alexametrics
Sabtu, 19 September 2020
Sabtu, 19 September 2020

Rp 374,3 Miliar Dana Desa Mengendap

MATARAM-Dana desa masih banyak mengendap di rekening pemerintah kabupaten (pemkab). Data Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTB, per 30 Juni menunjukkan, ada Rp 374 miliar lebih dana desa tahap II mengendap di rekening pemkab.

Mengendap karena belum ditransfer dari rekening kas umum daerah (RKUD) ke rekening kas desa (RKD). Dari Rp 472,53 miliar lebih dana desa tahap II yang dikirim pusat ke RKUD, baru Rp 120,44 miliar yang disalurkan ke rekening desa. Sehingga masih tersisa Rp 352,1 miliar yang belum diterima pemerintah desa.

Dana-dana itu mengendap di RKUD Pemkab Bima Rp 74,25 miliar, Sumbawa Rp 57,62 miliar, Sumbawa Barat Rp 24,16 miliar, dan Lombok Utara Rp 25,74 miliar. Mereka belum menyalurkan sama sekali.

Sementara Pemkab Lombok Tengah baru menyalurkan dana desa tahap II Rp 8,84 miliar dari alokasi Rp 77,27 miliar, sehingga masih ada sisa Rp 68,43 miliar. Pemkab Lombok Timur baru menyalurkan Rp 40,23 miliar ke desa dari dana Rp 122,93 miliar, sehingga ada sisa Rp 82,7 miliar, dan Pemkab Dompu baru menyalurkan Rp 9,13 miliar dari dana Rp 28,32 miliar, sehingga ada sisa Rp 19,19 miliar.

Sisa itu belum termasuk sisa pencarian dana desa tahap I yang masih belum disalurkan sebesar Rp 22,16 miliar. Bila digabung, total sisa dana desa tahap I dan II yang belum disalurkan ke rekening desa mencapai Rp 374,3 miliar.

Kepala Kantor Wilayah DJPb NTB Syarwan menjelaskan, total dana desa yang dialokasikan untuk NTB tahun ini sebesar Rp 1,2 triliun. Pencairan dilakukan dalam tiga tahap. Tahap I sebesar 20 persen sudah dilcairkan pusat Rp 236,27 miliar, kemudian tahap II 40 persen senilai Rp 472,53 miliar. Sisanya 40 persen dicairkan tahap III.

Dilihat dari sisi persentase, pencairan dana tahap I ke desa sudah 90,62 persen, sementara dana desa tahap II 25,49 persen. Masih banyaknya dana desa yang belum disalurkan ke desa menurutnya bisa disebabkan beberapa faktor. Bisa jadi karena petugas belum mengupload ke Online Minitoring Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara (OMSPAN). ”Sehingga belum muncul di sistem,” katanya, pada Lombok Post, kemarin (7/7).

Selain itu, dana mengendap juga disebabkan kebijakan masing-masing daerah. Bisa jadi mereka menahan karena pemerintah desa belum melengkapi syarat administrasinya. ”Mereka menunggu pertanggungjawaban anggaran tahun 2018 dari desa,” ujarnya.

 Idealnya dana desa yang sudah ditransfer pusat ke RKUD tidak boleh mengendap lebih dari tujuh hari. Sehingga dana desa itu bisa cepat dibelanjakan. Bila uangnya berputar di desa perekonomian warga akan menggeliat. ”Kalau dana-dana itu dipakai perekonomian desa tumbuh,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD-Dukcapil) NTB H Ashari mengatakan, pihaknya terus mendorong agar pemerintah kabupaten dan desa mempercepat proses pencairan dana. Dengan harapan uang itu bisa menggairahkan perekonomian warga. “Kami terus sosialisasi, saya udah keliling ke desa-desa soal ini,” ujanya. (r5/ili)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Proyek Pasar ACC Ampenan Terancam Molor

Pengerjaan konstruksi fisik Pasar ACC Ampenan masih dalam proses sanggah. Belajar dari pengalaman tahun lalu, Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram tidak ingin gegabah mengerjakan proyek yang anggarannya dari Kementerian Perdagangan itu. “Kita tidak ingin kejadian seperti  tahun lalu di Pasar Cakarenagara. Molor,” kata Kepala Disdag Kota Mataram H Amran M Amin, kemarin (18/9).

Saat Pandemi, Anak 14 Tahun di Mataram Nikah Dini

Fenomena pernikahan usia anak masih terjadi di Kota Mataram. Seperti yang terjadi di Kelurahan Karang Baru pekan lalu. AA, perempuan usia 14 tahun juga memilih menikah dengan IW, 20 tahun warga kelurahan Selagalas. Keduanya enggan dipisahkan dengan alasan cinta.

Kasus Korona di Mataram Kembali Meningkat

Tren kasus Covid-19 dalam sepekan terakhir mengalami peningkatan. Terjadi penambahan kasus tiap hari. “Biasanya kasus baru positif satu, dua. Tapi tadi malam sepuluh orang yang positif,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram I Nyoman Suwandiasa, kemarin (17/9).

TGB Minta Kasus Penusukan Syaikh Ali Jaber Diusut Tuntas

Mantan Gubernur NTB yang juga ulama TGB M Zainul Majdi menyinggung kasus penusukan terhadap salah satu ulama nasional Syaikh Ali Jaber. Menurutnya, di balik kasus penusukan ini, ada upaya untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia.

Kampung Sehat NTB Jadi Energi Baru Penanganan Covid-19

Program Kampung Sehat yang diinisiasi Polda NTB mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan telah memberi dampak nyata pada upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah pun tak sungkan memberikan apresiasi yang tinggi pada Polda NTB atas program inovatif ini.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Pemda di NTB Wajib Daftarkan Honorer Ikut BPJS Ketenagakerjaan

"Seluruh tenaga kerja di NTB, baik yang ada di lingkungan pemerintah atau pun swasta, baik sektor formal maupun informal wajib mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan," tegas Wisma.
Enable Notifications    Ok No thanks