alexametrics
Sabtu, 19 September 2020
Sabtu, 19 September 2020

Abaikan Protokol Korona Kapolda NTB Ingatkan Paslon Pilkada

MATARAM-Polda NTB menggelar dialog publik mengenai kampanye di masa pandemi di Fave Hotel, kemarin (6/9). Kegiatan digelar bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB,  tokoh masyarakat, dan tokok pemuda. ”Saya mendorong semua pihak agar tetap mematuhi protokol kesehatan di masa kampanye,” kata Kapolda NTB Irjen Pol Muhammad Iqbal usai diskusi, kemarin.

Pihaknya sudah melihat proses pendaftaran pasangan calon (Paslon) kepala daerah, tiga hari terakhir. Hampir semua yang mendaftar tidak mematuhi protokol kesehatan. ”Paslon dan tim pemenangan terlihat lebih mementingkan kemenangan dari pada keselamatan rakyat,” ujarnya.

Terlihat, semua massa pendukung berjubel. Sehingga, tidak mematuhi jaga jarak.  ”Terlihat massa pendukung berdesak-desakan,” kritiknya.

Seharusnya, kuota massa pendukung harus dibatasi. Sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU). ”Seharusnya, kuotanya 50 hingga 100 orang. Tetapi, pada kenyataannya tidak seperti itu. Lebih dari kuota yang ditetapkan,” ungkapnya.

Polisi sudah melakukan diskresi terkait persoalan itu. Mereka berupaya memecah massa yang berjubel. ”Kita tidak mengusir, tetapi berusaha memecah agar tidak berdesakkan dan massa pendukung tetap menjaga jarak,” kata dia.

Selain itu, strategi kepolisian untuk menekan penyebaran Covid-19 saat pendaftaran calon kepala daerah berupaya mengimbau ke masyarakat. Polisi mencoba menekan melalui hulunya. ”Sejak satu hingga dua minggu kami terus melakukan pendekatan secara komunikatif. Tetapi, masih saja terjadi,” ucapnya.

Bahkan, Iqbal pernah meminta langsung kepada KPU untuk menggunakan penanyangan live streaming saat pendaftaran paslon kepala daerah. Dengan begitu, massa pendukung bisa diurai, sehingga tidak berdesak-desakan.  ”Saya pernah meminta ke KPU Sumbawa untuk menggunakan itu (Live streaming). Jadi, massa pendukung tidak perlu mengantar paslon hingga berdesak-desakkan,” kata dia.

Dia meminta kepada paslon kepala daerah, tim pemenangan, dan partai pengusung untuk berkampanye. Keluarkan ide dan inovasi untuk menggaet masyarakat untuk memilihnya. ”Tetapi, dengan satu catatan. Jangan mengorbankan keselamatan rakyat. Ini era pandemi,” ujarnya.

Saat ini jadwal masa kampanye belum dimulai. Kapolda NTB mendorong KPU dan Bawaslu di NTB beserta kabupaten/kota untuk berani merekomendasikan aturan yang lebih spesifik yang bisa dipatuhi oleh paslon kepala daerah. ”Mumpung belum masuk masa kampanye nih. KPU dan Bawaslu di NTB yang harus memulai memberikan aturan yang ketat, agar masyarakat terhindar dari penyebaran Covid-19,” pintanya.

Kendati demikian, Kapolda memberikan apresiasi kepada seluruh paslon kepala daerah yang sudah mendaaftar. Dia melihat mayoritas massa pendukung yang pergi mengantar tetap menggunakan masker. ”Saya apresiasi itu,” tutupnya. (arl/r2)

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Proyek Pasar ACC Ampenan Terancam Molor

Pengerjaan konstruksi fisik Pasar ACC Ampenan masih dalam proses sanggah. Belajar dari pengalaman tahun lalu, Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram tidak ingin gegabah mengerjakan proyek yang anggarannya dari Kementerian Perdagangan itu. “Kita tidak ingin kejadian seperti  tahun lalu di Pasar Cakarenagara. Molor,” kata Kepala Disdag Kota Mataram H Amran M Amin, kemarin (18/9).

Saat Pandemi, Anak 14 Tahun di Mataram Nikah Dini

Fenomena pernikahan usia anak masih terjadi di Kota Mataram. Seperti yang terjadi di Kelurahan Karang Baru pekan lalu. AA, perempuan usia 14 tahun juga memilih menikah dengan IW, 20 tahun warga kelurahan Selagalas. Keduanya enggan dipisahkan dengan alasan cinta.

Kasus Korona di Mataram Kembali Meningkat

Tren kasus Covid-19 dalam sepekan terakhir mengalami peningkatan. Terjadi penambahan kasus tiap hari. “Biasanya kasus baru positif satu, dua. Tapi tadi malam sepuluh orang yang positif,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram I Nyoman Suwandiasa, kemarin (17/9).

TGB Minta Kasus Penusukan Syaikh Ali Jaber Diusut Tuntas

Mantan Gubernur NTB yang juga ulama TGB M Zainul Majdi menyinggung kasus penusukan terhadap salah satu ulama nasional Syaikh Ali Jaber. Menurutnya, di balik kasus penusukan ini, ada upaya untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia.

Kampung Sehat NTB Jadi Energi Baru Penanganan Covid-19

Program Kampung Sehat yang diinisiasi Polda NTB mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan telah memberi dampak nyata pada upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah pun tak sungkan memberikan apresiasi yang tinggi pada Polda NTB atas program inovatif ini.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Pemda di NTB Wajib Daftarkan Honorer Ikut BPJS Ketenagakerjaan

"Seluruh tenaga kerja di NTB, baik yang ada di lingkungan pemerintah atau pun swasta, baik sektor formal maupun informal wajib mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan," tegas Wisma.
Enable Notifications    Ok No thanks