alexametrics
Minggu, 27 September 2020
Minggu, 27 September 2020

Pemprov Minta Diskresi ke Mendagri Terkait Pengangkatan Dirut PT GNE

MATARAM-Meski pengangkatannya dinilai melanggar atuan, Dirut PT Gerbang NTB Emas (GNE) Samsul Hadi tetap masuk kantor. Bahkan dia sudah mulai bekerja menata Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu.

Hadi yang ditemui di ruang kerjanya menjelaskan, dia hanya mendaftar seperti peserta lainnya. Dalam pengumuman itu, syarat usia minimal 30 tahun dan maksimal 55 tahun. Karena merasa memenuhi syarat, dia pun mendaftar dan lolos seleksi administrasi. Sampai akhirnya dia dipilih pemegang saham untuk memimpin GNE.  ”Saya melihat tidak ada persoalan,” katanya, kemarin (8/5).

Meski ada kontroversi terkait pengangkatannya karena melanggar Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas, Komisaris dan Direksi BUMD, dia menganggap tidak menjadi masalah. Menurut dia, semua prosedur sudah dilalui. ”Persoalan hukumnya seperti apa, kita kembalikan ke pemerintah sebagai pemegang saham,” katanya.

Dia mengaku tidak ragu bekerja. Sebab dasar hukum dirinya melakukan aktivitas di GNE adalah RUPS dan akta notaris. Kalau ada persoalan, masalah itu ada di internal pemerintah. ”Pasti sudah melalui pertimbangan yang komprehensif,” katanya.

Hadi dipilih pemegang saham melalui RUPS Luar Biasa, Kamis (2/5). Sejak Senin lalu, dia sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan karyawannya.

Hadi juga membantah pengangkatannya berbau nepotisme. Dia menjadi pengusaha sejak lama, bukan pada saat menjadi Dirut GNE saja. Dia mendaftar jadi dirut karena melihat GNE punya potensi untuk maju. ”Saya tidak mengerti dari sisi apa dimaksud nepotisme,” tandasnya.

Sementara Kepala Biro Perekonomian NTB Wirajaya Kusuma yang dikonfirmasi masih bungkam. Dia belum mau memberikan keterangan terkait persoalan itu. Hanya saja, Gubernur NTB H Zulkieflimansyah sebelumnya menjelaskan, kalau ada aturan yang dilanggar, dia akan konsultasikan ke Mendagri terlebih dahulu. Dia berharap diberikan kewenangan untuk melakukan diskresi pimpinan.

Sekda NTB H Rosiady Sayuti menjelaskan, pemprov akan berkonsultasi ke Kemendagri. Mereka meminta pusat memberikan diskresi pimpinan. Gubernur menurutnya merupakan perwakilan pemerintah pusat di daerah. ”Karena sifatnya bukan sesuatu yang final dan mengikat, tidak masalah dideskresikan ke gubernur,” katanya.

Pengangkatan dan pemberhentian direktur BUMD merupakan kewenangan pemegang saham, dalam hal ini gubernur. Sehingga semua dikembalikan kepada kebijakan gubernur.

Mau Fokur Kerja

Menyadari dirinya tengah jadi sorotan, Hadi tidak mau ambil pusing. Dia mengaku ingin fokus memperbaiki kondisi GNE. BUMD tersebut saat ini punya segudang masalah untuk diselesaikan. ”Kami akan membuat standar manajemen yang profesional dan bisnis plan yang serius, sedang kami godok,” katanya. (ili/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Penataan Kawasan Wisata Senggigi Dimulai

Penataan kawasan wisata Senggigi direalisasikan Dinas Pariwisata (Dispar) Lombok Barat (Lobar). Sayang, dari tujuh proyek dalam perencanaan, hanya lima yang bisa dieksekusi.

LPPOM MUI NTB Target Sertifikasi Halal 125 Usaha Rampung Tahun Ini

”Rinciannya, dari Dinas Perindustrian NTB dan pusat sebanyak 75 usaha, serta Dinas Koperasi Lombok Barat sebanyak 50 usaha,” katanya, kepada Lombok Post, Rabu (23/9/2020).

Solusi BDR Daring, Sekolah Diminta Maksimalkan Peran Guru BK

Jika terkendala akses dan jaringan internet, layanan dilaksanakan dengan pola guru kunjung atau home visit. ”Di sanalah mereka akan bertemu dengan siswa, orang tua, keluarga. Apa permasalahan yang dihadapi, kemudiann dibantu memecahkan masalah,” pungkas Sugeng.

Subsidi Kuota Internet, Daerah Blank Spot di NTB Pertanyakan Manfaat

”Kalau jangkauan towernya luas, tentu ini sangat menunjang sekaligus mendukung pemanfaatan kebijakan pusat,” tandasnya.

Anugerah Pewarta Astra 2020 Kembali Digelar

Astra mengajak setiap anak bangsa untuk menebar inspirasi dengan mengikuti Anugerah Pewarta Astra 2020. ”Di NTB sendiri kami membina warga Kelurahan Dasan Cermen yang merupakan wilayah Kampung Berseri Astra. Harapannya, masyarakat dapat menggambarkan dukungan Astra untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih optimis demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa,” ujar Gusti Ayu.

Pilwali Mataram, HARUM satu SALAM dua MUDA tiga BARU empat

Pengundian nomor Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota Mataram dan Wakil Wali Kota Mataram berjalan di bawah protokol Pandemi Covid-19 dengan ketat, pukul 19.00 wita-selesai semalam.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.

Trailer Film MOHAN Bikin Baper

Kreativitas sineas Kota Mataram terasa bergairah. Ditandai dengan garapan film bergenre drama romantic berjudul ‘Mohan’ yang disutradai Trish Pradana. Film yang direncanakan berdurasi sekitar 35 menit ini mengisahkan perjalanan asmara Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskan dengan istrinya Hj Kinastri Roliskana. Film Mohan dijadwalkan mulai tayang Bulan Oktober mendatang.
Enable Notifications    Ok No thanks