alexametrics
Sabtu, 19 September 2020
Sabtu, 19 September 2020

Bermasalah, Mutasi Pejabat Pemprov NTB Terancam Dianulir

MATARAM-Mutasi 105 pejabat Pemprov NTB cacat prosedur. Pemprov NTB belum mendapat rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

”Mutasi sekarang ini belum ada izin (rekomendasi) dari kami KASN,” kata Asisten KASN Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah I Sumardi dihubungi Lombok Post dari Mataram, kemarin (5/5).

Karena itu, KASN sangat menyayangkan tindakan Pemprov NTB ini. Apalagi belum lama ini Gubernur NTB juga melakukan hal serupa. Dalam mutasi sebelumnya, Pemprov hanya mendapat rekomendasi memutasi sebagian orang, tapi banyak pejabat tanpa rekomendasi malah ikut dilantik.

Termasuk  di dalamnya demosi atau penurunan eselon JPT Pratama atas nama Swahip. Non job Swahip dipastikan tanpa rekomendasi KASN. Swahip tadinya adalah Staf Ahli Gubernur bidang Pemerintahan, jabatan struktural eselon II. Dia non job dalam mutasi yang digelar 20 Maret 2020.

”Waktu itu hanya beberapa orang yang dimintakan izin, belakangan, surat baru kami terima. Tapi mereka sudah dilantik,” jelas Sumardi.

Sementara mutasi terbaru yang digelar Senin (5/5) , KASN tidak memberikan rekomendasi sama sekali. ”Kami harap pemerintah daerah mengikuti aturan yang ada, termasuk demosi pejabat harus sesuai aturan,” tegasnya.

KASN juga tidak tahu ada penurunan jabatan HM Suruji dari eselon II menjadi staf khusus. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pembinaan Disiplin Pegawai, non job atau demosi diberikan kepada pejabat yang mendapat sanksi berat.

Bila tidak dikenakan sanksi berat, untuk bisa non job, pejabat tersebut harus mengajukan surat pengunduran diri, atau surat keterangan dari tim kesehatan bahwa ia sudah tidak bisa secara permanen melaksanakan tugas fungsinya.

”Kalau masalah kinerja, dia bisa diberi waktu enam bulan untuk memperbaiki diri,” kata Sumardi.

Pemberian sanksi pun tidak mudah, karena pejabat itu harus diberikan pembinaan terlebih dahulu. Jika tidak ada perubahan baru diberikan sanksi.

Demikian juga pejabat yang baru diangkat dari hasil seleksi JPT Pratama. Dia tidak boleh dipindah ke OPD lain sebelum dua tahun. KASN pasti tidak akan memberikan rekomendasi.

Seperti Amry Rakhman yang baru dilantik menjadi kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMP-PTSP) NTB pada 20 Maret 2020. Belum dua bulan Amry yang mengikuti seleksi jabatan duduk menjabat sebagai Kepala DPMP-PTSP, kini posisinya sudah digeser menjadi Kepala Bappeda NTB. ”Apalagi s(seperti ini). Tidak boleh. Sesuai aturan, minimal menjabat dua tahun baru dipindah,” kata Sumardi.

Dia menjelaskan, kalau Pemprov diberi keleluasaan karena Covid-19, paling tidak pejabat tersebut sudah menjabat satu tahun baru dipindah. Sehingga bisa dievaluasi kinerjanya layak pindah atau tidak.

KASN mengaku akan mendalami temuan tersebut. Mereka terlebih dahulu akan mengonfirmasi ke Sekda NTB selaku Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) NTB.

Setelah itu mereka akan mencocokan dengan aturan, kemudian membuat kajian. ”Kalau memang (mutasi) tidak sesuai aturan bisa ditinjau ulang,” ujarnya.

Sumardi berharap, pemerintah daerah menggelar mutasi berdasarkan aturan yang ada. ”Dalam bernegara, mejalankan pemerintahan ini kita harus pakai aturan,” tandasnya.

Terpisah, Sekda NTB H Lalu Gita Ariadi yang dikonfirmasi enggan menjawab. Sementara Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB H Muhammad Nasir mengaku sudah mengirim surat ke KASN. ”Kami sudah melaporkan,” katanya singkat.

Sementara HM Suruji mengaku tidak pernah diberikan sanksi disiplin, juga tidak dalam kondisi sakit. Apalagi menyerahkan surat pengunduran diri. ”Teguran lisan saja tidak pernah,” katanya.

”Tidak mungkin ada sanksi kalau tidak melalui tahapan-tahapan pembinaan. Semua bersih,” tambahnya.

Ia kemarin masuk ke ruangan staf ahli untuk mengambil beberapa berkasnya. Tidak ada rencana Suruji untuk mengajukan gugatan. Ia bahkan sejak kemarin mengaku ingin segera pensiun dini. ”Saya sudah jenuh,” katanya. (ili/r6)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Proyek Pasar ACC Ampenan Terancam Molor

Pengerjaan konstruksi fisik Pasar ACC Ampenan masih dalam proses sanggah. Belajar dari pengalaman tahun lalu, Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram tidak ingin gegabah mengerjakan proyek yang anggarannya dari Kementerian Perdagangan itu. “Kita tidak ingin kejadian seperti  tahun lalu di Pasar Cakarenagara. Molor,” kata Kepala Disdag Kota Mataram H Amran M Amin, kemarin (18/9).

Saat Pandemi, Anak 14 Tahun di Mataram Nikah Dini

Fenomena pernikahan usia anak masih terjadi di Kota Mataram. Seperti yang terjadi di Kelurahan Karang Baru pekan lalu. AA, perempuan usia 14 tahun juga memilih menikah dengan IW, 20 tahun warga kelurahan Selagalas. Keduanya enggan dipisahkan dengan alasan cinta.

Kasus Korona di Mataram Kembali Meningkat

Tren kasus Covid-19 dalam sepekan terakhir mengalami peningkatan. Terjadi penambahan kasus tiap hari. “Biasanya kasus baru positif satu, dua. Tapi tadi malam sepuluh orang yang positif,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram I Nyoman Suwandiasa, kemarin (17/9).

TGB Minta Kasus Penusukan Syaikh Ali Jaber Diusut Tuntas

Mantan Gubernur NTB yang juga ulama TGB M Zainul Majdi menyinggung kasus penusukan terhadap salah satu ulama nasional Syaikh Ali Jaber. Menurutnya, di balik kasus penusukan ini, ada upaya untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia.

Kampung Sehat NTB Jadi Energi Baru Penanganan Covid-19

Program Kampung Sehat yang diinisiasi Polda NTB mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan telah memberi dampak nyata pada upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah pun tak sungkan memberikan apresiasi yang tinggi pada Polda NTB atas program inovatif ini.

Paling Sering Dibaca

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Hari Pertama Razia Masker di NTB, Pemda Kumpulkan Denda Rp 9,1 Juta

Sebanyak 170 orang tidak menggunakan masker terjaring razia di hari pertama penerapan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan di seluruh NTB, kemarin (14/9). Dari para pelanggar di semua titik operasi ini, Badan Pendapatan Daerah NTB pun mengumpulkan uang sebesar Rp 9,1 juta.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks