alexametrics
Kamis, 1 Oktober 2020
Kamis, 1 Oktober 2020

Desa Belum “Merdeka” Kelola Anggaran

MATARAM-Pemerintah desa belum leluasa dalam mengelola anggaran. Terlalu banyak program titipan dari pemkab dan pemprov. ”Desa belum berdaulat atas anggaran yang mereka miliki, banyak intervensi pemda,” kata Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi (Fitra) NTB Ramli Ernanda, usai diskusi terbatas, di Mataram, Jumat (6/3).

                Banyaknya program titipan dari pemkab dan pemprov yang membuat pemdes tidak bisa leluasa mengelola anggaran sesuai kebutuhan desa sendiri. ”Justru itu membuat belanja tidak sesuai kebutuhan desa,” kata Ramli.

                Keselarasan program pembangunan penting, tapi justru yang terjadi tidak seperti itu. ”Desa seolah-olah ditekan dengan kepentingan pemerintah daerah dan pusat,” jelasnya.

                Fitra NTB juga menemukan, belum semua kabupaten membuat perda tentang pelimpahan kewenangan desa. Padahal perda itu sangat penting agar beberapa urusan di desa cepat dituntaskan.  ”Perda itu bisa meminimalisir intervensi,” katanya.

                Dia juga menilai, regulasi soal penggunaan dana desa masih tumpang tindih. Sehingga proses pencairan dana desa kerap terlambat. Salah satunya harus ada peraturan bupati, kemudian evaluasi kecamatan, peninjauan inspektorat, dan sebagainya. ”Jadi birokrasinya panjang,” katanya.

                Fitra mendorong, pemerintah membuat regulasi yang sederhana namun dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga dana-dana desa bisa dioptimalkan untuk pembangunan desa.

Hal serupa pernah dikeluhkan Kepala Desa Jeringo Sahril dalam rapat kerja percepatan penyaluran dana desa, di Hotel Lombok Raya, 25 Februari lalu. Dalam pertemuan itu, Sahril menuding pemerintah pusat dan pemda yang tidak siap. Merekalah yang membuat proses pencairan dana desa lambat. ”Kalau pemerintah desa sudah siap,” ujarnya.

Ketidaksiapan pemerintah pusat dan daerah membuat Peratuan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205 Tahun 2020 tidak bisa dilaksanakan dengan cepat. Meski dana desa ditransfer langsung dari pusat ke desa, prosesnya masih tetap panjang dan berbelit-belit. ”Kami harus lapor ke camat, PMD, inspektorat,” keluhnya.

                Dia menyarankan ada aturan khusus yang membuat prosedur lebih sederhana. Ada satu aturan yang menjadi payung hukum semuanya. Jangan sampai terlalu banyak regulasi dan membuat desa bingung. ”Putus rantai prosedur!” tegasnya.

                Peneliti Fitra NTB Jumaidi menambahkan, pihaknya ingin mendorong kedaulatan pemerintah desa dalam mengelola anggaran. Masukan dari para narasumber dalam diskusi akan menjadi bahan sebagai rujukan dalam menyusun Renstra Lembaga. (ili/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Sah! Gaji dan Tunjangan PPPK Sama dengan PNS

Penantian panjang honorer K2 yang lulus seleksi tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 lalu akhirnya usai sudah. Payung hukum terkait gaji dan tunjangan PPPK telah diterbitkan.

Antisipasi Penyebaran Covid Klaster Kampus!

KONDISI masyarakat pada era tatanan kehidupan baru (new normal) saat ini seolah-olah menggambarkan situasi masyarakat telah beradaptasi dengan tenangnya, kembalinya kehidupan normal saat ini kesadaran kita sebagai masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19 sedikit demi sedikit sudah mulai abai dalam menerapkan pola hidup sehat dalam upaya pencegahan dan memutus rantai penularan virus corona.

Penurunan Kasus Korona di NTB Ternyata Semu

Perubahan warna zona Covid-19 di NTB tidak menentu. Kabupaten Dompu yang sebelumnya digadang-gadang sebagai daerah percontohan kini malah masuk zona merah kasus penularan Covid-19.

Pemerintah Harus Turunkan Harga Tes Swab

TARIF uji usap atau tes swab dinilai masih terlalu mahal. Ketua DPR RI Puan Maharani pun meminta pemerintah mengendalikan tarif tes sebagai salah satu langkah pengendalian dan penanganan penyebaran Covid-19. Jumlah masyarakat yang melakukan tes mandiri akan meningkat ketika harganya lebih terjangkau.

Desa Sekotong Tengah Punya Taman Obat Keluarga

ADA budidaya tanaman obat di Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. Tanaman obat ini dibudidayakan oleh masyarakat setempat melalui Kelompok Taman Obat Keluarga Suren.

Desa Pesanggrahan Lotim, Tangguh Berkat Kawasan Rumah Pangan Lestari

Desa Pesanggrahan terpilih menjadi Kampung Sehat terbaik di Kecamatan Montong Gading. Desa ini punya Tim Gerak Cepat Pemantau Covid-19 yang sigap. Ekonomi masyarakat juga tetap terjaga meski pandemi melanda.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks