alexametrics
Senin, 28 September 2020
Senin, 28 September 2020

Kebutuhan Tenaga Kerja MotoGP Belum Jelas

MATARAM-Kebutuhan tenaga kerja untuk event MotoGP belum jelas. Pemprov belum mendapatkan daftar kebutuhan tenaga kerja di Sirkuit Mandalika. Akibatnya, Pemprov belum menyiapkan sumber daya manusia secara khusus.

”Kami belum diberikan, kalau tidak ada, nanti kami akan minta ke ITDC,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB HM Agus Patria, kemarin.

Daftar kebutuhan tenaga kerja itu dibutuhkan agar pemerintah daerah menyiapkan SDM. Gubernur NTB H Zulkieflimansyah meminta agar kebutuhan tenaga kerja MotoGP diisi putra NTB. Karena itu, mulai saat ini sudah harus disiapkan. SDM yang paham pariwisata sangat penting agar tamu yang datang nyaman. ”Terutama warga di sekitar lokasi harus disekolahkan agar siap menyambut tamu yang akan datang,” katanya.

Agus mengaku menyadari hal itu, namun belum ada pembahasan lebih teknis dengan PT ITDC. Mereka belum bisa menyiapkan SDM secara khusus bila belum ada daftar dari perusahaan. “Kalau sudah ada, baru kami siapkan pelatihan-pelatihan,” jelasnya.

Meski demikian, penyiapan SDM sebenarnya sudah dimulai. Tidak hanya untuk MotoGP, tetapi juga SDM untuk kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika.

Rencananya, gelaran MotoGP di sirkuit jalanan Mandalika akan menyedot tenaga kerja hingga 7.000 orang. Direktur Utama ITDC Abdulbar Mansoer menyebutkan, tenaga kerja itu terdiri dari 2.000 oang pekerja musiman dan 5.000 orang pekerja tetap. Banyaknya tenaga kerja yang akan diserap karena diperkirakan setiap balapan akan hadir 220 ribu penonton selama tiga hari. (ili)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Distribusi Bantuan Beras Lelet, Dewan Minta Pemprov NTB Ambil Alih

”Pemda harus secepatnya koordinasi ke pusat, kalau ada kemungkinan ambil alih, take over secepatnya, kasihan masyarakat,” tegas Anggota Komisi V DPRD NTB Akhdiansyah, Minggu (27/9/2020).

Kantongi Persetujuan Mendagri, Pjs Bupati Boleh Lakukan Mutasi

”Bisa (rombak) tetapi ada kendali di situ yakni rekom KASN. Pejabat definitif saja harus ada rekom KASN,” katanya.

Akhir September, Tren Konsumsi BBM dan LPG di NTB Meningkat

”Jumlah ini meningkat dibandingkan Bulan Mei 2020, ketika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilaksanakan di berbagai daerah,” kata Unit Manager Communication, Relations, & CSR MOR V Jatimbalinus Rustam Aji, Jumat (25/9/2020) lalu.

LEM Hadirkan Baby Crab dan Gelar Plants Exhibition

Kami terus menghadirkan apa pun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Terpenting bisa menghibur mereka selama masa pandemi ini,” imbuh Eva.

Soal Kuota Gratis, Sekolah di Mataram Masih Validasi Data

”Verval ini kita lakukan  secara bertahap juga, setiap hari ada saja yang divalidasi,” jelas Suherman.

Simulasi Pembukaan Sekolah di NTB, Kerumunan Siswa Masih Terjadi

”Kalau di dalam lingkungan sekolah, semuanya tertib, tetapi pada saat pulang, masih ada kita temukan (kerumunan) meski tidak terlalu banyak ya,” ujarnya.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks