alexametrics
Senin, 27 Juni 2022
Senin, 27 Juni 2022

Pemprov NTB Telah Memenuhi Indikator Utama Evaluasi SAKIP Kemen PAN-RB 

MATARAM-Pemerintah Provinsi NTB dinilai telah memenuhi indikator utama penilaian evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB). Indikator tersebut antara lain predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan selama 10 kali berturut-turut, bobot penilaian BB dalam SAKIP, indeks pelayanan publik, dan indeks profesionalisme aparatur sipil negara (ASN).

Sekda NTB H Lalu Gita Ariadi menjelaskan, dari 103 indikator kinerja daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), capaian tahun 2021 baru mencapai 11,65 persen dan indikator utama baru tercapai 13,51 persen.

Ikhtiar Pemprov NTB untuk menjadi daerah yang bersih dan melayani dibuktikan dengan pengelolaan aset melalui Sistem Informasi Aset Pemerintah Provinsi (SIAP). Komitmen dan harmonisasi eksekutif dan legislatif dalam penetapan APBD dan pertanggungjawaban APBD secara tepat waktu.

Baca Juga :  11 SMK di NTB Direkomendasikan jadi PPK BLUD, 4 yang Lain Gagal

Kemudian pengelolaan keuangan menuju NTB online melalui pengembangan sistem pengelolaan keuangan berbasis IT dengan integrasi E-Planning, E-Budgeting (SIMDA Keuangan dan Barang), E-Samsat, E-Procurement, dan SMS Gateway.

Sistem Pengendalian Intern yang memadai menuju NTB Zero Temuan dan penandatangan pakta integritas kepala OPD beserta seluruh ASN. Portal e-government lainnya adalah NTB Satu Data, PPID NTB dan masing-masing OPD, aplikasi E-SAKIP dan aplikasi NTB Care dan inovasi lainnya.

“Akuntabilitas kinerja itu juga terlihat dari penanganan pandemi Covid-19 mulai dari pelayanan medis, penambahan rumah sakit rujukan, kewajiban pembayaran insentif nakes, dan manajemen lain,” jelas Sekda di ruang rapat utama kantor gubernur, Senin (6/9/2021).

Kepala Bappeda NTB H Iswandi mengatakan, target akhir RPJMD 2019-2023 adalah pertumbuhan ekonomi 4,5 sampai 5,5 persen tanpa tambang, angka kemiskinan turun hingga 11,92, gini ratio sebesar 0,297, IPM 70,09,   inflasi turun 3,0 sampai 4,0 dan TPT sebesar 3,17 persen.

Baca Juga :  Catat, Mudik Lokal Dalam Pulau Tak Perlu Surat Bebas Covid-19

“Keselarasan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan itu telah dirubah dalam rencana strategis daerah terkait perkembangan dan penyesuaian,” ujar Iswandi. (ewi/r1)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/