alexametrics
Rabu, 15 Juli 2020
Rabu, 15 Juli 2020

Rakyat Sedang Susah, DPRD NTB minta Rapid Test Jangan Jadi Ladang Bisnis

MATARAM-Beberapa rumah sakit mematok biaya Rapid Test di atas Rp 400 ribu. Hal ini mendapat perhatian serius dari anggota DPRD NTB.

Anggota DPRD NTB dari Fraksi PKB Akhdiansyah meminta pemerintah mengawasi praktek layanan rapid test. Bila perlu mengintervensi agar ada kelonggaran mendapatkan layanan ini.

Terutama bagi masyarakat tidak mampu tetapi sangat butuh hasil rapid. “Kalau tidak ada diskresi rapid kita patut curiga sebagai alat profit,” sindirnya sembari tersenyum, kemarin (5/6).

Sebagai contoh, para pelajar/mahasiswa yang menempuh pendidikan di luar daerah. Bagi mereka yang berasal dari keluarga ekonomi menengah ke bawah biaya itu tergolong tinggi. Belum lagi hal ini dipengaruhi pendapatan turun selama musim pandemi yang panjang.

Pria yang akrab di sapa Yongki itu mendorong Pemprov NTB mengatensi layanan rapid. “Hemat saya untuk menghilangkan dugaan adanya profit oriented pada praktek rapid test setidaknya harus ada atensi pemprov,” ujarnya.

Bila perlu harus ada layanan khusus bagi pelajar/mahasiswa yang bersekolah ke luar daerah. Belum lagi bagi masyarakat tidak mampu yang punya pekerjaan di luar daerah.

Hingga aparat yang punya tugas yang juga harus ke luar daerah. “Gratiskan pembiayaan,” pintanya.

Adanya beberapa rumah sakit menawarkan tarif layanan rapid tinggi bisa semakin membuat ekonomi mayarakat terpojok. Situasi ekonomi yang sudah berat dibuat semakin berat dengan keharusan mendapat hasil rapid.

“Jangan dibuat masalah semakin bertambah,” cetusnya.

Sikap dan kebijakan pemerintah sangat menentukan. Apakah kepercayaan masyarakat yang turun bisa pulih dengan intervensi peresoalan rapid. “Atensi tersebut bagian dari adanya perhatian pemprov terhadap kebutuhan masyarakat saat ini,” tegasnya.

Dia sadar hasil rapid dibutuhkan guna memastikan kondisi fisik seseorang sehat dan tidak berbahaya bagi orang lain. Tetapi membiarkan beberapa rumah sakit menentukan tarif menyulitkan, bisa memunculkan stigma pemerintah gagal hadir di situasi sulit.

Yongki mencontohkan seperti di RSUD Dompu. Para pelajar atau mahasiswa hanya cukup melampirkan surat keterangan panggilan dari universitas atau kelulusan bagi pelajar. Lalu masyarakat tidak mampu hanya perlu membawa surat tidak mampu.

Sedanngkan ASN/TNI/ Polri melampirkan surat tugas dari institusi. “Seperti yang dilakukan Dompu, pemerintah provinsi idealnya melalukan hal yang sama,” pungkasnya.

Sementara itu, dewan meminta pemerintah lebih fokus dengan kondisi ekonomi masyarakat. Salah satunya dengan cara memastikan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang distribusi lebih baik dari tahap pertama. “Hasil RDP kemarin pemprov sudah menyampaikan komitmen JPS tahap dua akan lebih baik,” kata Anggota DPRD dari fraksi Gerindra Lalu Wirajaya.

Pemerintah kata Wirajaya sudah banyak belajar dari distribusi tahap pertama. “Mulai dari penerima, pengadaan kualitas barang, dan pendistribusian,” terangnya.

JPS harus diperioritaskan sampai ke masyarakat terdampak. Bukan dinikmati segelintir orang yang tergolong mampu. “Sehingga masyarakat bisa merasakan pemprov benar-benar hadir di situasi sulit ini,” ulasnya.

Pada dasarnya setiap program pasti ada kelemahan. Termasuk digulirnya program JPS. Tetapi bukan alasan pemerintah untuk malas berbenah. “Paling tidak ikhtiar kita dalam memaksimalkan dalam rangka mencapai kesempurnaan,” pungkasnya. (zad/r2)

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Lomba Kampung Sehat Bawa Berkah untuk Warga

Lomba kampung sehat di Lombok Tengah ternyata membawa keberkahan bagi warga. “Salah satunya, keberkahan perputaran ekonomi,” ujar Kapolsek Pringgarata AKP Suherdi, Senin (13/7).

Katanya Gak Boleh, Kok Ritel Modern di Lotim Makin Menjamur?

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lotim memberikan lampu hijau bagi para investor yang hendak berinvestasi. Termasuk kehadiran ritel modern yang oleh beberapa pihak dianggap membunuh pedagang kecil. “Lotim ini zona hijau untuk berinvestasi,” kata  Kepala DPMPTSP Muksin pada Lombok Post, Senin (13/7).

Yuk.. Beli Sayur Segar di Embung Bengkel, Praya : Bisa Petik Sendiri!

Petani dan Pemerintah Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya Lombok Tengah, mencoba meniru budi daya sayur di Sembalun, Lombok Timur. Berikut ulasannya.

Sempat Bebas Korona, Lombok Utara “Merah” Lagi

Sempat zero case (nol kasus) positif Covid-19, pertahanan KLU dalam melawan virus Korona jebol lagi. Dari rilis yang dikeluarkan gugus tugas tertanggal 13 Juli, ada dua pasien positif yang tengah dirawat, dan satu orang meninggal dunia.

Polemik di Tanjung Bias, BPN Sarankan Pemdes Senteluk Gugat ke PTUN

Polemik sempadan Pantai Tanjung Bias yang belakangan diketahui memiliki sertifikat lahan milik pribadi belum menemui titik terang. Permintaan pemerintah desa agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Barat (Lobar) membatalkan sertifikat lahan tersebut belum bisa terpenuhi.

Warga Lobar Boleh Ikuti Pemakaman Pasien Korona, Ini Syaratnya

Kasus pemulangan paksa jenazah pasien Covid-19 kian marak. Yang terbaru kasus warga Desa Mekarsari yang memulangkan paksa jenazah pasien Covid-19 di RSUD Kota Mataram.

Paling Sering Dibaca

Usai Pemakaman, Kades Sigerongan Lobar dan Lima Warga Lainnya Reaktif

Aktivitas di Kantor Desa Sigerongan lumpuh. Menyusul hasil rapid test kepala desa dan sejumlah warganya reaktif. Selama 14 hari ke depan, pelayanan di kantor desa ditiadakan sementara.

Ikuti Mataram, Lobar Berlakukan Jam Malam

erkembangan pandemi Covid-19 di Lombok Barat (Lobar) semakin mengkhawatirkan. Kasus positif yang mencapai 300 lebih, menjadi atensi penuh Polres Lobar dalam melakukan upaya pencegahan penularan.

Liburan di Sungai Dodokan Lobar, Bayar Rp 5 Ribu Wisata Sampai Puas

Orang kreatif bisa membuat peluangnya sendiri. Itulah yang dilakukan Siali, warga Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung. Ia membuat Sungai Dodokan jadi spot wisata baru di Lombok Barat (Lobar).

Tertangkap, Buron Pembunuh Polisi di Sumbawa Ditembak

Pelarian RH alias Bim terhenti pada Minggu pagi kemarin. Tersangka kasus penganiayaan yang menewaskan Uji Siswanto, Kanit Reskrim Polsek Utan tertangkap.

Korona NTB Masih Parah, Sekolah Hanya Bisa Dibuka di Kota Bima

Ketentuannya, kegiatan di sekolah pada tahun ajaran baru hanya diperbolehkan untuk daerah zona hijau. Karena itu, manakala ada pemerintah daerah yang nekat membuka sekolah non zona hijau. pemerintah pusat memastikan akan memberi sanksi.
Enable Notifications.    Ok No thanks