alexametrics
Sabtu, 19 September 2020
Sabtu, 19 September 2020

Kebudayaan dan Lingkungan Hidup Jadi Dinas

MATARAM-Bagi yang ingin menjadi kepala dinas, bersiap-siaplah. Pemprov NTB membentuk dua organisasi perangkat daerah  (OPD) baru. Yakni, Dinas Kebudayaan dan Dinas Lingkungan Hidup. Dua perangkat daerah itu kini sudah diusulkan ke DPRD NTB untuk dibahas. ”Rancangan perubahan perda sudah kami usulkan ke dewan untuk mendapat persetujuan,” kata Kepala Biro Organisasi Setda NTB H Yusron Hadi, kemarin (8/5).

            Pengajuan Perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah diajukan bersama tiga perda lainnya. Seperti Raperda Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, Raperda Lain-lain pendapatan yang Sah, dan Raperda Perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah BPR menjadi PT BPR.

            Bila pembahasan raperda lancar, pembentukan OPD akan lebih cepat. Dua OPD tersebut ditargetkan terbentuk akhir Mei atau awal Juni. Dengan demikian, jumlah OPD akan bertambah dari 34 menjadi 36 OPD. Itu artinya pemprov memiliki tambahan dua jabatan eselon II. Bila sudah terbentuk, dibutuhkan empat pejabat baru, sebab BPKAD dan Diskominfotik NTB kosong.

            Selain mengusulkan dua OPD baru, pemprov juga mengusulkan kenaikan status tiga OPD yakni Dinas Dinas Perumahan Permukiman, Dinas Perindustrian, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). Ketiganya diupayakan naik kelas dari tipe B menjadi tipe A.

Tiga dinas itu memiliki beban kerja cukup besar, seperti Dinas Perumahan dan Permukiman yang menangani perbaikan rumah korban gempa. Kemudian Dinas Perindustrian yang masuk sebagai bidang strategis gubernur, sehingga tugas dan beban kerja mereka bertambah. Termasuk BPSDM yang bertugas menyiapkan sumber daya manusia andal. Selain perindustrian, pengembangan SDM juga menjadi salah satu prioritas.

Terpisah, Gubernur NTB H Zulkieflimansyah menjelaskan, dua dinas itu perlu dibentuk agar bidang kebudayaan dan lingkungan hidup lebih fokus dan terarah. Selama ini, dua bidang itu belum tergarap maksimal.

Provinsi NTB menurutnya punya banyak pekerjaan rumah di bidang kebudayaan yang harus dibenahi. Salah satu yang paling nyata adalah museum dan taman budaya. ”Anda pernah ke museum tidak, banyak yang rusak di sana, itu ingin kita tangani,” katanya.

Demikian juga dengan bidang lingkungan hidup, perlu dipisah dengan kehutanan. Dua-duanya sangat penting diurus satu dinas agar lebih optimal. Kalau hanya fokus ke lingkungan saja, maka masalah kehutanan bisa terbengkalai. ”Hutan kita juga bukan main parahnya, kalau tidak ditangani bisa bahaya,” jelasnya. (ili/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Proyek Pasar ACC Ampenan Terancam Molor

Pengerjaan konstruksi fisik Pasar ACC Ampenan masih dalam proses sanggah. Belajar dari pengalaman tahun lalu, Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram tidak ingin gegabah mengerjakan proyek yang anggarannya dari Kementerian Perdagangan itu. “Kita tidak ingin kejadian seperti  tahun lalu di Pasar Cakarenagara. Molor,” kata Kepala Disdag Kota Mataram H Amran M Amin, kemarin (18/9).

Saat Pandemi, Anak 14 Tahun di Mataram Nikah Dini

Fenomena pernikahan usia anak masih terjadi di Kota Mataram. Seperti yang terjadi di Kelurahan Karang Baru pekan lalu. AA, perempuan usia 14 tahun juga memilih menikah dengan IW, 20 tahun warga kelurahan Selagalas. Keduanya enggan dipisahkan dengan alasan cinta.

Kasus Korona di Mataram Kembali Meningkat

Tren kasus Covid-19 dalam sepekan terakhir mengalami peningkatan. Terjadi penambahan kasus tiap hari. “Biasanya kasus baru positif satu, dua. Tapi tadi malam sepuluh orang yang positif,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram I Nyoman Suwandiasa, kemarin (17/9).

TGB Minta Kasus Penusukan Syaikh Ali Jaber Diusut Tuntas

Mantan Gubernur NTB yang juga ulama TGB M Zainul Majdi menyinggung kasus penusukan terhadap salah satu ulama nasional Syaikh Ali Jaber. Menurutnya, di balik kasus penusukan ini, ada upaya untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia.

Kampung Sehat NTB Jadi Energi Baru Penanganan Covid-19

Program Kampung Sehat yang diinisiasi Polda NTB mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan telah memberi dampak nyata pada upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah pun tak sungkan memberikan apresiasi yang tinggi pada Polda NTB atas program inovatif ini.

Paling Sering Dibaca

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Hari Pertama Razia Masker di NTB, Pemda Kumpulkan Denda Rp 9,1 Juta

Sebanyak 170 orang tidak menggunakan masker terjaring razia di hari pertama penerapan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan di seluruh NTB, kemarin (14/9). Dari para pelanggar di semua titik operasi ini, Badan Pendapatan Daerah NTB pun mengumpulkan uang sebesar Rp 9,1 juta.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks