alexametrics
Senin, 28 September 2020
Senin, 28 September 2020

NTB Diambang Resesi Ekonomi

MATARAM-Perekonomian negara maupun daerah diambang resesi. “Resesi itu pasti,” kata Dosen Ekonomi Universitas Mataram Dr. Iwan Harsono kepada Lombok Post, kemarin (4/9).

Resesi adalah keadaan dimana terjadinya minus pertumbuhan ekonomi dua kuartal berturut-turut.

Di kuartal pertama, Januari sampai Maret, pertumbuhan ekonomi NTB disebut Iwan masih positif. Namun di kuartal kedua April sampai Juni, pertumbuhan ekonomi minus 1,41 persen dengan tambang. Ketika tanpa tambang untuk mengukur kesejahteraan masyarakat, minusnya yang diketahui Iwan adalah 7,7 persen berdasarkan BI dan 7,9 persen menurut data BPS. “Kuartal April sampai Juli ini parah,” jelasnya.

Sementara kuartal Juli sampai September diprediksi Dosen Unram ini masih minus. “Bisa minus dua atau tiga persen karena ekonomi kan sudah mulai jalan,” akunya.

Minusnya pertumbuhan ekonomi dijelaskan sebagai dampak terputusnya tiga pilar ekonomi yakni produksi, distribusi dan konsumsi. Ketika produksi menurun terjadi PHK, terjadi pengurangan material, bahan bangunan hingga hasil pertanian. Berdampak pada distribusi dan konsumsi.

Inilah yang menyebabkan terjadinya resesi. Sebagian penduduk kehilangan pendapatan akibat pandemi Covid-19. “Resesi dalam bahasa ilmu ekonomi ketika tetangga kita tidak makan. Setengah dari penduduk tidak makan. Ketika ini lebih dari kuartal, terjadi depresi,” paparnya.

Lantas apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat menghadapi resesi?

Iwan menjelaskan pemerintah daerah harus memastikan realisasi anggaran 100 persen. Itu harus cepat dilakukan untuk menggerakkan ekonomi. Kedua, memastikan anggaran ini efektif dan tepat sasaran. Hal ini dilakukan bukan bagaimana mengantisipasi atau mencegah resesi, tetapi bagaimana resesi ini tidak menjadi depresi.

“Resesi menyebabkan bertambahnya pengangguran dan kemiskinan. Setengah dari penduduk mengalami kesulitan ekonomi,” terang pria ini panjang lebar.

Sementara untuk masyarakat, Iwan menyarankan agar memperketat ikat pinggang. Dalam artian hemat menggunakan uang untuk kebutuhan barang pokok. Karena perjalanan masih panjang sampai akhir tahun. Masyarakat diminta kreatif bekerja mencari uang. Jangan memilih pekerjaan. Karena esensinya menghadapi badai resesi harus ada pemasukan.

Iwan juga menyarankan pihak swasta bersinergi dengan pemerintah daerah. Agar UMKM bisa bertahan. Harus berinovasi memastikan kebutuhan masyarakat dijual lebih murah dan lebih cepat. Misalnya memanfaatkan sistem online.

“Tapi saya memprediksi badai resesi ini bisa dilalui tahun depan. Seiring telah ditemukannya vaksin awal tahun. Saya memprediksi kita tidak akan mengalami depresi ekonomi,” yakinnya.

Yang tak kalah penting untuk menghadapi badai resesi, orang yang kaya harus memiliki rasa kearifan sosial. Ini sangat penting di tengah situasi ini.

“Jangan mengandalkan pemerintah. Bagaimana agar ada satu orang kaya membantu 10 orang miskin makan. Nggak usah pakai birokrasi. Langsung turun membantu yang membutuhkan,” harapnya.

Terpisah, Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana mengaku memang banyak implikasi dari pandemi Covid-19. Tidak hanya kesehatan publik tetapi dampak ekonomi. Pemerintah Kota Mataram sudah memberikan warning kepada semua pihak jika kondisi daerah rentan ke arah resesi.

Berbagai upaya juga telah dilakukan Pemerintah Kota Mataram mencegah dan menekan dampak resesi. Mulai dengan menyalurkan bantuan JPS Covid-19 untuk kebutuhan makan warga, memberikan stimulus bagi UMKM, keringanan pajak bagi pengusaha dan warga, hingga mengizinkan beroperasi kembali sektor usaha.

“Saya pikir masyarakat tidak perlu panik. Satu per satu kita hadapi. Usaha perekonomian tetap jalan tetapi degan protokoler Covid-19,” ujar Mohan.

Fundamental ekonomi dikatakannya sudah dilaksanakan pemerintah. Tinggal kini berharap kreativitas di masyarakat bisa mengatasi persoalan ini. “Kita selesaikan satu per satu, setelah pandemi Covid-19 kita akan berupaya memulihkan ekonomi,” tandasnya. (ton/r3)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Distribusi Bantuan Beras Lelet, Dewan Minta Pemprov NTB Ambil Alih

”Pemda harus secepatnya koordinasi ke pusat, kalau ada kemungkinan ambil alih, take over secepatnya, kasihan masyarakat,” tegas Anggota Komisi V DPRD NTB Akhdiansyah, Minggu (27/9/2020).

Kantongi Persetujuan Mendagri, Pjs Bupati Boleh Lakukan Mutasi

”Bisa (rombak) tetapi ada kendali di situ yakni rekom KASN. Pejabat definitif saja harus ada rekom KASN,” katanya.

Akhir September, Tren Konsumsi BBM dan LPG di NTB Meningkat

”Jumlah ini meningkat dibandingkan Bulan Mei 2020, ketika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilaksanakan di berbagai daerah,” kata Unit Manager Communication, Relations, & CSR MOR V Jatimbalinus Rustam Aji, Jumat (25/9/2020) lalu.

LEM Hadirkan Baby Crab dan Gelar Plants Exhibition

Kami terus menghadirkan apa pun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Terpenting bisa menghibur mereka selama masa pandemi ini,” imbuh Eva.

Soal Kuota Gratis, Sekolah di Mataram Masih Validasi Data

”Verval ini kita lakukan  secara bertahap juga, setiap hari ada saja yang divalidasi,” jelas Suherman.

Simulasi Pembukaan Sekolah di NTB, Kerumunan Siswa Masih Terjadi

”Kalau di dalam lingkungan sekolah, semuanya tertib, tetapi pada saat pulang, masih ada kita temukan (kerumunan) meski tidak terlalu banyak ya,” ujarnya.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks