alexametrics
Senin, 21 September 2020
Senin, 21 September 2020

Sanksi Tak Pakai Masker, Bayar Denda atau Bersihkan Toilet Pasar

MATARAM-Peraturan daerah (Perda) tentang Penanggulangan Penyakit Menular berlaku efektif bulan ini. Denda bagi aparatur sipil negara (ASN) yang melanggar lebih berat dibandingkan warga biasa.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) NTB Tri Budiprayitno menerangkan, Perda penanggulangan penyakit menular saat ini belum berlaku karena menunggu evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

”Harus dievaluasi terlebih dahulu,” jelasnya, kemarin (5/8).

Sembari menunggu evaluasi Kemendagri, Biro Hukum Setda NTB bersama Satpol PP dan OPD lainnya tengah menggodok Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur secara detail tata cara pengenaan sanksi kepada warga yang melanggar.

”Sekarang masih berproses,” jelasnya.

Tri menyebut, tata cara pemberian sanksi di dalam rancangan pergub itu antara lain, denda Rp 100 ribu bagi warga yang melanggar protokol Covid-19. ”Kalau dia adalah PNS maka dendanya Rp 200 ribu,” ujarnya.

Denda ASN lebih besar karena mereka diharapkan menjadi contoh bagi masyarakat. ”Bagaimana mungkin orang yang harusnya memberi teladan justru memberikan contoh yang tidak bagus, maka sanksi dendanya lebih besar,” katanya.

Pergub juga mengatur sanksi bagi panitia atau penyelenggara kegiatan sosial, keagamaan, atau kegiatan budaya. Bagi yang tidak menerapkan protokol kesehatan dikenakan denda Rp 250 ribu. Sementara penanggungjawab fasilitas umum bisa dikenakan denda Rp 400 ribu. ”Jadi denda Rp 500 ribu di dalam perda itu adalah denda maksimal,” jelasnya.

Selain denda, sanksi administrasi diberikan kepada pemilik toko, pengelola tempat usaha, mal, atau supermarket yang melanggar. Jika tidak menerapkan protokol kesehatan mereka diberikan teguran lisan dan teguran tertulis.

”Kalau masih tidak patuh bisa jadi sanksi berupa penutupan sementara sampai pencabutan izin,” katanya.

Pencabutan izin, kata Tri, dilakukan instansi yang memiliki kewenangan bidang perizinan.

Belum sampai di sana, Pemprov juga menyiapkan sanksi sosial. Ketika pelanggar aturan tidak memiliki uang untuk membayar denda, mereka dikenakan sanksi sosial. ”Salah satu yang sedang kita skenariokan adalah aksi bersih-bersih fasilitas umum, toilet di pasar misalnya,” ujar Tri.

Warga yang kena sanksi sosial akan diberikan kostum khusus dengan tulisan sebagai pelanggar perda. ”Atau penanda lain sehingga orang tahu dia melanggar perda,” jelasnya.

Penerapan sanksi, kata Tri Budi, bukan untuk menakut-nakuti masyarakat. Semua itu dilakukan demi keselamatan bersama. Dalam penegakkan perda pendekatan yang humanis tetap dikedepankan. ”Sifatnya edukatif dan humanis karena ini masyarakat kita. Denda ini bukan jadi tujuan utama,” kata mantan Kadiskominfotik NTB ini.

Eksekusi pemberian sanksi dilakukan di tempat saat petugas merazia atau hasil patroli keliling. ”Dalam penegakkan Perda Pemprov akan melibatkan TNI dan Polri.”

Tri Budi menambahkan, penegakkan perda merupakan bagian dari ikhtiar setelah pemerintah melakukan edukasi, sosialisasi, dan imbauan. Hasilnya sebagian warga sudah patuh, namun masih banyak belum mengindahkan.

“Tugas kami pemerintah untuk melindungi semua masyarakat, khususnya yang sudah disiplin,” tandasnya.

Terpisah, Kepala Biro Hukum Setda NTB H Ruslan Abdul Gani menargetkan, perda berlaku efektif bulan ini. Ia belum memastikan tanggal berapa, sebab proses evaluasi masih berlangsung. ”Kami terus berkoordinasi dengan pusat. Pokonya Agustus inilah,” katanya.

Dalam kondisi normal, lanjut Ruslan, evaluasi sebuah perda bisa memakan waktu  berbulan-bulan. Tapi karena pandemi Kemendagri berjanji akan mempercepat evaluasinya.

Sementara untuk Pergub, saat ini masih proses pembahasan. Ditargetkan Pergub tuntas pekan ini. ”Kami harap payung hukum ini bisa efektif untuk meningkatkan kedisiplinan warga,” harapnya.

Terkait banyaknya penolakan warga di media sosial, Ruslan menilai hal itu wajar. Namun pemerintah melakukan itu semua demi kepentingan bersama. Kesalamatan warga dalam hal ini menjadi prioritas utama.

 

Instruksi Presiden

 

Masih terkait sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan, Presiden Joko Widodo akhirnya mengeluarkan Inpres terkait sanksi bagi pelanggar protocol Kesehatan. Inpres nomor 6 Tahun 2020 itu diteken Selasa (4/8) lalu. Dan diberi judul Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Penanganan Covid-19.

Inpres tersebut menginstruksikan beberapa hal. Khususnya bagi para gubernur, bupati, dan wali kota selaku pelaksana teknis di daerah. Mereka tidak hanya diminta meningkatkan sosialisasi penerapan protokol kesehatan secara masif. Kepala daerah juga diperintahkan membuat peraturan gubernur, bupati, atau wali kota yang memuat ketentuan pendisiplinan itu.

Ketentuannya antara lain kewajiban menggunakan masker yang menutupi hidung, mulut, hingga dagu. Kewajiban itu berlaku bila seseorang keluar dari rumah atau berinteraksi dengan siapapun yang tidak diketahui status kesehatannya. Kemudian, kewajiban mencuci tangan, jaga jarak, dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Kewajiban mematuhi protokol kesehatan itu berlaku bagi seluruh masyarakat. Baik perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. Fasilitas umum yang dimaksud adalah perkantoran atau tempat usaha, industri, institusi Pendidikan, tempat ibadah, infrastruktur transportasi umum, hingga kendaraan pribadi.

Juga harus diterapkan di pasar modern dan tradisional, apotek, warung makan, hingga restoran, termasuk pedagang kaki lima. Berlaku pula di hotel, tempat wisata, faskes, dan ruang publik lainnya.

Ada empat jenis sanksi yang diatur dalam Inpres tersbut. Yakni, teguran lisan dan tertulis, kerja sosial, dan denda administratif. juga sanksi khusus bagi tempat usaha berupa penghentian atau penutupan sementara kegiatan usaha. Nantinya, penerapan sanksi tersebut dikoordinasikan dengan kementerian dan Lembaga terkait, TNI, dan Polri. (ili/JPG/r6)

 

Denda Tak Pakai Masker di Luar Negeri

QATAR

Mulai berlaku 15 Mei 2020, masyarakat Qatar wajib mengenakan masker jika keluar rumah. Mereka yang tidak mematuhi aturan tersebut akan dikenakan denda hingga 200.000 riyal atau sekitar Rp 787 juta.

JERMAN

Denda bagi mereka yang tidak memakai masker saat bepergian ke luar rumah di Jerman bisa mencapai 25 hingga 10.000 Euro atau setara Rp 167 juta. Aturan wajib mengenakan masker tersebut diterapkan di 15 dari 16 negara bagian di Jerman.

PERANCIS

Pada awal April 2020, Pemerintah Prancis membuat aturan denda bagi mereka yang tidak mengenakan masker saat di ruang publik. Denda maksimal yang dibebankan kepada pelanggar sebesar 1.500 Euro atau sebesar Rp 27 juta.

THAILAND

Mulai April 2020 Pemerintah Thailand mengharuskan warganya memakai masker ketika bepergian ke luar. Jika melanggar kebijakan tersebut, denda yang diberikan mencapai 20.000 baht atau sekitar Rp 9,8 juta.

SINGAPURA

Mulai berlaku April 2020, mereka yang ketahuan tidak menggunakan masker saat berada di ruang publik akan dikenakan denda sebesar 300 dolar Singapura atau sekitar Rp 3,2 juta dalam penangkapan pertamanya. Jika ketahuan tidak mengenakan lagi, pelanggar tersebut akan terkena denda hingga seribu dolar Singapura atau sekitar Rp 10, 8 juta.

 

Sumber: Diolah Lombok Post

 

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Simulasi KBM Tatap Muka SMA Sederajat di NTB Pekan Kedua Dimulai

Simulasi KBM tatap muka untuk SMA sederajat di NTB memasuki pekan kedua. ”Sambil kami tetap memantau perkembangan penyebaran Pandemi Virus Korona,” kata Kepala Dinas Dikbud NTB H Aidy Furqan, pada Lombok Post, Minggu (20/9/2020).  

Mendikbud Pastikan Wacana Penghapusan Mapel Sejarah Hoaks

”Tidak ada sama sekali kebijakan regulasi atau perencanaan penghapusan mata pelajaran sejarah di kurikulum nasional,” tegas dia.

HARUM Goda Pemilih Millenial Lewat Lomba Film Pendek dan E-Sport

Bakal Calon Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana mencoba menggoda pemilih milenial. Caranya, dengan menggelar film pendek dan e-sport. "Orang yang menggeluti dunia film tidak banyak. Bagi sebagian orang ini ekslusif. Prosesnya panjang," kata Mohan Sabtu malam (19/9) lalu.

Cerita Shaina Babheer saat Memerankan Sosok Kikin dalam film MOHAN

Shaina Azizah Putri dipilih untuk memerankan sosok Kikin Roliskana dalam film pendek berjudul "Mohan". Ini menjadi tantangan baru bagi dara yang sudah membintangi beberapa sinetron dan FTV nasional ini.

“Menara Eiffel”di Desa Seruni Mumbul Lombok Timur Ramai Pengunjung

Pengelola wisata Denda Seruni, Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Pringgabaya tak ingin puas dengan keberhasilannya menyedot wisatawan. Realisasi target PADes Rp 30 juta per bulan harus dapat bertambah.

Bale Mediasi Lotim Damaikan Delapan Perselisihan

SELONG-Permohonan mediasi terus berdatangan ke Bale Mediasi Lotim. “Sudah ada 36 permohonan yang masuk,” kata Koordinator Administrasi Bale Mediasi Lotim Lalu Dhodik Martha Sumarna pada Lombok Post, kemarin (18/9).

Paling Sering Dibaca

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Film MOHAN, Ini Dia Official Teasernya

Rumah Produksi Warna tengah merampungkan pembuatan film MOHAN. Film bergenre drama remaja tersebut tengah memasuki fase shooting. Namun demikian sebagai bocoran Warna telah meluncurkan cuplikan Official Teaser nya.
Enable Notifications    Ok No thanks