alexametrics
Kamis, 24 September 2020
Kamis, 24 September 2020

Longgarkan Aturan, Pemerintah Nekat Buka Sekolah di Zona Kuning

JAKARTA–Pemerintah akhirnya mengambil keputusan nekat terkait pembukaan sekolah. Mulai kini, proses pembelajaran tatap muka tak hanya dibolehkan untuk sekolah di zona hijau tapi juga zona kuning. Ketentuan ini diatur dalam SKB empat menteri tentang kebijakan pembelajaran di masa pandemi Covid-19 yang disesuikan.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan, kebijakan pembukaan sekolah ini sesuai dengan arahan presiden pada ratas 5 Agustus 2020 lalu. Sebagaimana untuk meresposn merespons keluhan siswa, orangtua murid, dan para guru dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Namun, pembukaan ini harus disertai dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu guna memastikan keamanan siswa.

Menurut dia, nantinya kebijakan ini akan dikembalikan ke pemda masing-masing sesuai dengan saran dan rekomendasi satgas Covid-19. Bagi yang yang sudah berniat membuka kembali kegia-tan di sekolah nanti, ia berpesan agar ekstra hati-hati dan meningkatkan kewaspadaan setinggu mungkin. Sehingga keselamatan siswa, guru, dan pihak lainnya terjamin.

”Dan hendaknya segera direspons secepat mungkin apabila ada kejadian-kejadian yang tidak dikehendaki,” katanya da-lam taklimat media Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19, di Jakarta, Jumat (7/8).

 

Lebih detil, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menyampai-kan, bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi pemerintah dalam mengurangi dampak buruk dari PJJ bagi anak. Yang mana, jika tak segera diambil tindakan bisa permanen. ”Bisa san-gat negatif dan permanen,” katanya.

 

Dampak-dampak tersebut meliputi ancaman putus sekolah, persepsi orang tua yang berubah ka-rena tak lagi bisa melihat peran sekolah dalam proses belajar mengajar. Lalu, kesenjangan capaian belajar karena perbedaan akses dan kualitas selama PJJ. belum lagi, banyak anak yang terjebak kekerasan di rumah tanpa terdeteksi oleh guru, hingga peningkatan risiko pernikahan dini, kehamilan remaja dan lainnya.

”Kita berisiko mempunyai learning loss, lost generation, di mana dampak permanen terhadap generasi kita, terutama jenjang yang masih muda,” ungkapnya. Selain itu, anak pun memiliki risiko gangguan psikososial akibat stres terus menerus di dalam rumah dan tak dapat bertemu teman.

Oleh karenanya, pemerintah memutuskan melakukan perluasan pembelajaran tatap muka yang ada di zona kuning. Namun, dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat secara umum. Sehingga, protocol kesehatan tetap wajib dipenuhi.

Berdasarkan data per 3 Agustus 2020, da-ri http://covid19.go.id terdapat sekitar 57 persen peserta didik masih berada di zona merah dan oranye. Sementara itu, sekitar 43 persen peserta didik berada di zona kuning dan hijau.

”Bagi daerah yang berada di zona oranye dan merah masih dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan tetap melanjutkan Belajar dari Rumah (BDR),” tegasnya.

Diakuinya, pada masa pandemi ini ada sejumlah kendala yang timbul dalam pelaksanaan PJJ. Di antaranya, kesulitan guru dalam mengelola PJJ dan masih terfokus dalam penuntasan kuriku-lum. Kemudian, tidak semua orang tua mampu mendampingi anak-anak belajar di rumah dengan optimal. Para peserta didik pun mengalami kesulitan berkonsentrasi belajar dari rumah serta me-ningkatnya rasa jenuh yang berpotensi menimbulkan gangguan pada kesehatan jiwa.

”Untuk mengantisipasi kendala tersebut, Pemerintah mengeluarkan penyesuaian zonasi untuk pembelajaran tatap muka.,” papar mantan bos Gojek tersebut.

Dalam perubahan SKB Empat Menteri ini, kata dia, izin pembelajaran tatap muka memang di-perluas ke zona kuning. Namun, prosedur pengambilan keputusan pembelajaran tatap muka tetap dilakukan secara bertingkat seperti pada SKB sebelumnya.

Pemda/kantor/kanwil Kemenag dan sekolah memiliki kewenangan penuh untuk menentukan apakah daerah atau sekolahnya dapat mulai melakukan pembelajaran tatap muka. “Jadi bukan berarti ketika sudah berada di zona hijau atau kuning, daerah atau sekolah wajib mulai tatap muka kembali ya,” tegasnya.

Selain itu, pembukaan ini pun sangat bergantung pada orang tua. Wali murid tetap dapat memutuskan untuk anaknya dapat mengikuti pembelajaraan tatap muka atau tetap melanjutkan belajar dari rumah.

Jika merujuk pada SKB Empat Menteri yang disesuaikan ini, tahapan pembelajaran tatap muka satuan pendidikan di zona hijau dan zona kuning dilakukan secara bersamaan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Pertimbangannya, risiko kesehatannya tidak berbeda untuk kelompok umur pada dua jenjang tersebut. Sementara itu untuk PAUD dapat memulai pembelajaran tatap muka paling cepat dua bulan setelah jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Sebagai informasi, pada SKB empat menteri sebelumnya, jenjang pendidikan dasar atau sekolah dasar (SD) baru bisa dibuka dua bulan setelah SMA dan SMP. Itu pun, jika tidak ada kasus baru atau perubahan zonasi di wilayah tersebut. bila zona berubah warna, maka harus distop dan pros-es dilakukan lagi dari awal saat zona kembali hijau.

Nadiem melanjutkan, untuk madrasah berasrama di zona hijau dan zona kuning pun dapat membuka asrama dan melakukan pembelajaran tatap muka. Tapi, secara bertahap sejak masa transisi. Kapasitas asrama dengan jumlah peserta didik kurang dari atau sama dengan 100 orang dibatasi hanya 50 persen. Untuk bulan kedua 100 persen, kemudian terus dilanjutkan 100 persen pada masa kebiasaan baru. Sementara, untuk kapasitas asrama dengan jumlah peserta didik lebih dari 100 orang, pada masa transisi bulan pertama 25 persen, bulan kedua 50 persen, kemudian mema-suki masa kebiasaan baru pada bulan ketiga 75 persen, dan bulan keempat 100 persen.

Dia menekankan, bahwa evaluasi akan selalu dilakukan untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan. Apabila terindikasi dalam kondisi tidak aman, terdapat kasus terkonfirmasi positif COVID-19, atau tingkat risiko daerah berubah menjadi oranye atau merah, satuan pendidikan wajib ditutup kembali

”Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan Provinsi atau Kabupaten/Kota, bersama Kepala Satuan Pendidikan akan terus berkoordinasi dengan satgas Covid-19 untuk memantau tingkat risiko di daerah,” jelas bapak anak dua tersebut.

 

Kurikulum Darurat

 

Selanjutnya, Nadiem juga menjelaskan terkait kurikulum darurat. Dia mengatakan, bahwa Ke-mendikbud sudah menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indo-nesia Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan da-lam Kondisi Khusus. Satuan pendidikan dalam kondisi khusus dapat menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik.

“Kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa,” paparnya. Satuan pendidikan pada kondisi khusus dalam pelaksanaan pembelajaran dapat tetap mengacu pada Ku-rikulum Nasional, menggunakan kurikulum darurat, atau melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri.

Dia menjelaskan, kurikulum darurat yang disiapkan merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Pada kurikulum tersebut dilakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran. Sehingga guru dan siswa dapat berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya.

Dari opsi kurikulum yang dipilih, lanjut dia, catatannya adalah siswa tidak dibebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum. Baik untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. “dan pelaksanaan kurikulum berlaku sampai akhir tahun ajaran,” tegas Nadiem.

Selain itu, Kemendikbud juga menyediakan modul-modul pembelajaran untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Dasar (SD) yang diharapkan dapat membantu proses belajar dari rumah. Cakupannya meliputi pembelajaran berbasis aktivitas untuk guru, orang tua, dan peserta didik.

Menurutnya, Modul belajar PAUD dijalankan dengan prinsip “Bermain adalah Belajar”. Proses pembelajaran terjadi saat anak bermain serta melakukan kegiatan sehari-hari. Sementara itu, untuk jenjang pendidikan SD, modul belajar mencakup rencana pembelajaran yang mudah dilakukan secara mandiri oleh pendamping baik orang tua maupun wali. Modul tersebut diharapkan dapat mempermudah guru untuk memfasilitasi dan memantau pembelajaran siswa di rumah. Selain itu bisa membantu orang tua dalam mendapatkan tips dan strategi dalam mendampingi anak belajar dari rumah.

 

Pemerintah Gagal

 

Kebijakan pemerintah ini direspon keras oleh Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). Wakil Sekjen FSGI Satriwan Salim menilai keputusan ini merupakan cerminan kegagalan pemerintah dalam memperbaiki PJJ. Terutama, untuk mereka yang luring.

”Kondisi saat ini sama dengan tiga bulan lalu saat awal PJJ. Bahkan satu bulan lalu, ketika tahun ajaran baru dimulai,” keluhnya.

Alih-alih melakukan perbaikan, pemerintah justru memutuskan lempar tanggung jawab soal pendidikan ini ke pemerintah daerah (pemda). Terlihat dari aturan pembukaan sekolah diserahkan penuh pada pemda, dengan pertimbangan satuan pendidikan, dan orang tua murid.

”Kalau memang kongruen, kenapa hanya saat UN diputuskan pusat sementara terkait pendidikan di tengah pandemi diserahkan ke daerah,” tuturnya. Belum lagi, pada implementasi SKB 4 menteri sebelumnya, tercatat ada puluhan pemda yang melanggar aturan ini. ”Dan tidak disanksi. Bisa dibayangkan ini nanti seperti apa,” sambungnya.

Ngerinya lagi, kata dia, saat ini SD pun bisa dibuka. Kondisi ini tentu sangat paradox, mengingat penambahan kasus Covid-19 terus bertambah.

Menurutnya, sikap FSGI masih sama. Yakni menentang pembukaan sekolah di luar zona hijau. Alasan utamanya tentu berkaitan dengan hak hidup dan kesehatan anak, juga kesehatan tenaga pendidik, dan masyarakat sekitar.

”Alasannya pendidikan anak bisa tertinggal. Ketertinggalan ini bisa dikejar, tapi kalau sampai anak sakit atau meninggal? Apa yang mau dilakukan,” ungkap guru mata pelajaran PPKN tersebut.

Lalu, apakah pembelajaran lebih efektif ketika tatap muka? Satriwan secara tegas menjawab be-lum tentu. Karena memang, waktu yang dibatasi. Apalagi aturan teknis kurikulum belum terse-dia.

Mengenai psikososial anak yang terganggu, menurutnya tatap muka di sekolah pun tak jauh beda dengan PJJ. Sebab, anak masih tidak diperbolehkan berkumpul atau melakukan ekstrakurukuler. Mereka hanya aka nada di kelas selama empat jam, lalu pulang. Interaksi dengan teman lainnya dan guru pun sangat dibatasi. ”Pilih mana, anak di rumah tetap sehat atau ke sekolah dengan risiko tertular,” katanya.

Karenanya, Satriwan menghimbau agar orang tua bersabar dan tidak terburu-buru mengirimkan anak untuk kembali ke sekolah. Selain itu, mindset jika pendidikan tanggungjawab penuh sekolah baiknya juga diubah. Karena pusat pendidikan sejatinya berada di keluarga, sekolah, dan ma-syarakat.

Senada, Komisioner Bidang Pendidikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Lstiyarti mengungkapkan kekecewaanya atas SKB 4 Menteri tersebut.Kegiatan pembelajaran tatap muka pada zona kuning dinilai beresiko bagi anak-anak. “KPAI memandang bahwa hak hidup dan hak sehat bagi anak-anak adalah yang lebih utama dimasa pandemi saat ini,”ungkap Retno. Selain tertular, anak juga berpotensi menularkan Covid-19.

Lebih lanjut Retno mengatakan SKB 4 Menteri tersebut seharusnya di evaluasi dahulu. Sehingga dapat dilakukan perbaikan-perbaikan pada pengalaman atau praktik di sekolah atau daerah yang membuka sekolah di zona hijau. “Dari hasil pengawasan KPAI di 15 sekolah pada wilayah Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta, menunjukkan hasil hanya satu sekolah saja yang siap dan me-menuhi daftar periksa.,” tuturnya. Pemantauan akan Retno lanjutkan ke berbagai sekolah di Serang, Subang, Kota Bekasi, Kota Bogor, Brebes, Bengkulu, Lombok, dan kota lainnya.

Dia mengingatkan seharusnya pemerintah belajar dari pembukaan sekolah di zona hijau, seperti di Pariaman, Sumatera Barat. Hasilnya ternyata ada satu guru dan operator sekolah yang terinfeksi Covid-19. Padahal proses pembelajaran tatap muka sudah berlangsung seminggu. Begitu juga Tegal yang zona hijau, ketika membuka sekolah ternyata ada satu siswa terinfeksi Covid-19. Padahal anak-anak di sana sudah masuk sekolah selama 2 minggu.

Dokter spesialis anak Soedjatmiko mengatakan ada syarat yang harus dipenuhi untuk dibukanya sekolah. Pertama adalah dalam 14 hari tak ada kasus baru. Selanjutnya, guru, orangtua, dan murid harus siap. Dia menyarankan ada pembukaan sekolah dilakukan bertahap dari SMA dan SMP terlebih dahulu.

“Semua murid di Indonesia tahun 1996 pernah alami mundur pelajaran selama satu tahun. Tidak ada masalah,” ujarnya. Menurutnya ini opsi yang baik. Daripada anak saling menularkan Covid ke nenek atau kakeknya sehingga risiko meninggal meningkat.

 

Hukuman Pidana

 

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD segera mengumpulkan sejumlah pimpinan lembaga dan kementerian. Itu dilakukan untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Co-vid-19.

Pejabat yang pernah bertugas sebagai menteri pertahanan (menhan) itu menyatakan, inpres terse-but diteken demi mengefektifkan langkah-langkah pemerintah dalam penanggulangan Covid-19. ”Di Indonesia banyak sekali masyarakat yang belum sadar protokol kesehatan sehingga presiden mengeluarkan inpres,” beber Mahfud. Untuk penegakan hukum, dia mengkoordinasi seluruh instansi yang memiliki tanggung jawab itu.

Diakui oleh Mahfud, lewat inpres tersebut presiden meminta supaya sosialisasi protokol keseha-tan Covid-19 dilakukan lebih kencang. Melalui inpres itu pula, penegakan disiplin serta penega-kan hukum terhadap para pelanggar protokol kesehatan ditentukan. Termasuk di antaranya pida-na. ” Penegakan hukum itu sebenarnya hukum materiilnya sudah ada,” ungkap mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

Namun demikian, pemerintah juga tidak saklek. Menurut Mahfud, hukum pidana akan dipakai apabila masyarakat membandel. Dia mencontohkan masyarakat yang melawan petugas. ”Misal-nya sudah disuruh membubarkan (diri) kok diteruskan juga, ada hukum pidananya,” tegas Mah-fud. Ketentuan hukumnya dipastikan jelas. Baik yang ada dalam KUHP maupun undang-undang.

Bila tidak membandel, penegak hukum tidak akan turun tangan untuk menindak masyarakat. Sebab, pemerintah tetap mengedepankan cara-cara lembut. Mulai sosialisasi, cara-cara persuasif, dan hukuman administratif. Dia menegaskan lagi, hukum pidana diberlakukan hanya kepada masyarakat yang membandel. Yakni mereka yang sudah diingatkan namun tetap melanggar pro-tokol. ”Kalau sudah diberitahu kok melawan,” kata dia.

Implementasi inpres tersebut, lanjut Mahfud, serentak di seluruh Indonesia. Namun, pemerintah pusat juga tidak memaksa pemerintah daerah. Misalnya Jogjakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X menolak memberi sanksi kepada rakyatnya. Mahfud tidak mempersoalkan hal itu. ”Nggak ada sanksi-sanksi (daerah yang tidak menerapkan inpres). Inikan kerja bareng,” Mahfud menegaskan.

Menurut dia, setiap daerah punya problem dan cara berbeda dalam menyelesaikan masalah Co-vid-19. Di Jogjakarta, pengambil kebijakan lebih mengedepankan pendekatan kultural. Dia setuju dan tidak melarang hal itu. ”Malah bagus, penegakan hukum itu kan selalu jadi yang terakhir selama pendekatan kulturalnya lebih bisa didahulukan,” imbuhnya. ”Bagus kalau tanpa penega-kan hukum masyarakatnya bisa diajak tertib,” tambah dia.

Sementara itu, berdasarkan data dari Satgas Penanganan Covid-19, jumlha kasus positif menga-lami kenaikan yang cukup signifikan, yakni 2.473 kasus baru. Menjadikan total kasus mencapai 121.226 orang. Dimbangi dengan 1.912 kasus sembuh baru yang menjadikan total kasu sembuh menjadi 77.557 orang. Angka kematian juga bertambah 72 orang dengan total 5.593 orang.

Dengan melihat data ini, tingkat kesembuhan juga terus meningkat dan mencapai 64 persen dari total jumlah kasus. Sementara kasus kematian stabil di angka 4.6 persen.

Jubir Satgas Covid-19 Wiku Adisasmita mengingatkan untuk mewaspadai tumbuhnya klaster-klaster penularan baru di tengah-tengah masyrakat. Kemunculan klaster penularan ini hampir pasti disebabkan oleh perkumpulan orang banyak dalam satu waktu tertentu.

”Sejauh ini paling banyak dari pemukiman. Disitulah biasanya orang lengah. Sudah lama di ru-mah, stress dengan bekerja di rumah. Mereka berkerumun dengan warga sekitar,” jelas Wiku kemarin.

Demikian juga di dalam keluarga. Sering adanya anggota keluarga yang kembali dari bepergian kemudian anggota keluar tertular di dalam rumah. Ini yang membuat klaster pemukiman menjadi yang tertinggi kasus positifnya.

”Protokol kesehatan wajib tetap dilakukan. Bahkan di dalam rumah. Sampai rumah pastikan me-lepas masker mencuci tangah. Bajunya dicuci, mandi, tidak dibawa interaksi dengan keluarga di rumah,” kata Wiku. (mia/lyn/syn/tau/JPG/r6)

 

Status Daerah di NTB

 

KOTA MATARAM

  • Status Zona Merah
  • Tidak Boleh Buka Sekolah

LOMBOK BARAT

  • Status Zona Merah
  • Tidak Boleh Buka Sekolah

LOMBOK TENGAH

  • Status Zona Oranye
  • Tidak Boleh Buka Sekolah

LOMBOK TIMUR

  • Status Zona Oranye
  • Tidak Boleh Buka Sekolah

LOMBOK UTARA

  • Status Zona Oranye
  • Tidak Boleh Buka Sekolah

SUMBAWA BARAT

  • Status Zona Oranye
  • Tidak Boleh Buka Sekolah

SUMBAWA

  • Status Zona Oranye
  • Tidak Boleh Buka Sekolah

DOMPU

  • Status Zona Oranye
  • Tidak Boleh Buka Sekolah

KOTA BIMA

  • Status Zona Oranye
  • Tidak Boleh Buka Sekolah

BIMA

  • Status Zona Kuning
  • Boleh Buka Sekolah

 

Sumber: Gugus Tugas Pemprov NTB

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Hasil Survei Indikator, Elektabilitas HARUM Paling Tinggi

“Pak Mohan Roliskana hingga sejauh ini paling potensial menang dalam pemilihan mendatang,” ujar  Wakil Ketua DPP Golkar Ahmad Doli Kurnia dalam pemaparan yang dilakukan secara online dari DPP Golkar Jakarta, (18/9) lalu.

Polisi Pantau Kampanye Hitam di Pilwali Mataram

Pelaksanaan Pilkada di Kota Mataram mendapat atensi penuh pihak TNI-Polri. Polresta Mataram dan Kodim 1606 Lobar telah melakukan pemetaan potensi konflik dan mencegah secara dini beberapa konflik yang biasa terjadi pada masa Pilkada.

Trailer Film MOHAN Bikin Baper

Kreativitas sineas Kota Mataram terasa bergairah. Ditandai dengan garapan film bergenre drama romantic berjudul ‘Mohan’ yang disutradai Trish Pradana. Film yang direncanakan berdurasi sekitar 35 menit ini mengisahkan perjalanan asmara Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskan dengan istrinya Hj Kinastri Roliskana. Film Mohan dijadwalkan mulai tayang Bulan Oktober mendatang.

Pasangan Calon Harus Memberi Perhatian pada DPT

PESERTA pemilihan yaitu Pasangan Calon harus menunjukkan perhatian lebih pada seluruh tahapan yang ada, bukan hanya pada saat pendaftaran calon atau pada pemungutan suara saja. Salah satu tahapan yang sangat menentukan ialah tahapan Penyusunan dan Pemutakhiran Daftar Pemilih atau cukup disebut dengan penyusunan DPT.

Pendataan Bantuan Kuota Internet untuk Siswa Guru dan Mahasiswa Kacau

Hari pertama penyaluran bantuan subsidi kuota internet untuk siswa, guru, mahasiswa, dan dosen langsung berpolemik. Proses pendataan dan verifikasi nomor ponsel dinilai kacau.

Calon Kepala Daerah Wajib Jadi Influencer Protokol Kesehatan

DPR, pemerintah dan KPU telah memutuskan akan tetap melaksanakan pilkada serentak pada 9 Desember. Para calon kepala daerah (Cakada)  diminta menjadi influencer protokol kesehatan  agar pilkada tidak memunculkan klaster baru Covid-19.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Dua Terduga Pengedar Ekstasi Tertangkap di Karang Kediri

Dua terduga pengedar ekstasi berinsial PAW alias Patrick, 28 tahun, dan AZP alias Agli, 25 tahun, dibekuk tim Satnarkoba Polresta Mataram, Kamis (17/9) malam. ”Kita tangkap mereka di Lingkungan Karang Kediri, Cakranegara,” kata Kasatnarkoba Polresta Mataram AKP Elyas Ericson, kemarin (18/9).
Enable Notifications    Ok No thanks