alexametrics
Selasa, 1 Desember 2020
Selasa, 1 Desember 2020

Demo UU Ciptakerja Ricuh, Massa Rusak Gerbang Kantor DPRD NTB

MATARAM-Gelombang aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja atau omnibus law tidak terbendung di NTB. Kemarin (8/10), ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi besama sejumlah organisasi dan aliansi aktivis di Bumi Gora menggeruduk kantor DPRD NTB, di Jalan Udayana. Aksi berlangsung panas dan ricuh. Gedung wakil rakyat dihujani lemparan batu. Massa aksi yang beringas mendobrak pintu gerbang utama gedung dewan hingga rubuh.

Aksi tersebut berlangsung sejak pagi. Massa aksi sudah mengepung gedung dewan sedari pukul 08:00. Mereka bertahan di sana hingga 15:30 Wita. Massa tidak tergabung dalam satu kesatuan. Mereka terbagi dalam beberapa gelombang aksi. Secara bergiliran mereka orasi dan menyampaikan tuntutan ke Ketua DPRD NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda.

Matahari kian beranjak, massa aksi kian menyemut. Tak ada lagi jaga jarak sesama massa aksi. Jalan utama di depan gedung DPRD NTB sesak. Sebagian besar massa aksi tetap mengenakan masker, namun sebagian lain tanpa masker.

Dengan gelombang massa yang terus berdatangan, kericuhan mulai tidak terhindarkan. Massa aksi mulai terlibat saling dorong dengan aparat keamanan. Pintu gerbang utama DPRD NTB memang ditutup. Menyebabkan massa aksi hanya tertahan di depan gedung dewan. Hal itu membuat emosi massa aksi kian memuncak.

Menggelar orasi bergantian menyampaikan tuntutannya, massa aksi mulai panas. Mereka mulai melempar batu ke arah kantor dewan saat hari sudah beranjak siang. Pelemparan batu berulang kali terjadi. Aparat keamanan yang berada di sisi bagian dalam gedung dewan pun menjadi sasaran pelemparan batu. Berulangkali ditenangkan, berulangkali pula aksi lemparan batu terjadi.

DIKABULKAN: Ribuan massa meminta ketua DPRD NTB, Isvie Rupaeda, keluar menyatakan sikap dan menandatangani sikap untuk menolak RUU cipta kerja di depan kantor DPRD NTB, kemarin. Setelah tuntutannya terpenuhi mahasiswa membubarkan diri. (IVAN/ LOMBOK POST )

Beberapa peserta aksi yang lain menumpahkan kekesalannya dengan mencorat coret tembok gedung DPRD NTB. Aneka coretan dengan cat semprot mereka bubuhkan di tembok gedung dewan tersebut.

Menjelang sore, mahasiswa melampiaskan kemarahan dengan mendorong dan mendobrak gerbang bagian selatan gedung dewan yang tidak dijaga aparat. Gerbang yang terbuat dari besi setinggi lebih dari dua meter itu pun rubuh. Tumbang diterjang.

Meski aksi memanas, aparat kepolisian kali ini tidak menembakkan gas air mata atau water cannon. Sedikitnya 450 orang aparat keamanan diterjunkan untuk mengamankan jalannya aksi ini. Tak adanya tembakan gas air mata dan water cannon dari aparat keamanan justru malah mencegah bentrokan dan meredam amukan massa.

Termasuk menjelang akhir aksi, saat salah satu kelompok massa aksi merobohkan pintu gerbang. Tidak ada aksi pengejaran mahasiswa. Meski begitu, polisi membawa salah seorang warga bernama Farid. Ia dianggap sebagai provokator yang melemparkan batu saat mahasiswa melakukan aksinya.

Farid mengaku warga Sekarbela dan bukan bagian dari mahasiswa. Namun ia tidak menjelaskan kenapa dirinya ikut melakukan aksi. Ia digeret dan dimasukkan ke dalam mobil barakuda. ”Saya tidak melempar, ndak pernah,” katanya membantah.

Beberapa saat kemudian, Farid dilepas kembali dan bergabung bersama massa aksi di lokasi. Hingga sore tidak ada aksi susulan. Massa aksi pun satu per satu membubarkan diri.

 

Ditemui Ketua DPRD

Massa aksi sendiri ditemui berulangkali oleh Ketua DPRD NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda. Politisi Partai Golkar itu didampingi Wakil Ketua DPRD NTB H Muzihir yang merupakan politisi Partai Persatuan Pembangunan, menyanggupi tuntutan massa aksi.

Salah satunya, massa aksi dari Aliansi Rakyat NTB Menggugat yang meminta DPRD NTB ikut mendesak agar pusat membatalkan UU Cipta Kerja yang sudah disahkan 5 Oktober lalu. ”Kami minta agar presiden mencabut UU Omnibus Law,” kata Isvie yang disambut teriakan semangat dari para aksi.

Isvie bahkan naik ke mobil komando milik massa aksi. Di sana, Isvie pun menandatangani semua tuntutan mahasiswa sebagai bentuk persetujuan. ”Saya bersama adik-adik, saya akan memperjuangkan dan siap tanda tangan. DPRD akan melanjutkan perjuangan,” katanya melalui pelantang suada di hadapan massa aksi.

Sementara itu, kepada awak media usai menemui massa aksi, Isvie menjelaskan, apa yang menjadi tuntutan mahasiswa akan disampaikan DPRD NTB secara resmi ke Presiden. ”Di masa pandemi ini kita tidak mau ada hal-hal yang mengganggu stabilitas di NTB. Makanya kami cepat respons apa yang menjadi keinginan mahasiswa,” katanya.

Masalah UU Cipta Kerja merupakan urusan pemerintah pusat, sehingga yang bisa membatalkan UU hanya Presiden. ”Kami harapkan Presiden dan DPR RI peka melihat keadaan Indonesia hari ini,” harapnya.

DPRD NTB sendiri belum membaca Undang-Undang tersebut. Sehingga belum bisa mengomentari lebih jauh.

Ismiati, peserta aksi dari Aksi Perempuan Indonesia (API) Kartini NTB mengatakan, UU Cipta Kerja tersebut sangat merugikan rakyat Indonesia, khususnya para buruh. Tapi di sisi lain, justru para tenaga kerja asing (TKA) dipermudah bekerja.

”Kenapa kok gitu. Kan sekarang ini banyak virus datang dari luar. Apalagi virus datangnya dari China,” katanya.

Kekhawatiran lainnya, para pekerja yang bekerja sepanjang hidupnya demi perusahaan terancam tidak mendapat pesangon. Tidak ada pula jaminan masa pensiun.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia NTB Murdani dalam aksi itu mengatakan, mereka ikut turun karena UU Omnibus Law tidak mengakomodir kepentingan rakyat.

”Dalam beberapa poin pasalnya, terutama terkait lingkungan hidup peran masyarakat dihilangkan,” tegasnya.

Hilangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup sangat berbahaya. Belum lagi soal pasal-pasal yang melanggar hak asasi manusia dan perburuhan. ”Karena itu kita mendorong pemerintah segera mencabut ini dengan menerbitkan Perpu pengganti undang-undang,” ujarnya.

Jika tuntutan itu tidak dipenuhi, maka ia memastikan gelombang perlawanan masyarakat NTB akan terus terjadi sampai UU dicabut. ”Kita tidak ingin reformasi dikorupsi,” tegasnya.

Sementara Ketua HMI Cabang Malang Andi Kurniawan menilai, keberadaan UU Ciptaker ini memberi kemudahan bagi orang asing meski bukan pelaku usaha untuk melakukan berbagai kegiatan. Termasuk di kawasan ekonomi khusus seperti yang dimiliki NTB di Mandalika. “Padahal UU Nomor 39 tahun 2009 tentang KEK, fasilitas hanya diberikan pada pelaku usaha,” kata dia.

Dia juga menuding UU Ciptaker tidak pro terhadap kaum buruh. Sebaliknya malah mengistimewakan para pengusaha. Tak kecuali pengusaha asing yang berinvestasi di Indonesia.

Masyarakat kata Andi kini khawatir, UU Ciptaker ini akan membuat kepentingan asing mudah masuk dan mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia. “Kami mahasiswa NTB menyampaiakan Mosi Tidak Percaya pada pemerintah,” tambah Ketua Umum IMM Mataram Haerudin di tengah massa aksi.

 

Terjadi di Seluruh NTB

Aksi massa tidak hanya terjadi di Mataram. Namun juga terjadi di sejumlah kabupaten/kota. Di Lombok Timur, ratusan pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Lotim berunjuk rasa di depan Kantor DPRD setempat. Mereka datang menagih komitmen para wakil rakyat di sana yang sebelumnya berjanji menolak RUU cipta kerja.

“Saat itu dewan Lotim sepakat menolak penetapan RUU Cipta Kerja dengan bertanda tangan di atas materai,” kata Koordinator Umum aksi Lalu Makwil Jayadi.

Komitmen itulah yang saat ini kembali mereka tuntut. Kata Jayadi, DPRD Lotim didesak untuk membuat perjanjian untuk segera bersurat ke DPR RI mengenai penolakan yang dilakukan APMLT. Surat tersebut akan disertai dengan delapan tuntutan APMLT.

Pemuda dan mahasiswa menyatakan dengan lantang penolakannya atas UU Omnibus Law. UU Cipta Kerja ini dianggap dapat menghilangkan hak-hak buruh dan pekerja. “UU cipta kerja merupakan jalan halus bagi para investor yang ingin menggerogoti kekayaan bangsa kita,” sungutnya.

Menurut Jayadi, di Lotim sendiri tidak sedikit investor yang kehadirannya tidak mendatangkan keuntungan signifikan bagi daerah. Karena itu, melalui aksi tersebut, ia mendesak DPRD Lotim untuk bersikap tegas. Agar ikut menolak UU Cipta Kerja.

Berdasarkan hasil kesepakatan, DPRD Lotim akan segera melayangkan surat ke DPR RI. Kata Jayadi, dewan berjanji melayangkan surat pada Sabtu 10 Oktober mendatang. Komitmen legislatif kali ini akan terus dikawal. Jika tidak dilayangkan, kata Jayadi, pihaknya berjanji akan datang kembali dengan jumlah masa yang jauh lebih besar.

“Tidak hanya pemuda dan mahasiswa. Kami juga akan mengajak ibu-ibu pekerja,” terangnya.

Ratusan masa aksi terdiri dari gabungan 17 organisasi pemuda dan mahasiswa di Lotim. Kata Jayadi, mereka juga mengirim 50 orang dari masing-masing OKP untuk mengikuti aksi di Provinsi.

Ketua DPRD Lotim Murnan menyempatkan diri untuk berorasi memberi tanggapan atas aksi pemuda dan mahasiswa. Murnan berteriak lantang, pihaknya mendukung penuh penolakan UU Cipta Kerja. Namun karena yang mengesahkan DPR-RI, maka salah satu solusi yang akan didorong adalah diterbitkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

“Kami setuju. Karena undang-undang seharusnya diciptakan untuk kesejahteraan masyarakat. Bukan sebaliknya,” teriak Murnan melalui pelantang suara.

 

Ricuh di Bima dan Sumbawa

Di Kota Bima, aksi penolakan disahkannya UU Omnibus Law oleh elemen mahasiswa berlangsung ricuh. Kantor DPRD Kota Bima, dilempari dengan batu. Aksi demo itu mulai terlihat memanas ketika massa tiba di depan kantor DPRD Kota Bima sekitar Pukul 10.00 Wita. Massa, langsung mendobrak pintu gerbang dan merobohkannya.

Orasi terus disampaikan massa aksi, kemudian memanas karena tak kunjung mendapatkan respon dari wakil rakyat.

Lemparan batu terlihat dari massa aksi, menyasar gedung rakyat tersebut.

Pukul 12.30 Wita, hujan batu semakin banyak hingga kaca jendela Kantor DPRD Kota Bima pecah. Mahasiswa sempat masuk ke halaman kantor dewan, namun dipukul mundur oleh aparat kepolisian yang berada di ring dua.

Kapolres Bima Kota AKBP Haryo Tejo Wicaksono pun turun tangan langsung menenangkan massa aksi. Pentolan aksi ditemui. Kapolres melakukan pendekatan secara persuasif,  agar massa aksi tenang.

Diakui, pihaknya mengamankan belasan mahasiswa sebagai koordinator aksi. Mereka diamankan di ruangan Satreskrim untuk diambil keterangan.

Meski diamankan, belasan mahasiswa itu diberikan nasehat dan penjelasan terkait aksi yang digelar. “Saya selaku pimpinan kepolisian di sini, meminta maaf kalau ada sedikit keras saat ricuh. Karena tugas kami mengamankan daerah,” ujar kapolres di hadapan belasan mahasiswa yang diamankan.

Permintaan maaf Kapolres ini, disambut baik puluhan mahasiswa yang kemudian menerima dengan baik pembinaan yang diberikan Kapolres.

Kapolres meminta, mahasiswa mengganti kerugian kerusakan mobil dinas yang telah dirusak. Kapolres berjanji, akan berkomunikasi dengan pemilik mobil untuk meringankan biaya perbaikan.

“Intinya, ada tanggung jawab. Sama-sama berbuat dan sama-sama bertanggung jawab. Kita belajar untuk bertanggung jawab,” arahnya.

Di Sumbawa, ribuan mahasiswa juga melakukan aksi demo di Kantor DPRD Sumbawa. Mereka menuntut agar undang-undang Omnibus Law dicabut. Sebelumnya, mahasiswa dari berbagai organisasi itu melakukan longmarch dari Simpang Boak. Sambil berjalan kaki, mahasiswa secara bergantian berorasi. Dalam orasinya, massa menilai bahwa pemerintah main “kucing-kucingan” dengan rakyat. Dibuktikan dengan disahkannya undang-undang Omnibus Law, tanpa ada pemberitahuan. Dimana undang-undang itu dinilai sangat merugikan masyarakat.

Massa aksi, menuntut untuk bertemu dengan anggota DPRD Sumbawa. Massa sempat menembus barikade kawat berduri yang dipasang polisi di depan kantor wakil rakyat itu. Mereka menuntut untuk masuk ke dalam halaman Kantor DPRD. Aksi pelemparan sempat terjadi ketika polisi menembakkan air water cannon ke arah demonstran. Para demonstran kompak mengacungkan jari tengah yang melambangkan kekecewaan di depan gedung DPRD Sumbawa.

Kapolres dan Dandim 1607/Sumbawa, kemudian keluar untuk menenangkan massa aksi. Massa yang sempat ricuh, akhirnya kembali tenang dan kembali terkoordinir. Massa kembali melakukan orasi. Mereka menuntut agar pemerintah mencabut undang-undang Omnibus Law. Mereka menilai wakil rakyat tidak berpihak kepada rakyat. Karena dengan disahkannya undang-undang cipta kerja, hanya menguntungkan pihak tertentu.

Tidak lama, massa aksi ditemui oleh Wakil Ketua DPRD Sumbawa, Nanang Nasiruddin. Nanang menemui massa didampingi Kapolres dan Dandim 1607/Sumbawa.

Atas tuntutan massa, Nanang mengajak untuk bersama-sama mencabut undang-undang Omnibus Law. Ditegaskan, dia tidak mau terjebak dengan benturan yang dibuat petingginya. Dalam hal ini, semua pihak harus kompak. Sebab, wakil rakyat lahir dari rakyat. Karena pihaknya selalu memperjuangkan hak masyarakat.

Menurut Nanang, dia sudah berkoordinasi mengenai hal ini dengan anggota yang lain. Karena di DPRD ini keputusannya kolektif kolegial. Jadi, kehadirannya sama saja dengan kehadiran seluruh anggota DPRD.

“Jika dizholimi seperti ini, sama saja dengan tidak merdeka. Maka kami membuat keputusan, untuk mencabut undang-undang tersebut,” ujarnya.

Akhirnya, dilakukan penandatanganan kesepakatan antara mahasiswa dan DPRD Sumbawa. Untuk mencabut undang-undang Omnibus Law. Setelah itu, massa secara tertib membubarkan diri. (ili/zad/tih/tin/run/LPG/r6)

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Kolaborasi dan Pemasaran Digital Bantu Dongkrak Produk Produk Lokal

Delapan bulan lebih pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Situasi ini tidak hanya  berpengaruh pada sektor kesehatan, tapi juga dunia usaha. Meski kondisi sulit, beberapa UMKM masih mampu bertahan bahkan berkembang dengan sejumlah inovasi. Profesional, kolaborasi dengan berbagai pihak dan pemanfaatan teknologi digital jadi jurus yang banyak dipakai para UMKM lokal dalam mendongkrak penjualan produk-produk mereka.

Kisruh Aset Pemprov di Trawangan, Kejati Diminta Telusuri Aliran Dana

”Informasi dari kami banyak, Kejati juga banyak yang sudah didapatkan,” kata Koordinator Wilayah III KPK Aida Ratna Zulaiha.

Ekspor Ditutup, Ratusan Ribu BBL di NTB Tertahan di Penampungan

”Satu bulan saja tidak ada kejelasan, pasti ekspor ilegal terjadi. Barang yang tertahan sekarang itu kan duit semua,” kata Ketua Dewan Pembina Lombok Lobster Association (LLA) Mahnan Rasuli, Minggu (29/11/2020).

UMKM Lokal Bisa Pamer Produk di NTB Mall Offline

”Ini potensi pasar baru yang menjanjikan untuk menjual produk lokal,” ujar Fathurrahman, kepala Dinas Perdagangan NTB.

Guru Honorer Ikut BPJS Ketenagakerjaan, Dikbud Lobar Masih Berhitung

”Iya, kami telah menerima arahan dari Pak bupati dan sedang kami tindak lanjuti,” kata Sekretaris Dinas Dikbud Lobar Khairuddin, pada Lombok Post, Minggu (29/11/2020).

Sumo Sale Nissan, Diskon Terbesar di Tahun 2020

"Promo diskon Sumo Sale ini untuk All New Nissan Livina promonya sampai akhir tahun," kata Branch Head Indomobil Nissan Sandubaya Ryo Hadiyanto pada Lombok Post, Minggu (29/11/2020).

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Kisah Sukses Juragan Lobster NTB : Sekali Panen Rp 1 Miliar

Budi daya lobster sungguh menjanjikan. Inilah hikayat mereka-mereka yang hidupnya berbalik 180 derajat karena lobster. Sekali panen, ratusan juta hingga Rp 1 miliar bisa...

Selamat! Ini Pemenang Simpedes BRI Periode 1 Tahun 2020

”Mudah-mudahan dengan acara ini, nasabah BRI semakin loyal, semakin berkembang, dan semakin semarak bertransaksi,” tuturnya.

Bantuan Subsidi Upah, Guru Honorer dapat Rp1,8 Juta

Pemerintah memperluas sasaran penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU). Kali ini, giliran tenaga pendidik dan guru non-PNS yang akan mendapat bantuan hibah sebesar Rp 1,8 juta. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyebutkan, bantuan ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan ekonomi para dosen, guru, dan tenaga kependidikan non-PNS yang selama ini ikut terdampak pandemi COVID-19.
Enable Notifications    OK No thanks