alexametrics
Sabtu, 19 September 2020
Sabtu, 19 September 2020

Pemprov Siapkan Rp 12 Miliar untuk Dana Parpol 2019

MATARAM-Tahun ini, Pemprov NTB menyiapkan dana Rp 12 miliar bagi partai politik (parpol). Namun penyaluran dana hibah tidak sekaligus. Tapi akan dicairkan dua kali.

Pembayaran periode lama hanya diberikan dari Januari-Agustus 2019. Setelah pelantikan, dibayar dari September hingga Desember. Hal itu dilakukan karena setelah pemilu komposisi dewan di DPRD NTB akan berubah. Pemprov memberikan bantuan sesuai perolehan kursi.

Perolehan suara dan kursi pemilihan legislatif (Pileg) 2019 masih proses perhitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU).  “Kita akan bayarkan nanti sesuai dengan perolehan kursi partai,” kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri (Bakesbanpoldagri) NTB H Lalu Syafii, kemarin (7/5).

Dana yang diterima masing-masing partai berbeda. Partai Golkar yang memimpin tahun ini mendapatkan dana Rp 1 miliar lebih. Rata-rata tidak ada yang mendapat dana di bawah Rp 200 juta. Total dana hibah yang disiapkan untuk parpol sebanyak Rp 12 miliar. “Itu untuk provinsi belum lagi kabupaten kota,” katanya.

Untuk akuntabilitas Syafii menyarankan agar masing-masing parpol mengangkat staf khusus yang mengatur keuangan. Dengan demikian laporan keuangan parpol juah lebih baik. Jangan sampai banyak temuan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) NTB.

Temuan-temuan dalam audit BPK sudah disiapkan dan mereka memahami. Sekarang dia menunggu komitmen kuat dari parpol untuk mengembalikan. Menurutnya, temuan BPK bukan pelanggaran-pelanggaran besar. Tapi lebih pada masalah administrasi. Seperti tidak ada bukti tiket pesawat. Belanja-belanja yang tidak disertai dengan kuitansi. “Secara prinsip tidak ada masalah,” ujarnya.

Kepala BPK NTB Hery Purwanto saat menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dana parpol, Maret lalu mengungkapkan, laporan pertanggungjawaban (LPJ) 88 pengurus parpol tingkat provinsi dan kabupaten/kota tidak tertib administrasi. Dari 125 LHP sebanyak 37 LHP atau 29,60 persen sesuai kriteria dan 88 LHP atau 70,40 persen sesuai kriteria dengan pengecualian.

Disebutkan, total realisasi bantuan parpol di NTB tahun 2018 sebesar Rp 10,8 miliar lebih. Dengan rincian, Pemprov NTB Rp 2,95 miliar lebih, Bima Rp 788 juta lebih, Dompu Rp 419,9 juta lebih, Lombok Barat Rp 775,6 juta lebih. Selanjutnya, Lombok Tengah Rp 785 juta lebih, Lombok Timur Rp 1,3 miliar lebih, Lombok Utara Rp 560,8 juta, Sumbawa Rp 1,07 miliar, Sumbawa Barat Rp 420,8 miliar, Kota Bima Rp 822,4 juta dan Kota Mataram Rp 912,7 juta.

Dari 11 parpol tingkat provinsi, hanya satu LHP yang sesuai. sedangkan 10 LHP sesuai dengan pengecualian. (ili/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Proyek Pasar ACC Ampenan Terancam Molor

Pengerjaan konstruksi fisik Pasar ACC Ampenan masih dalam proses sanggah. Belajar dari pengalaman tahun lalu, Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram tidak ingin gegabah mengerjakan proyek yang anggarannya dari Kementerian Perdagangan itu. “Kita tidak ingin kejadian seperti  tahun lalu di Pasar Cakarenagara. Molor,” kata Kepala Disdag Kota Mataram H Amran M Amin, kemarin (18/9).

Saat Pandemi, Anak 14 Tahun di Mataram Nikah Dini

Fenomena pernikahan usia anak masih terjadi di Kota Mataram. Seperti yang terjadi di Kelurahan Karang Baru pekan lalu. AA, perempuan usia 14 tahun juga memilih menikah dengan IW, 20 tahun warga kelurahan Selagalas. Keduanya enggan dipisahkan dengan alasan cinta.

Kasus Korona di Mataram Kembali Meningkat

Tren kasus Covid-19 dalam sepekan terakhir mengalami peningkatan. Terjadi penambahan kasus tiap hari. “Biasanya kasus baru positif satu, dua. Tapi tadi malam sepuluh orang yang positif,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram I Nyoman Suwandiasa, kemarin (17/9).

TGB Minta Kasus Penusukan Syaikh Ali Jaber Diusut Tuntas

Mantan Gubernur NTB yang juga ulama TGB M Zainul Majdi menyinggung kasus penusukan terhadap salah satu ulama nasional Syaikh Ali Jaber. Menurutnya, di balik kasus penusukan ini, ada upaya untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia.

Kampung Sehat NTB Jadi Energi Baru Penanganan Covid-19

Program Kampung Sehat yang diinisiasi Polda NTB mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan telah memberi dampak nyata pada upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah pun tak sungkan memberikan apresiasi yang tinggi pada Polda NTB atas program inovatif ini.

Paling Sering Dibaca

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Hari Pertama Razia Masker di NTB, Pemda Kumpulkan Denda Rp 9,1 Juta

Sebanyak 170 orang tidak menggunakan masker terjaring razia di hari pertama penerapan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan di seluruh NTB, kemarin (14/9). Dari para pelanggar di semua titik operasi ini, Badan Pendapatan Daerah NTB pun mengumpulkan uang sebesar Rp 9,1 juta.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks