alexametrics
Kamis, 24 September 2020
Kamis, 24 September 2020

Sengketa Lahan KEK Mandalika, 12 Titik Lahan Tak Memiliki Alas Hak

MATARAM-Polda NTB telah membentuk tim untuk menyelesaikan persoalan lahan di pembangunan srikuit MotoGP. Mereka telah melakukan beberapa tahapan agar persoalan lahan klir bulan ini. ”Kita sudah melakukan identifikasi, verifikasi, dan sosialisasi. Sekarang tinggal land clearing saja,” kata Wadirreskrimum Polda NTB AKBP Awan Hariono, Kamis (7/8).

Tim sudah memetakan lahan tersebut. Ada yang masuk tanah enclave dan tanah yang diklaim. ”Kalau tanah enclave itu artinya warga yang memiliki alas hak yang jelas. Kalau tanah yang klaim itu tidak jelas alas haknya,” kata perwira menengah yang ditunjuk sebagai ketua tim penyelesaian lahan di sirkuit MotoGP itu.

Dari hasil verifikasi, di lahan tempat dibangunnya Sirkuit MotoGp itu ada sebanyak 42 lahan yang masuk tanah enclave. Semua sudah klir. ”Kalau tanah enclave dalam proses pembayaran melalui konsinyasi atau pembayarannya dititip di pengadilan,” jelasnya.

Ditargetkan pembayaran lahan milik warga itu bakal klir bulan ini. ”Target kita, akhir Agustus ini selesai pembayarannya,” tuturnya.

Terkait dengan nilai penggantiannya sudah ditetapkan tim appraisal. Mereka sudah menentukan harga per are-nya. ”Saya tidak ingat, nilai pembayarannya per are. Kalau tidak salah di bawah Rp 90 jutaan. Tergantung letak strategisnya,” kata dia.

Sedangkan tanah yang masuk dalam kategori klaim ada sebanyak 12 titik lahan. “Mereka itu tidak memiliki alas hak yang jelas,” ungkapnya.

Dia mengimbau kepada masyarakat, warga yang merasa mengklaim dipersilakan menempuh jalur hukum. ”Silakan melakukan gugatan keperdataan di pengadilan,” ujarnya.

Jika mereka dinyatakan menang oleh pengadilan, secara otomatis mereka akan mendapatkan ganti rugi. ”Kita sportif. Kalau memang secara hukum mereka dinyatakan sebagai pemilik lahan, pasti akan dibayar,” ungkapnya.

Jangan sampai warga menghalangi proses land clearing. Sebab, pembangunan KEK Mandalika merupakan proyek strategis nasional. ”Proyek itu merupakan kesepakatan pemerintah,” ujarnya.

Dia menyebutkan, pihak PT ITDC sudah menyelesaikan ganti rugi lahan tersebut. Pembayarannya dilakukan sejak 1991 hingga 1996. ”Pelepasan secara administrasi sudah seluruhnya,” ujarnya.

Hariono berharap pembangunan sirkuit MotoGP itu bisa segera selesai. Sehingga, keberadaan  pembangunan tersebut bisa memberikan dampak besar bagi masyarakat NTB. ”Mudahan segera selesai,” harapnya. (arl/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Hasil Survei Indikator, Elektabilitas HARUM Paling Tinggi

“Pak Mohan Roliskana hingga sejauh ini paling potensial menang dalam pemilihan mendatang,” ujar  Wakil Ketua DPP Golkar Ahmad Doli Kurnia dalam pemaparan yang dilakukan secara online dari DPP Golkar Jakarta, (18/9) lalu.

Polisi Pantau Kampanye Hitam di Pilwali Mataram

Pelaksanaan Pilkada di Kota Mataram mendapat atensi penuh pihak TNI-Polri. Polresta Mataram dan Kodim 1606 Lobar telah melakukan pemetaan potensi konflik dan mencegah secara dini beberapa konflik yang biasa terjadi pada masa Pilkada.

Trailer Film MOHAN Bikin Baper

Kreativitas sineas Kota Mataram terasa bergairah. Ditandai dengan garapan film bergenre drama romantic berjudul ‘Mohan’ yang disutradai Trish Pradana. Film yang direncanakan berdurasi sekitar 35 menit ini mengisahkan perjalanan asmara Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskan dengan istrinya Hj Kinastri Roliskana. Film Mohan dijadwalkan mulai tayang Bulan Oktober mendatang.

Pasangan Calon Harus Memberi Perhatian pada DPT

PESERTA pemilihan yaitu Pasangan Calon harus menunjukkan perhatian lebih pada seluruh tahapan yang ada, bukan hanya pada saat pendaftaran calon atau pada pemungutan suara saja. Salah satu tahapan yang sangat menentukan ialah tahapan Penyusunan dan Pemutakhiran Daftar Pemilih atau cukup disebut dengan penyusunan DPT.

Pendataan Bantuan Kuota Internet untuk Siswa Guru dan Mahasiswa Kacau

Hari pertama penyaluran bantuan subsidi kuota internet untuk siswa, guru, mahasiswa, dan dosen langsung berpolemik. Proses pendataan dan verifikasi nomor ponsel dinilai kacau.

Calon Kepala Daerah Wajib Jadi Influencer Protokol Kesehatan

DPR, pemerintah dan KPU telah memutuskan akan tetap melaksanakan pilkada serentak pada 9 Desember. Para calon kepala daerah (Cakada)  diminta menjadi influencer protokol kesehatan  agar pilkada tidak memunculkan klaster baru Covid-19.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Dua Terduga Pengedar Ekstasi Tertangkap di Karang Kediri

Dua terduga pengedar ekstasi berinsial PAW alias Patrick, 28 tahun, dan AZP alias Agli, 25 tahun, dibekuk tim Satnarkoba Polresta Mataram, Kamis (17/9) malam. ”Kita tangkap mereka di Lingkungan Karang Kediri, Cakranegara,” kata Kasatnarkoba Polresta Mataram AKP Elyas Ericson, kemarin (18/9).
Enable Notifications    Ok No thanks