alexametrics
Rabu, 12 Agustus 2020
Rabu, 12 Agustus 2020

Jika Masih Tak Patuh, Seluruh Pasar di Mataram Bakal Ditutup Paksa

MATARAM-Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah mengancam akan menutup pasar yang mengabaikan protokol kesehatan. Ancaman tersebut disampaikan Wagub saat menggelar inspeksi mendadak di Pasar Mandalika, kemarin (8/7). Dia mendapati langsung banyak pedagang dan pembeli tidak mengenakan masker.

Kondisi itu membuat Wagub geram. Bila tidak ada perubahan, pemerintah akan mengambil langkah tegas. ”Saya minta dijaga TNI-Polri. Kalau tetap tidak patuh terhadap protokol Covid-19, tutup itu pasar!” tegas Rohmi di sela sidak di pasar tradisional di Kota Mataram.

Kemarin adalah hari kedua secara beruntun orang nomor dua di NTB ini menggelar inspeksi mendadak ke pasar tradisional di Mataram yang kini masih zona merah Covid-19.

Kegeraman Wagub bermula saat ia sidak ke pasar induk Mandalika. Ketika memasuki blok yang dikelola PT Pade Angen, Wagub Rohmi tampak kesal. Banyak pedagang dan pembeli di lokasi itu langsung ia tegur karena tidak mengunakan masker.

Selain itu, blok pasar yang ada di bagian selatan itu tampak kumuh, becek, dan sampah berserakan. Pengaturan jarak pedagang pun tampak semerawut. Rohmi pun langsung menegur salah seorang pengelola pasar.

”Di mana-mana kalau dikelola swasta harusnya lebih bagus. Ini kotor, tidak ada yang pakai masker. Anda ini bagaimana?” katanya.

Harusnya kata dia, pengelola pasar bertanggung jawab mengontrol pedagang dan warga yang datang berbelanja. ”Kalau tidak pakai masker suruh keluar. Jangan kasi belanja,” katanya.

 

Tak Ada Toleransi

 

Pemprov, kata Rohmi, akan mengambil langkah tegas kalau pengelola pasar masih abai. Apa pun akan ditempuhnya untuk mendisiplinkan warga. ”Kalau ngak wabah saya gak begini. Kalau ngak setiap hari orang mati saya gak begini.  Mataram ini sudah berapa puluh mati, kemarin saja enam orang mati karena Covid,” tegasnya lagi pada pengelola pasar.

Harusnya pengelola pasar dan Pemkot Mataram yang punya kewenangan peduli dengan krisis yang terjadi saat ini. ”Sekarang semua rumah sakit penuh, nakes kita sudah kewalahan. Kalau semua orang di sini sakit bagimana?” katanya.

”Jangan tutup mata dengan keadaan Mataram ini,” imbuhnya.

Rohmi menilai, apa yang dilihatnya di Pasar Mandalika sangat mengecewakan. Tidak ada orang yang peduli mau pakai masker atau tidak. Anak-anak maupun orang dewasa sama. ”Selain itu pasar kotornya luar biasa,” keluhnya.

Ia meminta bantuan TNI dan Polri mendisiplinkan warga dan memberikan kesempatan pengelolaan pasar membenahi secepatnya. ”Tidak bisa begitu, kalau dibiarkan bahaya betul,” katanya.

Selaku ketua Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di NTB, ia bisa menutup kapan saja pasar atau pusat keramaian yang dinilai berbahaya. ”Kenapa tidak? Kita berhak menentukan potensi bahaya. Kalau potensi terlalu tinggi mau ngak mau (tutup),” tandasnya.

Azis, marketing PT Pade Angen yang ditegur langsung Wagub Rohmi mengaku,  mereka sudah sering melakukan sosialisasi. Tapi semua itu kembali kepada kesadaran masyarakat sendiri. ”Mungkin saat ini kita akan sosialisasi lagilah,” katanya.

Terkait kebersihan pasar, petugas tetap memberishkan pasar setiap sore. ”Cuma ini mungkin sisa-sisa sampah tadi pagi,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan NTB H Fathurrahman menambahkan, dalam situasi krisis saat ini, semua pihak harus berpegang pada protokol Covid-19. Termasuk ketika membuka pusat-pusat perbelanjaan.

”Ketika pasar dan toko tidak mematuhi protokol Covid-19 ya ditutup, itu aturan,” katanya.

Meski demikian, ia tidak berharap pasar yang menjadi pusat perekonomian warga ditutup. Karena itu, pengelola pasar yang bertanggung jawab harus berusaha mendisiplinkan aktivitas di pasar tersebut.

Hingga kemarin, jumlah kasus Covid-19 di NTB mencapai 1.443 orang, dengan perincian 926 orang sudah sembuh, 75 meninggal dunia, serta 442 orang masih positif dan dalam keadaan baik. Ada tambahan 29 orang terkonfirmasi positif, 12 orang tambahan sembuh baru, dan satu kasus kematian baru.

Penambahan kasus baru itu 17 orang dari Lombok Barat, delapan orang dari Mataram, kemudian Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, dan Bima masing-masing menyumbang kasus satu orang.

 

Perbanyak Tes PCR

 

Dari Jakarta, Koordinator Tim Data Kawal Covid-19 Ronald Bessie menjelaskan, yang paling utama harus dikejar pemerintah saat ini adalah meningkatkan kapasitas tracing dan testing. Pemerintah harus memastikan bahwa mereka yang terjaring dalam tracing wajib menjalani swab. ’’Kalau tidak mau swab, dia harus menjalani isolasi mandiri 14 hari,’’ terangnya.

Dia mencontohkan Jatim yang testing rationya ada di kisaran 4 pada pekan ketiga Juni lalu. Artinya untuk 1 kasus baru, hanya ada 4 orang yang dites setelahnya. Padahal, sangat mungkin yang kontak dengan si pasien lebih dari itu. ’’Jatim ini tracingnya belum jalan dengan baik, testingnya juga,’’ lanjutnya.

Dengan kondisi yang belum baik saja, Jatim sudah mencatatkan diri sebagai wilayah dengan jumlah kasus konfirmasi terbanyak. Maka seharusnya pemda dipacu untuk memperbanyak tes PCR bila ingin memetakan penularan. Bukan hanya mengandalkan rapid tes. Karena bagaimanapun yang dijadikan acuan seseorang tertular Covid-19 atau tidak itu adalah hasil tes PCR.

Data dwimingguan Kemenkes menunjukkan, pada periode 20 Juni-3 Juli Provinsi Jatim mencatatkan penularan harian rata-rata 285 kasus. Jauh di atas DKI Jakarta yang sebenarnya juga tinggi, yakni 168. Meskipun demikian, untuk jumlah penularan per 100 ribu penduduk, DKI Jakarta memang masih tinggi. Yakni 1.132,91 per 100 ribu penduduk. Sementara Jatim 328,68 per 100 ribu penduduk. Karena jumlah penduduk Jatim empat kali lipat Jakarta.

Sementara itu, perkembangan data terbaru dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (GTPPC-19) menunjukkan bahwa Kota Surabaya menempati peringkat pertama sebagai kota dengan tingkat kematian tertinggi akibat infeksi virus Covid-19.

Kota Surabaya mencatatkan total angka kematian 525 orang. Dengan rasio 17,8 kematian per 100 ribu penduduk. Peringkat kedua ditempati oleh Kota Makassar dengan jumlah yang jauh dibawah Surabaya yakni 156 kematian. Diikuti oleh empat Kota Administratif di Provinsi DKI Jakarta yakni Jakarta Timur 142 kematian, Jakarta Pusat 141 kematian, Jakarta Selatan 135, serta Jakarta Barat 124 kematian.

Dalam segi rasio per 100 ribu penduduk. Kota Surabaya juga masih menempati posisi tertinggi dengan rasio 17,8. Diikuti Kota Banjarmasih 16,27 dan Kota Manado, dengan 14,5 kematian per 100 ribu penduduk.

Kota tetangga sebelah selatan Surabaya, yakni Sidoarjo juga menyodok sepuluh besar dan nangkring manis di peringkat 9 dengan 5,87 kematian per 100 ribu penduduk. Sementara untuk akumulasi kasus, Kota Sidoarjo menempati peringkat Kota Sidoarjo dengan 113 kematian.

Jika diteliti secara nasional, Ahli Epidemiologi Tim Pakar Gugus Tugas Nasional Dewi Nur Aisyah mengatakan bahwa hanya 67 kota/kabupaten di Indonesia yang mencatatkan angka kematian lebih dari 5 orang per 100 ribu penduduk. “Kalau dilihat top ten kota dengan angka kematian tertinggi masuk pada kategori kematian lebih dari 5 orang. Hanya 67 saja yang masuk kategori ini,” jelas Dewi kemarin (8/7)

Sementara kluster kota/kabupaten yang lebih besar mencatatkan angka maupun rasio kematian yang minim. Sebanyak 82 kabupaten/kota yang mencatatkan 2 hingga 5 kematian per 100 ribu penduduk. Diikuti dengan 81 kabupaten/kota dengan 1 orang kematian. Lalu 284 sisanya tidak ada kematian sama sekali.

“Jadi hanya 67 angka kematian tinggi dibandingkan dengan 514 yang angka kematiannya rendah atau tidak ada sama sekali,” jelas Dewi.

 

Biaya Rapid Test

 

Sementara itu Kemenkes mengeluarkan Surat Edaran Nomor HK.02.02./I/2875/2020 tentang batas tarif tertinggi pemeriksaan rapid test antibody. Penetapan itu diberlakukan mulai 6 Juli lalu. Batas tarif tertinggi pemeriksaan rapid adalah Rp 150 ribu.

Rapid Test bisa dilakukan di fasilitias pelayanan kesehatan. Bisa juga dilakukan di luar fasilitas layanan kesehatan, namun tetap harus dilakukan oleh tenaga kesehatan. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Bambang Wibowo mengatakan besaran tarif tersebut berlaku untuk masyarakat yang melakukan pemeriksaan rapid test atas permintaan sendiri.  Selama ini harganya bervariasi. Dengan alasan itu Kementerian Kesehatan menetapkan batasan tarif tertinggi pemeriksaan rapid test.

”Kementerian Kesehatan telah mengirimkan surat edaran kepada seluruh kepala dinas kesehatan kabupaten atau kota dan provinsi,” ungkapnya. Selain itu surat itu juga dikirimkan kepada ketua organisasi bidang kesehatan di seluruh Indonesia.

 

Percepat Belanja

 

Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengundang kementerian-kementerian dengan anggaran besar Selasa (7/7) lalu. ’’Karena kita ingin ada percepatan penyerapan anggaran,’’ ujarnya. sehingga perekonomian di bawah bisa segera berjalan kembali.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengungkapkan kembali unek-uneknya tentang kinerja kementerian. Salah satunya dalam penerapakn work from home selama hampir 3 bulan. ’’Yang saya lihat, ini kayak cuti malahan,’’ lanjutnya. padahal, dalam kondisi krisis, harusnya elemen pemerintah bekerja lebih keras dari biasanya.

Bila biasanya membuat regulasi dalam dua pekan, maka dalam kondisi krisis seharusnya bisa selesai dalam sehari. Cara bekerjanya harus digeser. Bila sebelumnya rumit, maka harus diubah menjadi cepat dan sederhana. SOP yang normal diganti menjadi lebih cepat namun tetap akurat. Dia yakin jajaran kementerian lebih tahu caranya untuk mempercepat kerja.

Dia mengingatkan, kondisi pandemi sekarang bukanlah hal yang biasa saja. ’’Karena saya merasakan, ini mengerikan lho,’’ ucap Jokowi. dia sudah berbicara dengan sejumlah kepala negara, dan semuanya mengatakan hal yangt sama. Bahwa pandemi Covid-19 begitu mengerikan. Semua prediksi ekonomi dunia semakin buruk.

Di Indonesia, pertumbuhan di kuartal pertama anjlok menjadi 2,97 persen. Meskipun kuartal kedua belum diketahui angkanya, namun terlihat bahwa terjadi penurunan. Baik dari sisi demand maupun supply. Juga penurunan produksi. Semua terganggu dan rusak. Karena mobilitas selama pandemi memang dibatasi.

Dalam kondisi seperti saat ini, satu-satunya yang mampu mengerakkan ekonomi hanya belanja pemerintah. Karena itu, dia meminta semua belanja dipercepat. Khususnya belanja yang besar. Kemendikbud ada Rp 70,7 triliun, Kemensos Rp 104,4 triliun, Kemhan Rp 117,9 triliun, Polri Rp 92,6 triliun, Kemenhub Rp 32,7 triliun. Dia meminta semua belanja tersebut dipercepat.

Memang, pasca Sidang Kabinet Paripurna yang lalu, mulai ada pergerakan. Namun, menurut presiden belum sesuai yang diharapkan. Karena itu dia mengundang para dirjen untuk langsung mempercepat belanja. Tentu yang diutamakan adalah produk dalam negeri. belanja produksi luar negeri sebisa mungkin ditahan, digantikan dengan produk dalam negeri.

Beberapa produk yang sebelumnya harus impor sudah bisa diproduksi di dalam negeri sehingga tidak perlu lagi impor. ’’APD 17 juta produksi kita perbulan, padahall kita pakainya hanya 4-5 juta,’’ tegasnya. Kuncinya ada di kuartal ketiga. Begitu kuartal ketiga bisa mengungkit, maka kuartal keempat akan menjadi lebih mudah. Begitu pula tahun depan. (ili/JPG/r6)

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Lawan Korona di Lombok tengah Lockdown Dusun Tetap Jadi Pilihan

Pencegahan penularan covid-19 di Lombok Tengah terus dilakukan pemkab. “Harapannya, jangan ada lagi yang positif,” kata sekretaris gugus tugas Covid-19 Murdi pada Lombok Post, Senin (10/8).

Kabar Baik, Pemerintah Izinkan Pengiriman TKI ke Luar Negeri

Pemerintah telah membuka peluang kerja bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) alias Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Hanya saja, rekrutmen terbatas pada tenaga kerja terlatih sektor formal.

Tempat Hiburan di Lobar Tak Patuh Cegah Korona, Dewan : Segel Saja!

DPRD Lombok Barat (Lobar) memberi atensi penerapan protokol pencegahan covid. Terutama untuk tempat hiburan malam. ”Kami support penegak hukum dan pemerintah. Kalau ada yang membandel, segel saja,” kata Ketua Fraksi Demokrat DPRD Lobar Indra Jaya Usman, Senin (10/8).

Pasangan Makmur-Ahda Tersandera SK PKB

MATARAM--Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) HL Makmur Said-H Badruttamam Ahda tersandera SK dukungan dari PKB. Tanpa PKB, pasangan ini kemungkinan besar tak bisa bertarung di Pilkada Kota Mataram.

FK Unram Prediksi Puncak Penularan Korona di NTB Bulan Ini

Peneliti dari Fakultas Kedokteran Universitas Mataram sempat memprediksi Bulan Agustus ini menjadi puncak pandemi Covid-19. Namun, trend Covid-19 justru perlahan menurun.

Bantu Siswa Belajar, Masjid Al-Falah Monjok Siapkan Internet Gratis

Inovasi Takmir Masjid Al-Falah Kelurahan Monjok patut ditiru. Terutama oleh takmir masjid di Kota Mataram. Karena, mereka menyiapkan internet gratis bagi siswa dan mahasiswa yang saat ini sedang menerapkan metode belajar dalam jaringan (daring).

Paling Sering Dibaca

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Cucu Bupati Pertama Loteng Siap Mengabdi untuk Lombok Tengah

Menjadi satu-satu sosok perempuan, Hj Lale Prayatni percaya diri maju menjadi calon bupati Lombok Tengah. Birokrat perempuan ini ingin membawa perubahan bagi Lombok Tengah ke arah lebih baik. ”Saya terpanggil untuk mengabdi di kampung halaman saya,” kata Hj Lale Prayatni, Minggu (9/8).

Digerebek Polisi, Doyok dan Tutik Gagal Nyabu di Karang Bagu

Terduga pengedar sabu berinisial H alias Doyok ditangkap tim khusus (Timsus) Ditresnarkoba Polda NTB. Dia diringkus bersama seorang perempuan berinisial HT alias Tutik, Jumat sore (7/8) lalu.

Lale Sileng Pilih Yusuf Saleh Sebagai Wakil di Pilbup Loteng

Lale Prayatni memutuskan untuk menggandeng HM Yusuf Saleh. “Ya,” kata Lale singkat saat dihubungi, Minggu (9/8).
Enable Notifications.    Ok No thanks