alexametrics
Kamis, 6 Agustus 2020
Kamis, 6 Agustus 2020

NTB Kehilangan Rp 687,8 Miliar, Rencana Pembangunan Berantakan

MATARAM-Pandemi Covid-19 membuat rencana pembangunan daerah berantakan. Sedikitnya Rp 687,8 miliar dana alokasi khusus (DAK) fisik untuk Pemprov NTB dan seluruh Pemkab/Pemkot di NTB distop.

”Yang selesai tender menunggu kepastian. Yang sedang tender dihentikan,” kata Kepala Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan (APP) Setda NTB Sadimin, pada Lombok Post, kemarin (7/4).

Sadimin tidak bisa menafikan, pengaruh Covid-19 sangat besar terhadap rencana pembangunan. Pemprov harus merasionalisasi proyek yang telah direncanakan sejak tahun lalu. ”Sesuai edaran Menteri Keuangan, kami harus melakukan  penyesuaian anggaran untuk penanganan Covid-19,” katanya.

Ia mencontohkan proyek DAK senilai Rp 53 miliar dan sudah selesai tender dan masuk online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara (OM SPAN). ”Belum bisa dimulai pekerjaannya, khawatir kalau ditransfer akan membebani PAD,” katanya.

Karenanya, mereka menunggu kepastian Kementerian Keuangan (Kemenkeu), baru bisa diterbitkan surat perintah kerja (SPK). ”Atau bisa jadi kita rasionalisasi,” katanya.

Dia menyebutkan, progres tender masih sangat minim. Dari 236 paket proyek senilai Rp 456,8 miliar, baru 20 paket senilai Rp 70,8 miliar selesai tender. Kemudian enam paket pekerjaan sedang tender senilai Rp 6,1 miliar. ”Sebagian besar atau 209 paket dengan pagu Rp 378,5 miliar belum ditender,” sesalnya.

Demikian juga dengan proyek non lelang, dari 2.151 paket senilai Rp 220,9 miliar, baru Rp 3,9 miliar yang dikerjakan, Rp 21,9 miliar sedang proses, dan Rp 195 miliar atau 1.693 paket belum diproses.

Hingga awal April ini, realisasi keuangan Pemprov NTB pun jeblok. Realisasi keuangan baru 8,65 persen atau Rp 494 miliar dari target 15 persen. ”Realisasi fisik pekerjaan juga baru 8,01 persen dari target 17 persen,” sebutnya.

Terpuruknya realisasi belanja tahun ini disebabkan bencana Covid-19. Penyesuaian jam kerja sebagian ASN menghambat pelayanan anggaran. Di samping itu, gubernur menghentikan sementara beberapa program belanja, karena ada kemungkinan pengalihan untuk penanganan covid-19. ”Termasuk penghentian DAK fisik sesuai surat edaran menteri keuangan,” jelasnya.

Seluruh DAK fisik yang belum tender dihentikan, kecuali sub bidang kesehatan dan pendidikan. Tahun ini, Pemprov mengelola DAK fisik sebesar Rp 416,7 miliar. Tapi sebagian besar atau Rp 296 miliar merupakan DAK fisik pendidikan dan kesehatan.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTB Syarwan menyebut, pagu DAK fisik pemda se-NTB tahun ini mencapai Rp 2 triliun. Nilai DAK yang sudah kontrak dan masuk data OM SPAN mencapai Rp 1,3 triliun. ”Sebanyak Rp 687,8 miliar dihentikan,” tegasnya.

DAK dihentikan karena pemerintah harus membiayai penanganan Covid-19. Dia tidak bisa menjamin uang tersebut dianggarkan lagi. ”Kita menunggu perkembangan covid dulu,” katanya.

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB H Sahdan mengungkap, DAK fisik bidang jalan dan irigasi tertunda tahun ini. ”DAK bidang jalan Rp 56 miliar dan DAK bidang irigasi Rp 13 miliar,” katanya.

Kegiatan DAK bidang jalan berbentuk proyek leger jalan dan survei pemeriksaan kondisi jembatan rangka. Sedangkan DAK bidang irigasi berupa dua kegiatan paket fisik di Pulau Sumbawa dan Lombok. ”Serta dua kegiatan paket supervisi Pulau Sumbawa dan Lombok,” sebutnya.

Sahdan mengakui, pengaruh penundaan kegiatan cukup besar bagi NTB. ”Sebagai daerah dengan fiskal rendah sulit menanggulangi program yang didanai dari DAK,” katanya.

Paling tidak, daerah harus menunggu setahun baru program tertunda bisa dilaksanakan. ”Itu pun masih melihat perkebangan wabah covid-19 dan aktivitas perekonomian,” katanya.

Dampak Ekonomi

Di sisi lain, belum bisa dipastikan kapan pandemi Covid-19 berakhir. Tapi yang pasti perekonomian sedang terancam.

”Jangan kita hanyut mengantisipasi Korona saja, meminta masyarakat stay at home, namun kita abai terhadap aspek sosial dan ekonomi,” kata Gubernur NTB H Zulkieflimansyah, saat telekonferensi dengan kapolda NTB, Danrem 162/WB, kajati NTB, dan seluruh kepala daerah se-NTB, kemarin (7/4).

Selain program pusat, kata Zul, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga harus berkontribusi. ”Serta memperkuat koordinasi untuk menghindari tumpang tindih program,” ujarnya.

Program jaring pengaman sosial (JPS) dari pusat dan provinsi harus diimplementasikan dengan tepat di daerah. Selama tiga bulan ke depan, akan ada bantuan-bantuan dari pemda, sehingga masyarakat diharapkan tenang. ”Semoga bisa berdamai dengan keadaan ini,” harapnya.

Gubernur Zul menjelaskan, JPS Gemilang akan memaksimalkan produk-produk lokal. ”Setiap warga terdampak diberikan paket senilai Rp 250 ribu per KK, berupa paket sembako, serta vitamin dan masker,” jelasnya.

Jumlah penerima bantuan di NTB mencapai 105 ribu KK. Terdiri dari 73 ribu KK tidak mampu dan 32 ribu KK sektor pekerja informal. Dia meminta daerah segera menyampaikan data usulan tambahan Program Keluarga Harapan (PKH). ”Tim harus segera berkoordinasi terkait data PKH,” katanya.

Gubernur Zul ingin produk-produk indusri kecil menengah didukung. Harapannya, kualitas produk NTB ke depan semakin bagus dan mampu bersaing. ”Ini juga membantu perekonomian mereka,” ujarnya.

Program bantuan sosial yang ada di tiap lembaga kalau bisa dicairkan saat ini agar beban masyarakat bisa dikurangi. Danrem 162/WB diharapkan bisa berkoordinasi dengan para Dandim membantu daerah dalam situasi sulit saat ini.  ”Antisipasi dengan rencana kontijensi, karena kita tidak tahu seberapa lama bencana wabah ini,” harapnya.

Sementara Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah mengapresiasi seluruh pihak yang mengerahkan seluruh kemampuannya dalam penanganan Covid-19. Dia ingin semua perangkat yang ada dari tingkat desa dioptimalkan. ”Puskesmas fungsinya tidak hanya untuk edukasi, namun juga berfungsi untuk perawatan kasus ringan di desa,” harapnya.

”Kita harus yakinkan betul puskesmas kita siap, sehingga pasien-pasien yang sakit dengan gejala ringan tidak harus ke rumah sakit,” katanya.

Seluruh daerah juga diminta melakukan rapid test. Untuk alat tesnya, masing-masing dinas kesehatan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan NTB. Untuk tes swap RSUD NTB sudah bisa mengecek sendiri. ”Ini tidak mudah, saat ini hanya ada 250 stok untuk mengecek di RSUD dan  Unram,” sebutnya.

Wagub Rohmi juga menginstruksikan segera melakukan penambahan ruangan isolasi untuk mengantisipasi lonjakan pasien.

Hingga kemarin, jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) dan orang dalam pemantauan (ODP) hingga kemarin mencapai 3.289 orang. Berstatus PDP 100 orang,  namun tinggal 49 orang yang masih diisolasi. ”Ada penambahan tujuh orang,” kata Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB I Gede Putu Aryadi.

Penambahan tujuh PDP itu terdiri berasal dari Kota Mataram tiga orang, Lombok Barat satu orang, Lombok Tengah dua orang, dan Lombok Utara satu orang.

Sedangkan ODP mencapai 3.189 orang, sebanyak 1.841 orang masih dipantau. Ada penambahan 197 orang berstatus ODP.

Dari Mataram delapan orang, Lombok Tengah 37 orang, Lombok Utara tujuh orang, Lombok Timur 62 orang, Sumbawa Barat dua orang, Sumbawa 19 orang, Dompu tiga orang, Kota Bima 12 orang dan Kabupaten Bima 47 orang. (ili/r6)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Efek Pandemi, Omzet Penjual Perlengkapan Sekolah di Mataram Merosot

”Tak hanya buku paket dan buku tulis saja. Hampir seluruh jenis peralatan sekolah alami penurunan penjualan. Bahkan menjalar ke barang-barang peralatan kantor,” katanya.  

Totalitas dalam Melindungi Hak Pilih

SALAH satu asas penting dalam pelaksanaan pemilu/pemilihan adalah asas jujur. Kata jujur ini tidak hanya muncul sebagai asas penyelenggaraan pemilu/pemilihan, namun juga hadir sebagai prinsip dalam penyelenggaraannya. Setiap kata yang disebut berulang-ulang apalagi untuk dua fondasi yang penting (asas-prinsip) maka kata itu menunjukkan derajatnya yang tinggi.

Sanksi Tak Pakai Masker, Bayar Denda atau Bersihkan Toilet Pasar

Peraturan daerah (Perda) tentang Penanggulangan Penyakit Menular berlaku efektif bulan ini. Denda bagi aparatur sipil negara (ASN) yang melanggar lebih berat dibandingkan warga biasa.

Pertama Sejak 1998, Ekonomi RI Kembali Minus, Resesi Sudah Dekat

Usai dua dekade berlalu, kini sejarah kelam pertumbuhan ekonomi minus kembali terulang. Badan Pusat Statistik (BPS) kemarin (5/8) melaporkan pertumbuhan ekonomi RI kuartal II 2020 tercatat -5,32 persen.

Kisah Para Korban PHK yang Menolak Menyerah di Desa Sokong

Pandemi Covid-19 membuat banyak warga yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan di Desa Sokong. Tapi, mereka menolak menyerah. Hasilnya kini, mereka bukannya mencari pekerjaan. Malah mereka justru mencipta pekerjaan.

Begini Cara Booking Service Online Via Motorku X

”Caranya sangat mudah, semua hanya dalam genggaman saja,” ucap Marketing Sub Dept Head Kresna Murti Dewanto.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Gawat, 300 Mata Air di NTB Menghilang

Perusakan lingkungan, khususnya hutan membuat NTB kehilangan hampir 300 mata air. ”Dari 700-an mata air sekarang tersisa 400 sekian titik mata air,” ungkap Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB H Madani Mukarom, Seninn (3/8).

Tabrakan, Pengendara Terbakar di Sindu Cakranegara

Satlantas Polresta Mataram menelusuri penyebab kecelakaan sepeda motor yang terjadi di Jalan Gora, Sindu Cakranegara, Senin malam (3/8). Peristiwa itu menyebabkan pengendara, Gusti Gede Kumbang meninggal dunia dengan kondisi terbakar.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Ungkap Dugaan Pembunuhan LNS, Polres Mataram Periksa 13 Saksi

Penemuan jasad LNS, 23 tahun dalam posisi tergantung di dalam sebuah rumah di di perumahan BTN Royal, Jempong Baru, Sekarbela, Mataram menyisakan tanda tanya. Penyidik Polresta Mataram  memeriksa sejumlah saksi secara maraton.
Enable Notifications.    Ok No thanks