alexametrics
Senin, 15 Agustus 2022
Senin, 15 Agustus 2022

Pemprov NTB Usulkan 569 Formasi PPPK Non Guru

MATARAM-Pemprov NTB mengusulkan 569 formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) non guru. Perekrutannya akan dilakukan pada tahun ini.

”Masih menunggu dari pusat, berapa jumlah yang disetujui,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB Muhammad Nasir, Jumat (8/4).

Tahun ini, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) memutuskan tidak ada penerimaan CPNS. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan pegawai, pemerintah memutuskan hanya akan merekrut PPPK, berdasarkan usulan dari daerah.

Pemprov NTB, diketahui telah mengusulkan sebanyak 569 formasi PPPK non guru. Rinciannya, sebanyak 211 tenaga teknis; 268 tenaga kesehatan; dan 90 merupakan tenaga penyuluh perkebunan, pertanian, peternakan maupun perikanan.

Baca Juga :  Penerimaan CPNS 2021, Lombok Barat Buka 1876 Lowongan

Usulan PPPK non guru ini, disebut Nasir telah disampaikan akhir tahun lalu. Pemprov tinggal menunggu berapa jumlah yang disetujui pemerintah pusat. ”Kalau sudah jelas berapa formasi yang disetujui, baru kita bicara kapan proses perekrutannya,” sebut Nasir.

Lebih lanjut, di tahun ini juga Pemprov NTB kembali berencana membuka penerimaan untuk PPPK guru. Jumlah usulan formasi PPPK guru sebanyak 1.656 formasi, meliputi guru SMA/SMK serta Sekolah Luar Biasa (SLB). Kemudian sisanya untuk formasi non guru, yakni 519 formasi, bisa untuk tenaga kesehatan maupun tenaga teknis.

Usulan PPPK di tahun ini, jauh lebih sedikit dibanding 2021. Tahun lalu, pemerintah pusat menyetujui usulan PPPK pemprov sebanyak 4.443 formasi guru. Artinya, jumlah usulan di tahun ini hanya separo formasi dari PPPK di tahun 2021.

Baca Juga :  Dokter Spesialis Tak Mau Jadi PNS, Ini Penyebabnya Menurut Kepala BKN

Selain itu, usulan PPPK tersebut juga jauh lebih sedikit dari angka tenaga honorer, baik guru maupun non guru, di Pemprov NTB yang mencapai hampir 12 ribu orang. Di sisi lain, ada rencana dari pemerintah pusat untuk menghapus tenaga honorer setelah tahun 2023.

”Untuk sementara, usulan kita hanya untuk PPPK. Kalau formasi CPNS, belum ada arahan dari pemerintah pusat,” sebut Nasir.

Kepastian berapa jumlah yang disetujui pemerintah pusat, belum bisa dipastikan Nasir. Biasanya formasi akan keluar di tengah tahun, di Agustus. Nantinya, pemerintah pusat memberikan persetujuan jumlah formasi, berdasarkan kemampuan keuangan negara. ”Ini soal penggajiannya. Nanti tetap melihat dari kondisi keuangan,” tuturnya. (dit/r5)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/