alexametrics
Selasa, 27 September 2022
Selasa, 27 September 2022

Dugaan Fee Proyek DAK Dikbud NTB, Sekda Minta Inspektorat Telusuri

MATARAM-Ribut-ribu soal ‘kickback’ terhadap proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB jadi atensi. ”Kalau ada indikasi suap, tentu hukum akan ditegakkan,” kata Sekda NTB Lalu Gita Ariadi, Senin(8/8).

Isu-isu soal kompensasi hingga fee yang mendahului sebelum proyek dikerjakan, dinilainya bisa mengganggu kinerja. Bahkan berpotensi membuat DAK yang telah dialokasikan pemerintah pusat, batal diturunkan untuk NTB.

Gita menyebut pimpinan mencermati setiap isu yang berkembang di publik terkait proyek DAK Fisik di Dikbud. Sehingga ada direktif agar segera dilakukan mapping terhadap persoalan yang dihadapi. Memantau di mana masalahnya dan tidak melakukan pembiaran.

”Lebih cepat lebih baik untuk titik temunya. Kami diminta segera lakukan tindakan, jangan sampai berkembang menjadi masalah yang lebih serius,” tegas Gita.

Karena itu, kemarin Gita secara khusus telah meminta Inspektorat untuk segera menindaklanjuti kabar miring dalam proyek DAK Fisik Dikbud. Melakukan cek lapangan. Bahkan bila perlu, memanggil pihak-pihak yang masuk dalam pusaran isu, untuk bisa dilakukan klarifikasi.

Langkah dari Inspektorat untuk memberikan kepastian. Apakah benar ada pihak-pihak, terutama dari unsur ASN, yang ikut cawe-cawe dalam proyek tersebut. ”Kalau iya, APIP lakukan tindakan. Jangan dibumbui seperti sekarang, ada ketidakpastian. Kami disiplinkan kalau ada ASN dapat kickback,” tegasnya.

Baca Juga :  Siap-Siap! Penilaian Kampung Sehat NTB Sudah Dimulai

Ia kemudian meminta Kepala Dinas Dikbud, Kabid di Dikbud, hingga pejabat pembuat komitmen (PPK), untuk bekerja penuh tanggung jawab. ”Laksanakan amanah dengan sebaiknya. Jangan sampai ada indikasi yang merugikan kita sendiri,” tandas Gita.

Bukti transfer yang beredar luas menyebutkan beberapa nama sebagai penerima. Antara lain berinisial SQ sebesar Rp 10 juta dan RB sebesar Rp 75 Juta.

Ada juga bukti transfer untuk inisial RK dari salah satu SMA di Mataram. Sekolah tersebut mendapatkan DAK untuk pembangunan ruang laboratorium kimia berikut perangkatnya Rp 386 juta, ruang laboratorium fisika Rp 372 juta, pembangunan laboratorium biologi Rp 372 juta, pembangunan ruang perpustakaan Rp 236 juta. Pembangunan ruang laboratorium komputer Rp 221 juta, pembangunan ruang guru Rp 444 juta, dan pembangunan ruangan tata usaha Rp 226 juta.

Baca Juga :  Lima Tenaga Kesehatan RSUD Kota Mataram Positif Korona

Selain itu, terdapat juga untuk pembangunan ruang kepala sekolah Rp 216 juta, ruang UKS Rp 290 juta, kemudian ruang bimbingan konseling Rp 229 juta, dan pembangunan ruang OSIS Rp 229 juta.

Sementara itu, bukti transfer untuk SQ disebut berasal dari salah satu SMA di Jonggat, Lombok Tengah. Sekolah tersebut memperoleh DAK fisik untuk pembangunan ruang kelas baru (RKB) Rp 1,1 miliar, pembangunan ruang perpustakaan dan isinya Rp 230 juta, serta pembangunan ruang tata usaha dan isinya Rp 221 juta.

Soal bukti transfer, Kepala Dinas Dikbud Aidy Furqan bahkan baru mengetahuinya dari media. ”Tidak ada fee-fee. Saya konfirmasi ke kabid-kabid, PPK, tidak tahu,” aku Aidy, kemarin.

Aidy mengakui isu yang beredar cukup mengganggu kinerja pelaksanaan proyek tersebut. Ia khawatir jika ini terus ramai, kemudian pemerintah pusat membaca, ada potensi dana yang telah dialokasikan, akan ditarik kembali.

”Ini menyangkut nasib NTB lima tahun ke depan. APBD belum mampu untuk membangun sekolah negeri dan swasta di NTB,” tuturnya. (dit/r5)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/