alexametrics
Minggu, 27 September 2020
Minggu, 27 September 2020

Denda Tak Pakai Masker di NTB Langsung Dieksekusi di Tempat

MATARAM-Tujuh hari lagi sanksi denda bagi yang tidak memakai masker diterapkan. Petugas tidak akan memberi ampun kepada warga yang tidak patuh. ”Eksekusi sanksi denda langsung di tempat,” kata Kepala Biro Hukum Setda NTB H Ruslan Abdul Gani, Minggu (6/9/2020).

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular, saat ini terus disosialisasikan. Harapannya begitu dilaksanakan 14 September mendatang, warga sudah paham dan tidak keberatan.

Perda tersebut, kata Ruslan, tidak hanya mengatur sanksi denda uang. Tapi juga mengatur sanksi sosial. ”Bagi yang tidak punya uang diberikan sanksi sosial,” tegasnya.

Besaran denda yang diberikan tidak dipukul rata Rp 500 ribu, tapi tergantung tingkat kesalahannya. Warga bisa dikenakan sanksi Rp 100 ribu, bisa lebih. Misalnya bagi panitia penyelenggara kegiatan sosial keagamaan yang mengabaikan protokol kesehatan didenda Rp 250 ribu. ”Berbeda-beda. Semua sudah diatur di dalam perda,” ujarnya.

Ruslan menjelaskan, aturan itu dibuat bukan untuk mencari keuntungan. Pemerintah ingin agar warga sadar dan mengikuti protokol kesehatan dalam semua kegiatan. ”Kalau tidak mau didenda, setiap keluar rumah pakai masker,” imbuhnya.

Terpisah, Kepala Satpol PP NTB Tri Budiprayitno mengatakan, ia terus mengerahkan anggota untuk menggelar sosialisasi aturan dalam perda tersebut. Mereka turun bersama anggota TNI dan Polri.

”Kami memberikan brosur yang berisi sanksi bagi masyarakat dan ASN di jalan-jalan utama di Kota Mataram,” katanya.

Akhir pekan lalu, mereka juga mengumpulkan humas dan perwakilan pemerintah kebupaten/kota mensosialisasikan aturan itu. ”Saat ini masih giat sosialisasi, 14 September baru penerapan,” katanya.

Tri mengimbau seluruh masyarakat taat dan patuh pada protokol Covid-19. Ada sanksi atau tidak warga harus melaksanakannya. Namun ia menyesalkan kerumunan massa masih terjadi saat pendaftaran pasangan calon kepala daerah (cakada) ke kantor KPU. Tidak hanya di Mataram, tetapi juga di daerah-daerah lain. Harusnya itu tidak terjadi.

”Setahu saya sudah ada ketentuan di KPU terkait pola pendaftaran yang membatasi jumlah pendaftar,” katanya. (ili/r5)

 

 

 

 

 

 

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Penataan Kawasan Wisata Senggigi Dimulai

Penataan kawasan wisata Senggigi direalisasikan Dinas Pariwisata (Dispar) Lombok Barat (Lobar). Sayang, dari tujuh proyek dalam perencanaan, hanya lima yang bisa dieksekusi.

LPPOM MUI NTB Target Sertifikasi Halal 125 Usaha Rampung Tahun Ini

”Rinciannya, dari Dinas Perindustrian NTB dan pusat sebanyak 75 usaha, serta Dinas Koperasi Lombok Barat sebanyak 50 usaha,” katanya, kepada Lombok Post, Rabu (23/9/2020).

Solusi BDR Daring, Sekolah Diminta Maksimalkan Peran Guru BK

Jika terkendala akses dan jaringan internet, layanan dilaksanakan dengan pola guru kunjung atau home visit. ”Di sanalah mereka akan bertemu dengan siswa, orang tua, keluarga. Apa permasalahan yang dihadapi, kemudiann dibantu memecahkan masalah,” pungkas Sugeng.

Subsidi Kuota Internet, Daerah Blank Spot di NTB Pertanyakan Manfaat

”Kalau jangkauan towernya luas, tentu ini sangat menunjang sekaligus mendukung pemanfaatan kebijakan pusat,” tandasnya.

Anugerah Pewarta Astra 2020 Kembali Digelar

Astra mengajak setiap anak bangsa untuk menebar inspirasi dengan mengikuti Anugerah Pewarta Astra 2020. ”Di NTB sendiri kami membina warga Kelurahan Dasan Cermen yang merupakan wilayah Kampung Berseri Astra. Harapannya, masyarakat dapat menggambarkan dukungan Astra untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih optimis demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa,” ujar Gusti Ayu.

Pilwali Mataram, HARUM satu SALAM dua MUDA tiga BARU empat

Pengundian nomor Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota Mataram dan Wakil Wali Kota Mataram berjalan di bawah protokol Pandemi Covid-19 dengan ketat, pukul 19.00 wita-selesai semalam.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.

Trailer Film MOHAN Bikin Baper

Kreativitas sineas Kota Mataram terasa bergairah. Ditandai dengan garapan film bergenre drama romantic berjudul ‘Mohan’ yang disutradai Trish Pradana. Film yang direncanakan berdurasi sekitar 35 menit ini mengisahkan perjalanan asmara Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskan dengan istrinya Hj Kinastri Roliskana. Film Mohan dijadwalkan mulai tayang Bulan Oktober mendatang.
Enable Notifications    Ok No thanks