alexametrics
Senin, 28 September 2020
Senin, 28 September 2020

Ombudsman NTB Buka Posko Pengaduan Online

MATARAM-Ombudsman NTB membuka posko pengaduan daring (online) covid-19. ”Ini untuk mengawasi pendistribusi bantuan maupun pelayanan terhadap masyarakat selama covid-19,” kata Kepala Ombudsman Perwakilan NTB Ahdar Hakim, kemarin (7/5).

Ombudsman selama ini fokus pada penanganan sektor kesehatan. Namun dampak Covid-19 cukup luas, sehingga pemerintah tidak boleh melupakan penanganan sektor perekonomian. ”Dengan posko daring ini warga bisa melaporkan bila ada masalah di lapangan,” katanya.

Adhar menyebut, ada lima isu pelayanan yang menjadi titik fokus pengaduan. Pertama, belanja JPS yang meliputi program keluarga harapan (PKH), program kartu sembako, program kartu pra kerja, dan tarif listrik.

Kedua, pelayanan medis khususnya bagi korban Covid-19. ”Layanan ketiga yaitu keuangan, yakni layanan lembaga keuangan terhadap nasabah terkait kebijakan kelonggaran pembayaran iuran selama masa darurat Covid-19,” jelas Adhar.

Keempat, layanan transportasi  bagi masyarakat yang terdampak, khususnya di daerah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan larangan mudik. ”Terakhir layanan kepolisian untuk ke mana masyarakat yang terdampak,” ujarnya.

Asisten Ombudsman RI Perwakilan NTB Ikhwan Imansyah, selaku penanggungjawab Posko Daring Pengaduan Covid-19 menjelaskan, bagi masyarakat yang ingin mengadu diharapkan menyertakan foto KTP yang diunggah dalam formulir daring. ”Jika dapat melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan,” ujarnya.

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduannya melalui formulir daring yang bisa diakes melalui tautan https://bit.ly/covid19ombudsman.

Untuk memudahkan akses pengaduan bagi masyarakat terdampak Covid-19, Ombudsman NTB menyediakan sejumlah sarana pengaduan yaitu melalui SMS/WhatsApp di nomor 08111323737 atau e-mail di covid19-ntb@ombudsman.go.id. (ili/r5)

 

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Distribusi Bantuan Beras Lelet, Dewan Minta Pemprov NTB Ambil Alih

”Pemda harus secepatnya koordinasi ke pusat, kalau ada kemungkinan ambil alih, take over secepatnya, kasihan masyarakat,” tegas Anggota Komisi V DPRD NTB Akhdiansyah, Minggu (27/9/2020).

Kantongi Persetujuan Mendagri, Pjs Bupati Boleh Lakukan Mutasi

”Bisa (rombak) tetapi ada kendali di situ yakni rekom KASN. Pejabat definitif saja harus ada rekom KASN,” katanya.

Akhir September, Tren Konsumsi BBM dan LPG di NTB Meningkat

”Jumlah ini meningkat dibandingkan Bulan Mei 2020, ketika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilaksanakan di berbagai daerah,” kata Unit Manager Communication, Relations, & CSR MOR V Jatimbalinus Rustam Aji, Jumat (25/9/2020) lalu.

LEM Hadirkan Baby Crab dan Gelar Plants Exhibition

Kami terus menghadirkan apa pun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Terpenting bisa menghibur mereka selama masa pandemi ini,” imbuh Eva.

Soal Kuota Gratis, Sekolah di Mataram Masih Validasi Data

”Verval ini kita lakukan  secara bertahap juga, setiap hari ada saja yang divalidasi,” jelas Suherman.

Simulasi Pembukaan Sekolah di NTB, Kerumunan Siswa Masih Terjadi

”Kalau di dalam lingkungan sekolah, semuanya tertib, tetapi pada saat pulang, masih ada kita temukan (kerumunan) meski tidak terlalu banyak ya,” ujarnya.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks