bunuh Diri, Terungkap Mahasiswi Unram Dicekik Lalu Digantung

Misteri kematian mahasiswi Universitas Mataram (Unram), Linda Novitasari yang ditemukan meninggal di rumah BTN Royal Mataram, Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram pada Sabtu (25/7) lalu akhirnya terkuak.

Ayo, Pekerja NTB Setor Nomor Rekening Dapat Bantuan Rp 600 Per Bulan

Para pekerja yang merupakan karyawan swasta di NTB tak boleh ketinggalan. Bagian Sumber Daya Manusia (HRD) di setiap perusahaan di NTB diingatkan agar proaktif menyetorkan rekening karyawan untuk mendapatkan bantuan Rp 600 ribu per bulan dari pemerintah.

Penggali Kubur LNS di Mataram Sakit, Arwah Minta Organ Dikembalikan

Penyidik telah melakukan otopsi terhadap jenazah Linda Novita Sari (LNS) maha siswi unram yang diduga jadi korban pembunuhan. Bagian tubuh LNS diambil dokter forensik untuk proses pemeriksaan.
Enable Notifications.    Ok No thanks