alexametrics
Jumat, 27 November 2020
Jumat, 27 November 2020

Rumah Sakit di NTB Wajib Pasang Tarif Swab Rp 900 Ribu

SEMUA rumah sakit dan laboratorium di NTB diminta menurunkan tarif uji usap atau tes swab bagi warga secara mandiri.

”Sudah ada aturan swab maksimal Rp 900 ribu. Itu harus berlaku juga di NTB,” tegas Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah di kantor gubernur NTB, kemarin (5/10).

Sebelum ada penetapan tarif dari pemerintah ini, sekali uji usap di beberapa rumah sakit di NTB tarifnya ada yang mencapai Rp 1,5 juta.

Terkait itu, wagub meminta sekda NTB selaku Ketua Harian Gugus Tugas Penanganan Covid-19 NTB meminta semua RS menerapkan tarif yang sama. Khususnya RS swasta. ”Harus berlaku di NTB,” tegasnya.

Pemerintah, kata Rohmi, akan mengawasi pelaksanaan di lapangan. Hal itu sangat penting untuk mengurangi beban masyarakat yang ingin swab PCR mandiri.

Daerah akan mengikuti standar harga yang telah ditetapkan pusat. Pemda pun tidak bisa menurunkan lagi harga itu karena Kementerian Kesehatan sudah menghitung dengan cermat.

”Kalau untuk tracing kan gratis, tidak perlu bayar, asal mau di-tracing,” katanya.

Tes swab sudah bisa dilaksanakan di semua RSUD di NTB. Tapi yang memiliki mesin PCR hanya beberapa rumah sakit yakni RSUD NTB, RSUD Mataram, RSUD Selong, dan RS Unram. Kemudian Laboratorium PCR Klinik Medika Plaza, dan Laboratorium Genetik Sumbawa Technopark.

Sekda NTB H Lalu Gita Ariadi menjelaskan, Pemrpov akan segera menindaklanjuti hal itu. Dalam waktu dekat tim akan membahasnya, namun sejauh ini mereka belum ada pembahasan yang spesifik ke soal harga.

Tes swab masal memang sangat bagus untuk mendeteksi penularan virus. Namun dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit. ”Kita berjuang bagaimana komponen-komponen (indikatorpenilaian Covid-19) ditekan,” katanya.

Dengan kondisi keuangan saat ini, pemerintah daerah akan menghitung untuk bisa menekan harga tes swab mandiri. Termasuk kemungkinan subsidi tes swab bagi masyarakat umum.

”Kita berhitung bagaimana kemungkinan yang ada dengan segala keterbatasan,” katanya.

Gita memberi gambaran, pendapatan tahun ini masih jauh dari harapan. Pandemi Covid-19 awalnya diperkirakan akan mencapai puncak sampai Agustus. Tapi kenyataanya sampai saat ini belum tuntas. Semua itu mempengaruhi pendapatan daerah, baik kiriman dana transfer hingga pendapatan asli daerah.

 

Skenario Terburuk

 

Di sisi lain, dengan kondisi saat ini, pemerintah daerah masih harap-harap cemas untuk perencanaan pembangunan tahun depan. ”Berharap baik, tetapi cemas juga,” katanya.

Rencana pembangunan 2021 akan menyesuaikan dengan perkembangan Covid-19. Ia berharap pandemi selesai tahun ini, tapi tidak ada yang bisa menjamin pergantian tahun membuat pandemi berakhir.

”Kita berdoa Covid-19 cepat selesai, tapi kalau nanti tidak ada perubahan, kita harus siapkan skenario (terburuk),” katanya.

Pertumbuhan ekonomi yang lesu membuat pendapatan daerah berkurang, sehingga anggaran yang terbatas bisa dimaksimalkan. Dengan situasi yang tidak menentu, pemerintah dituntut pandai-pandai menyesuaikan diri.

Data Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB menunjukkan, memasuki triwulan keempat, realisasi pajak daerah dan retribusi masih rendah.

Realisasi pajak daerah sampai saat ini baru 67,71 persen atau Rp 930,7 miliar dari target Rp 1,37 triliun. Dari lima jenis pajak daerah, realisasi BBNKB dan pajak rokok yang paling rendah.

Demikian juga retribusi, realisasinya benar-benar anjlok. Hingga September realisasi baru 19,62 persen atau Rp 12,6 miliar dari target Rp 64,6 miliar. Hal itu disebakan semua sektor pendapatan terdampak pandemi Covid-19.

Misalnya, retribusi jasa umum seperti retribusi pelayanan kesehatan dan penggantian biaya cetak hanya Rp 1,3 miliar dari target Rp 2 miliar. Demikian pula dengan retribusi jasa usaha, realisasinya baru 18,30 persen atau Rp 10,6 miliar dari target Rp 57,9 miliar.

Retribusi jasa usaha ini mencakup retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi penginapan, penjualan produk daerah, terminal, tempat rekreasi, dan tempat olahraga.

Demikian pula dengan retribusi perizinan tertentu, realisasi baru 16,86 persen atau Rp 756 juta dari target Rp 4,4 miliar. Retribusi ini mencakup izin trayek, izin usaha perikanan, dan tenaga kerja asing. (ili/r6)

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Mandiri Syariah Launching Fitur E-mas di Mandiri Syariah Mobile

Berdasarkan tren dan kebutuhan customer tersebut, kami melakukan inovasi produk layanan digital berbasis emas melalui fitur e-mas di MSM,” jelas Syafii.

Rumah Ditandai, Ratusan Penerima PKH Mendadak Mengaku Mampu

Langkah yang dilakukan Dinas Sosial Kota Mataram cukup ampuh untuk memverifikasi data penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Setelah melakukan labelisasi di rumah warga penerima PKH, ratusan warga mendadak menyatakan diri sebagai keluarga mampu alias memutuskan keluar dari program PKH.

Makmur : Warga Mataram Pemilih Cerdas

Kritik terhadap jalannya debat Pilkada Kota Mataram yang telah terlaksana dua kali datang dari sejumlah pihak. Banyak yang menilai debat monoton, datar bahkan ada yang mensinyalir debat sebagai sebuah konspirasi.

Ini Dia Morikai, Masker Wajah dari Daun Kelor Bikin Wajah Kinclong

Nurul Rahmadani begitu kreatif. Perempuan jebolan Agri Bisnis Universtas Mataram ini memanfaatkan daun kelor sebagai bahan kosmetik. Terutama masker wajah.

Peluang Raih Hati Pemilih Mataram di Debat Terakhir

Sejauh ini, beberapa lembaga survei mengunggulkan H Mohan Roliskana-TGH Mujiburrahman (Harum). Elektabilitas pasangan ini disebut jauh meninggalkan tiga pasangan lain.

HARUM Buka Ruang Kreatif untuk Pemuda MATARAM

Gelombang revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan fundamental pada berbagai tatanan kehidupan global. Hal ini ditandai dengan semakin berkembangnya kreativitas dan inovasi berbasis pemanfaatan teknologi informasi.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Kisah Sukses Juragan Lobster NTB : Sekali Panen Rp 1 Miliar

Budi daya lobster sungguh menjanjikan. Inilah hikayat mereka-mereka yang hidupnya berbalik 180 derajat karena lobster. Sekali panen, ratusan juta hingga Rp 1 miliar bisa...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Rumah Ditandai, Ratusan Penerima PKH Mendadak Mengaku Mampu

Langkah yang dilakukan Dinas Sosial Kota Mataram cukup ampuh untuk memverifikasi data penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Setelah melakukan labelisasi di rumah warga penerima PKH, ratusan warga mendadak menyatakan diri sebagai keluarga mampu alias memutuskan keluar dari program PKH.

Akta Kelahiran Anak Kini Bisa Dibuat tanpa Buku Nikah

Akta kelahiran anak kini bisa dibuat tanpa melampirkan buku nikah atau akta nikah orang tua. “Sekarang ada namanya SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) pernikahan sebagai syarat buat akta kelahiran,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram Chairul Anwar.
Enable Notifications    OK No thanks