alexametrics
Jumat, 4 Desember 2020
Jumat, 4 Desember 2020

Pemilahan Sampah di TPA Kebon Kongok Belum Optimal

MATARAM-Pemilahan sampah yang masuk dalam program zero waste Pemprov NTB belum optimal. ”Seperti di Kebon Kongok itu, masih campur semua sampahnya,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LHK) NTB Madani Mukarom, Kamis (5/11/2020).

Pengelolaan sampah di TPA Regional Kebon Kongok mensyaratkan adanya pemilahan sampah dari Kabupaten Lombok Barat (Lobar) dan Kota Mataram. Hanya saja, kedua pemda tersebut masih belum siap.

Madani mengatakan, dalam surat perjanjian kerja sama (SPKS), jika tidak dipilah truk pengangkut sampah akan diminta untuk putar balik. ”Mereka belum siap. Makanya akan kita diskusikan lagi, kapan pastinya itu diterapkan,” ujarnya.

Persoalan pemilahan sampah disebut Madani sangat sederhana. Dari awal petugas sebenarnya bisa tidak menerima sampah rumah tangga yang masih bercampur. Lama-lama masyarakat akan berpikir untuk melakukan pemilhan sendiri.

”Kalau tidak dipilah, tidak usah diangkut. Kita di TPAR juga bisa menolak truk yang sampahnya masih bercampur. Jadi ini sama-sama edukasi,” tuturnya.

Pemilahan sampah masuk dalam pembahasan perjanjian tata kelola sampah di TPAR Kebon Kongok. Yang dilakukan bersama Pemprov NTB, Pemkab Lobar, dan Pemkot Mataram. Ada dua perubahan krusial terhadap perjanjian yang dibuat 2018 lalu.

Selain mengenai pemilahan sampah, pemprov meminta kenaikan pembiayaan pengelolaan TPAR. Dari semula Rp 25 ribu per ton sampah menjadi Rp 68 ribu.  ”Dulu itu totalnya Rp 6,79 miliar sekarang menjadi Rp 8,68 miliar. Sehingga per ton sampah menjadi Rp 34 ribu,” beber Madani.

Biaya pengelolaan per ton Rp 68 ribu, akan disubsidi Pemprov sebesar 50 persen atau Rp 34 ribu. Kemudian sisanya, masing-masing menjadi bagian Pemkab Lobar dan Pemkot Mataram. ”Perubahan biaya ini sudah disepakati,” kata Madani.

Sementara itu, Asisten II Setda Kota Mataram H Mahmuddin Tura mengatakan, addendum perjanjian kerja sama masih harus dibahas secara internal. Apalagi ini menyangkut dua poin pokok, soal biaya dan pemilahan sampah. ”Kita sudah minta dibahas dulu di pemkot,” kata Mahmuddin.

Soal pemilhan sampah dari hulu, Mahmuddin menyebut pemkot belum siap. Persoalannya tidak sesederhana yang dikatakan kadis LHK NTB. Sebab, ini berkaitan dengan sarana prasarana mobil pengangkut sampah.

”Kami sebenarnya sudah minta pemprov beri bantuan truk sampah ke kabupaten/kota. Setidaknya dapat masing-masing 10 unit, untuk atasi sampah. Itu perkiraan habis hanya Rp 35 miliar untuk total 100 unit,” jelasnya.

Adapun mengenai kenaikan biaya, yang berdasarkan biaya operasional TPAR, juga belum disepakati. ”Itu dari hitungan biaya operasional, bukan tonase sampah. Kita juga minta perjanjian ini ditunda dengan alasan covid yang berpengaruh pada APBD Kota Mataram,” tandas Mahmuddin. (dit/r5)

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

HARUM Masukkan Program Mitigasi Bencana dalam Kurikulum Sekolah

Program-program yang dicetuskan pasangan nomor urut 1, H Mohan Roliskana-TGH Mujiburrahman (Harum) selalu bikin takjub. Salah satunya, memasukkan Mitigasi Bencana dalam kurikulum sekolah.

Industri Kreatif, Solusi Muda Hadirkan Lapangan Kerja

Debat publik putaran ketiga Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram telah selesai digelar. Pasangan HL Makmur Said dan H Badruttamam Ahda tampil maksimal dalam debat pamungkas.

Percepat Pemulihan Ekonomi, HARUM Prioritaskan Penggunaan Produk Lokal

Pandemi Covid 19 telah membuat perekonomian di Kota Mataram melambat. Sejumlah sektor utama yang menjadi tulang punggung perekonomian Mataram mengalami penurunan cukup signifikan.

Kampus Kemungkinan Dibuka Pertengahan Januari

Mulai pertengahan Januari 2021, kampus diizinkan kembali buka. Pada semester genap tersebut, perkuliahan akan menerapkan hybrid learning. Yaitu, kombinasi antara tatap muka dan pembelajaran dalam jaringan (daring).

Lagi Kader PDIP Ditangkap KPK, Kali ini Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Banggai Laut, Wenny Bukamo, Kamis (3/12). Tim penindakan KPK mengamankan Kader PDI Perjuangantersebut  sekitar pukul 13.00 WIB.

Survei Indikator, Pathul-Nursiah Unggul di Pilbup Loteng

Hasil survei Indikator sejak 25-29 November lalu menempatkan pasangan calon bupati dan wakil bupati HL Pathul Bahri-HM Nursiah unggul telak dengan perolehan 45,9 persen. Terpaut jauh dari pasangan di posisi kedua.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Debat Pamungkas, BARU Sindir SALAM Takut Pajang Logo PDI Perjuangan

Debat terakhir pasangan calon wali kota dan wali kota Mataram telah berakhir Senin (30/12) lalu. Seluruh paslon telah menyampaikan visi misi dan program kerja jika mereka terpilih memimpin Mataram di periode mendatang.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Selamat! Ini Pemenang Simpedes BRI Periode 1 Tahun 2020

”Mudah-mudahan dengan acara ini, nasabah BRI semakin loyal, semakin berkembang, dan semakin semarak bertransaksi,” tuturnya.

Akta Kelahiran Anak Kini Bisa Dibuat tanpa Buku Nikah

Akta kelahiran anak kini bisa dibuat tanpa melampirkan buku nikah atau akta nikah orang tua. “Sekarang ada namanya SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) pernikahan sebagai syarat buat akta kelahiran,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram Chairul Anwar.
Enable Notifications    OK No thanks