alexametrics
Jumat, 29 Mei 2020
Jumat, 29 Mei 2020

NTB Dijatah 50.299 Kartu Pra Kerja

MATARAM-Pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran bisa terjadi bila perekonomian terus melemah akibat Covid-19. ”Pemerintah mengantisipasi dengan pemberian kartu pra kerja bagi mereka yang diberhentikan,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB M Agus Patira, pada Lombok Post, kemarin (8/4).

                Provinsi NTB mendapatkan jatah kartu pra kerja 50.299 orang. Kriteria penerima bantuan yakni para pencari kerja, karyawan yang di-PHK atau dirumahkan sementara akibat covid-19. ”Termasuk buruh migran yang batal berangkat dan dipulangkan karena covid-19,” jelasnya.

                Mereka yang mengantongi kartu pra kerja menerima “gaji” Rp 600 ribu tiap bulan, selama bencana non alam Covid-19 melanda. ”Rencananya diberikan selama empat bulan dulu,” katanya.

                Dengan bantuan itu, para pekerja yang terdampak Covid-19 tidak terlalu terpuruk. Meski Rp 600 ribu, uang itu diharapkan bisa membantu mereka selama masa sulit. ”Hanya segitu kemampuan negara,” kata Agus.

                Selain bantuan uang, mereka juga mendapatkan pelatihan peningkatan keterampilan secara online. ”Materi pelatihan disesuaikan dengan bidang yang mereka pilih,” katanya.

                Dengan pelatihan keterampilan itu, para pekerja bisa meningkatkan kemampuannya. ”Kalau mereka bekerja diperkebunan, pengetahuan dan keterampilan bisa meningkat,” harapnya.

                Bantuan itu, kata Agus, dari pemerintah pusat. Pemda kabupaten/kota diminta melakukan pendataan warga yang masuk kriteria. ”Bagi pencari kerja yang belum mendapatkan kerjaan dibuktikan dengan keterangan desa atau kelurahan,” jelasnya.

                Masing-masing pemda diberi waktu sampai 10 April untuk menyerahkan data penerima bantuan. ”Kami akan verifikasi nanti agar tidak salah sasaran,” tegasnya.

                Terpisah, Ketua Komisi III DPRD NTB Sambirang Ahmadi meminta pemprov serius mengantisipasi dampak ekonomi akibat bencana non alam covid-19. ”Kami minta data yang jelas, berapa sebenarnya pekerja sektor formal dan informal yang rentan ini,” katanya, dalam rapat pleno penanganan Covid-19, di kantor DPRD NTB.

                Politisi PKS ini meminta, penyaluran bantuan kepada masyarakat tepat sasaran. Jangan sampai ada yang berhak tetapi tidak mendapatkan bantuan. (ili/r5

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Lacak Sebaran Korona, Warga Mataram Bakal Jalani Tes Swab Massal

MATARAM-Pemkot Mataram bersiap melakukan tes massal untuk Covid-19. Bukan dengan cara rapid test. Tapi melalui pengambilan swab. ”Alatnya sudah dibeli. Setelah tiba dan diinstal,...

Peluang Penyelenggaraan Ibadah Haji 2020 Mengecil

JAKARTA–Kepastian penyelenggaraan haji sampai saat ini tidak kunjung dikeluarkan. Kondisi ini membuat sebagian pihak pesimis haji 2020 bisa diselenggarakan. Apalagi di Arab Saudi, khususnya...

Pemkot Mataram Kaji Penerapan New Normal

MATARAM-Kasus positif Covid-19 terus merangkak naik di Kota Mataram. Tapi, Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh sudah memikirkan mengenai new normal. ”Kita kaji dulu....

Positif Korona, Kondisi Sejumlah Tenaga Medis di Mataram Terus Membaik

MATARAM-Kondisi tenaga kesehatan / tenaga medis Kota Mataram  yang positif Covid-19 mulai membaik. Dari 18 orang, setengahnya dinyatakan sembuh. “Nakes ini kan sudah terbentuk anti...

Tangani Korona RSUD Mataram Rekrut Tenaga Medis Tambahan

MATARAM-RSUD Kota Mataram merekrut tenaga kesehatan / tenaga medis tambahan. Guna menggenjot pelayanan kesehatan reguler yang kembali dibuka. ”Sifatnya kontrak sampai Desember. Ini sudah mulai...

Audit Bantuan JPS Mataram, Inspektorat Tunggu Penyaluran Rampung

MATARAM-Post audit terhadap bantuan jaring pengaman sosial (JPS) belum bisa dilakukan. ”Kita tunggu selesai dulu penyaluran tahap pertama di Bulan April itu,” kata Inspektur...

Paling Sering Dibaca

Siap-siap, Pendaftaran CPNS Lulusan SMA Dibuka 1 Juni

JAKARTA–Pemerintah mengumumkan tahun ini bakal membuka seleksi CPNS baru untuk lulusan SMA sederajat melalui jalur sekolah kedinasan. Kuotanya belum ditetapkan. Politeknik Keuangan Negara STAN,...

Gubernur NTB Tutup Bandara 1 Juni, Dishub : Tak Ditutup, Hanya Dibatasi!

MATARAM-Penutupan Bandara Internasional Lombok (BIL) yang diwacanakan Gubernur NTB H Zulkieflimansyah tak jadi kenyataan. “Tidak ada penutupan bandara, hanya pembatasan penumpang. Itu hanya salah...

Mulai 1 Juni, Masuk ke Malaysia Dikenai Biaya Karantina Rp 7 Juta

JAKARTA--Dampak pandemi Covid-19, Malaysia memberlakukan aturan ketat. Semua orang yang memasuki Malaysia harus menanggung biaya karantina wajib dan menandatangani surat setuju untuk membayar. Tentunya...

67 Tenaga Medis NTB Positif Tertular Korona, Kasus Covid 19 Naik Jadi 537 Orang

MATARAM—Jumlah tenaga medis di NTB yang tertular virus korona.  Mereka tersebar di enam rumah sakit dan satu puskesmas di NTB. “67 tenaga kesehatan kita yang...

Di Lombok Tengah, Korona Menyebar di Sembilan Kecamatan

PRAYA-Seluruh desa harus memperketat penjagaan wilayahnya masing-masing. Hingga Kamis (28/5) jumlah kasus positif korona di Lombok Tengah menjadi 41 orang. 23 diantaranya telah sembuh. ”Covid-19...