alexametrics
Senin, 28 September 2020
Senin, 28 September 2020

Perangi Korona, Polres Lobar Jalankan Gerakan Sambang Masjid

Para pejabat utama Polres Lombok Barat berkeliling setiap hari di sejumlah masjid untuk menyosialisasikan pentingnya penerapan protokol kesehatan setiap hari. Gerakan sambaing masjid ini dilakukan sekaligus dengan salat berjamaah bersama warga.

——————————-

 

GERAKAN ini telah dimulai di Masjid Nurul Huda, Dusun Terong Tawah Barat, Desa Terong Tawah, Kecamatan Labuapi. Kepala Bagian Perencanaan (Kabag Ren) Polres Lobar AKP Lalu Budi Setiawan bersama Kasat Binmas AKP Raden Bagus Ismail bertemu dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat Labuapi di masjid tersebut.

Pertemuan diawali dengan Salat Magrib berjamaah bersama warga. Lalu kemudian diikuti dengan menyosialisasikan penerapan protokol Covid-19 di Masyarakat. Selain warga, hadir dalam pertemuan tersebut para kepala dusun di Desa Terong Tawah dan takmir seluruh masjid di desa yang berbatasan dengan Kota Mataram ini.

Pada Kesempatan itu, Kabag Ren AKP Lalu Budi mengungkapkan, kehadiran dirinya bersama pejabat utama Polres Lombok Barat terutama untuk menyosialisasikan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan.

Kepada warga, dia juga menyampaikan perkembangan terkini kasus Covid-19 di Lombok Barat.

“Covid-19 sudah sangat lama berlangsung. Karena itu mari kita bersama-sama untuk menekan penyebarannya,” katanya di hadapan warga yang hadir dalam pertemuan.

Ditegaskannya, dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19, masyarakat yang didapati melanggar perotokol kesehatan saat beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum, bisa berujung sanksi hukum.

Karena  itu, dia berharap, masyarakat tidak pernah abai. Masyarakat harus selalu menerapkan protokol kesehatan. Antara lain dengan tetap mengenakan masker, sering mencuci tangan memakai sabun dengan air yang mengalir, dan menjaga jarak atau tidak berkerumun.

“Ini harus didukung oleh kita semua,” katanya.

Wujud dukungan itu yang paling nyata adalah keterlibatan warga untuk menyediakan fasilitas pendukung. Misalnya tempat mencuci tangan di fasiltias-fasilitas bersama yang dimanfaatkan warga. Juga misalnya selalu menghimbau jamaah agar tetap memakai masker serta mengatur jarak saat salat di masjid.

Dia pun menyarankan agar seluruh masjid di Desa Terong Tawah agar bisa memberi tanda di lantai yang menunjukkan pengaturan jarak saf salat berjamaah. Dengan begitu, warga dengan sendirinya akan menyesuaikan diri manakala sedang beribadah secara berjamaah.

“Tandanya harus mudah dilihat sehingga protokol Covid-19 dalam menjaga jarak terpenuhi,” katanya.

 

Pemberlakuan Denda

 

Kepada warga yang hadir disampaikan pula bahwa Pemerintah Provinsi NTB telah mengeluarkan Peraturan Daerah No 7/2020 tentang Penaggulangan Penyakit Menular. Dalam perda tersebut diatur bahwa masyarakat yang terbukti melanggar protokol kesehatan akan didenda di tempat sebesar Rp 100 ribu.

Jika tidak ada aral melintang, pengaturan tentang pemberlakuan denda tersebut akan mulai pada 14 September. Pemberlakuannya untuk seluruh wilayah NTB tanpa terkecuali. Manakala warga tidak mampu membayar denda, maka warga bersangkutan akan menjalani sanksi sosial. Salah satunya adalah membersihkan toilet di pasar.

“Untuk itu, marilah bersama-sama untuk mematuhinya. Ini untuk kebaikan semua. Jangan sampai ada di antara kita dan keluarga kita yang sampai harus didenda ataupun menjalani hukuman sosial,” ajaknya.

Kendati begitu, yang terpenting saat ini dan harus dikhawatirkan warga adalah bukan soal adanya sanksi dan hukuman sosial. Namun, kekhawatiran penyebaran Covid-19. Itulah yang paling penting untuk mendapat perhatian khusus.

“Nah, untuk mengantisipasinya, dibutuhkan kepedulian kita bersama dengan selalu menerapkan protocol Covid-19. Termasuk di tempat ibadah,” tandasnya. (kus/r6)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Distribusi Bantuan Beras Lelet, Dewan Minta Pemprov NTB Ambil Alih

”Pemda harus secepatnya koordinasi ke pusat, kalau ada kemungkinan ambil alih, take over secepatnya, kasihan masyarakat,” tegas Anggota Komisi V DPRD NTB Akhdiansyah, Minggu (27/9/2020).

Kantongi Persetujuan Mendagri, Pjs Bupati Boleh Lakukan Mutasi

”Bisa (rombak) tetapi ada kendali di situ yakni rekom KASN. Pejabat definitif saja harus ada rekom KASN,” katanya.

Akhir September, Tren Konsumsi BBM dan LPG di NTB Meningkat

”Jumlah ini meningkat dibandingkan Bulan Mei 2020, ketika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilaksanakan di berbagai daerah,” kata Unit Manager Communication, Relations, & CSR MOR V Jatimbalinus Rustam Aji, Jumat (25/9/2020) lalu.

LEM Hadirkan Baby Crab dan Gelar Plants Exhibition

Kami terus menghadirkan apa pun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Terpenting bisa menghibur mereka selama masa pandemi ini,” imbuh Eva.

Soal Kuota Gratis, Sekolah di Mataram Masih Validasi Data

”Verval ini kita lakukan  secara bertahap juga, setiap hari ada saja yang divalidasi,” jelas Suherman.

Simulasi Pembukaan Sekolah di NTB, Kerumunan Siswa Masih Terjadi

”Kalau di dalam lingkungan sekolah, semuanya tertib, tetapi pada saat pulang, masih ada kita temukan (kerumunan) meski tidak terlalu banyak ya,” ujarnya.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks