alexametrics
Kamis, 26 November 2020
Kamis, 26 November 2020

Pemprov NTB Ancam Putus Kontrak PT GTI

MATARAM-Pemprov NTB meminta PT Gili Trawangan Indah (GTI) memberi jawaban konkret atas somasi kedua yang telah dilayangkan. ”Kita minta PT GTI responsnya lebih progresif. Minta seperti apa rencana detailnya,” kata Sekda NTB H Lalu Gita Ariadi, Kamis (5/11/2020).

Gita menyebut proses penyelesaian kerja sama pengelolaan aset dengan PT GTI masih terus diupayakan. Salah satunya dengan memberikan somasi kedua pada tanggal 2 November.

Somasi ditandatangani Gita selaku sekda, atas nama gubernur NTB. Somasi kedua ini, untuk merespons surat dari PT GTI yang merupakan tanggapan atas somasi pertama yang dikirimkan pemprov. Surat tanggapan PT GTI tertanggal 29 April.

Di somasi kedua, pemprov menilai jawaban yang diberikan PT GTI tidak mencerminkan solusi penyelesaian masalah dan tindak lanjut. Sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 5 dalam Perjanjian Kontrak Produksi Nomor 1 Tahun 1995.

Pemprov kemudian meminta PT GTI untuk melaksanakan kewajibannya. Salah satunya menyampaikan usul rencana aksi pemanfaatan yang saling menguntungkan. Dengan jangka waktu 30 hari setelah surat somasi kedua diterima.

Di akhir surat, ada ultimatum yang ditulis pemprov. Jika lewat dari 30 hari, somasi tidak diindahkan, perjanjian kontrak produksi akan dibatalkan.

Sekda menyebut pemprov serius menyelesaikan persoalan dengan PT GTI. Hanya saja, mereka masih fokus untuk melakukan somasi. Belum pada tahapan pemberian surat kuasa khusus (SKK) kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB.

”SKK masih dalam proses,” kata sekda.

Penyelesaian kerja sama pengelolaan aset di Gili Trawangan terus dipantau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rencananya, akhir bulan ini komisi anti rasuah akan turun lapangan.

Perjanjian antara PT GTI dan pemprov dilakukan selama 70 tahun. Terhitung dari 1995. Selama ini, setiap tahun pemprov hanya menerima pembayaran royalti Rp 22,5 juta. Sementara dari kajian KPK, pendapatan yang bisa diperoleh setiap tahun mencapai Rp 24 miliar.

Karo Hukum Setda H Ruslan Abdul Gani mengatakan, upaya untuk meminta PT GTI serius menggarap aset di Gili Trawangan, sudah seringkali dilakukan. ”Bukan cuma saat ini saja. Di tahun-tahun sebelumnya juga kita minta mereka untuk menaati perjanjian,” kata Ruslan.

Mengenai jawaban dari PT GTI, Ruslan menyebut mereka meminta untuk pengosongan lahan. Hal yang tidak mungkin dilakukan pemprov untuk saat ini. Apalagi sudah banyak warga memakai lahan. Akibat tidak adanya pembangunan yang dilakukan PT GTI.

Ketika di awal perjanjian, lahan tersebut masih relatif kosong. ”Pemda tidak melakukan perjanjian dengan memberi lahan bermasalah. Jadi bukan saatnya meminta lahan kosong,” tandas Ruslan. (dit/r5)

 

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

La Nyalla Dorong Promosi MotoGP Harus Digencarkan

”Kalau ada gambaran utuh, entah melalui tayangan video, infografis, dan konten lain mengenai manfaat dan untungnya pembangunan, pasti dukungan masyarakat semakin kuat,” jelas mantan Ketua Umum PSSI itu.

Sebut Kerja Sama Pemprov-PT GTI Kontrak Jahat, Dewan Minta KPK Turun

”Harus KPK masuk. Melakukan penelusuran, penyelidikan kenapa bisa terjadi seperti itu,” kata Wakil Ketua DPRD NTB Mori Hanafi, Rabu (25/11/2020).

Sepi Pembeli, Perajin Gerabah Banyumulek Terpaksa Alih Profesi

”Awal Korona pesanannya membludak sekali. Sekarang satu saja kalau bisa  terjual,” ujar Hj Khairunnisa, pemilik toko Banyu Andika salah satu toko pengepul kerajinan gerabah, Rabu (25/11/2020).

Sekolah di NTB Sambut Kebijakan Pembukaan Sekolah

Ditegaskan, pihaknya tetap berkomitmen menerapkan protokol kesehatan secara ketat. ”Menyongsong tahun depan ini, kami juga akan betul-betul mempersiapkan segalanya,” kata Wahyuni.

Perekrutan PPPK, Honorer Berharap Masa Pengabdian Jadi Tolok Ukur

”Seharusnya, pengabdian yang sudah kami lakukan selama belasan tahun, harus dijadikan tolok ukur kemampuan kami,” tegas dia.

Sejarah Vaksinasi Massal di Indonesia, Upaya Pencegahan Penyakit

Vaksin bukanlah hal baru buat masyarakat Indonesia. Sudah puluhan tahun Indonesia akrab dengan vaksin. Sejarah vaksin di Indonesia secara resmi dimulai tahun 1956, ketika dilakukannya vaksinasi cacar. Pemberian vaksin ini diakui sebagai salah satu upaya pencegahan yang cukup efektif dalam upaya memerangi satu wabah penyakit.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Kisah Sukses Juragan Lobster NTB : Sekali Panen Rp 1 Miliar

Budi daya lobster sungguh menjanjikan. Inilah hikayat mereka-mereka yang hidupnya berbalik 180 derajat karena lobster. Sekali panen, ratusan juta hingga Rp 1 miliar bisa...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Korona Meningkat, Libur Panjang Akhir Tahun Ini Bisa Dibatalkan

Pemerintah mempertimbangkan untuk memperpendek atau meniadakan sama sekali libur panjang pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) tahun 2020 ini jika penerapan protokol kesehatan pada liburan Maulid Nabi akhir Oktober lalu dianggap tidak efektif.

Akta Kelahiran Anak Kini Bisa Dibuat tanpa Buku Nikah

Akta kelahiran anak kini bisa dibuat tanpa melampirkan buku nikah atau akta nikah orang tua. “Sekarang ada namanya SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) pernikahan sebagai syarat buat akta kelahiran,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram Chairul Anwar.
Enable Notifications    OK No thanks