alexametrics
Minggu, 27 September 2020
Minggu, 27 September 2020

Pemda Harus Detailkan Perda RTRW

 

MATARAM-Sampai saat ini, aktivitas penambangan galian C masih marak. Bahkan tersebar di hampir seluruh wilayah di NTB. Untuk itu, Divisi advokasi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTB Irvan menyoroti bagaimana pemda yang dinilai kurang mengontrol. Baik yang berizin resmi maupun yang ilegal.

“Persepsi pemkab karena kewenangan izin dipegang oleh pemprov sehingga acuh tak acuh dan tak mau diurus penertiban itu, dari pihak perusahaan pun tidak melapor,” terangnya, kemarin (9/5).

Karena sikap pemprov seperti ini, maka dampak buruk aktivitas penambangan galian C selalu menimbulkan konflik. Seperti dalam catatan Walhi NTB, di Desa Menemeng dan Bilibante, Kabupaten Lombok Tengah. Ada kawasan hijau di desa tersebut yang kemudian beralih fungsi, karena kewenangan pemda setempat memberikan rekomendasi untuk izin tambang.

“Sehingga hampir seluruh penghijauan yang ada di sana, mulai dari pertanian masyarakat yang rusak akibat aktivitas kendaraan angkut pasir dan penambangan pasir,” ujarnya.

Sementara di Kabupaten Bima, aktivitas galian C sampai melebar di pinggir jalan. Dampaknya tidak hanya merusak lingkungan tetapi kesehatan warga di lingkar tambang galian C juga terancam.

Karena itu, Walhi meminta kepada pemda agar lebih mendetailkan lagi soal perda RTRW-nya sampai ke tingkat kecamatan yang terakomodir dalam RDTR. Irvan menjelaskan, pemda harus bisa memetakan dengan jelas, mana wilayah perkotaan, persawahan, ruang terbuka hijau hingga daerah pertambangan agar tidak saling mencampur dan berbaur satu sama lain.

“Kalau sudah di detailkan, semua aktivitas tambang bisa terpadu, tidak lagi menyebar ke sana ke mari,” tegasnya.

Rincian seperti inilah yang bisa dijadikan acuan bagi pengusaha tambang, untuk memulai aktivitas mereka di daerah. Sebab sudah melihat jelas peta RTRW dan RDTR. Jangan sampai, aktivitas penambangan yang sudah diberikan izin oleh pemprov, tidak melihat situasi dan kondisi riil.

Karena kata Irvan, kalau tidak didetailkan secara jelas, maka konflik soal sengketa lahan akan terus mengintai masyarakat NTB. Selain itu, pendetailan ini memberikan gambaran kepada para pengusaha untuk memiliah lokasi mana yang sering menimbulkan kerawanan sosial, wilayah rentan bencana dan masih banyak lagi.

“Itu saran dari Walhi NTB yang harus diperhatikan pemda, semuanya harus diperjelas dari sisi RTRW maupun RDTR-nya,” pungkas Irvan.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) H Lalu Gita Aryadi mengatakan, tidak ada satu pun izin yang dikeluarkan di tingkat pemprov tanpa rekomendasi dari pemkab. Termasuk soal eksplorasi tambang, semuanya harus melalui proses kesesuaian ruang.

“Sesuai nggak sama RTRW mereka, kalau sudah diproses oleh pemohon kemudian Dinas ESDM akan mengecek lagi ke lapangan, berikan rekomendasi secara teknis,” tegasnya.

Kalaupun pemkab ingin melakukan pendetailan terhadap pemetaan di mana saja wilayah pertambangan, maka pemkab harus mengusulkan perda RTRW ke Dinas ESDM NTB. Kemudian dari pemprov mengusulkan lagi ke pemerintah pusat untuk penetapan wilayahnya. (yun/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Penataan Kawasan Wisata Senggigi Dimulai

Penataan kawasan wisata Senggigi direalisasikan Dinas Pariwisata (Dispar) Lombok Barat (Lobar). Sayang, dari tujuh proyek dalam perencanaan, hanya lima yang bisa dieksekusi.

LPPOM MUI NTB Target Sertifikasi Halal 125 Usaha Rampung Tahun Ini

”Rinciannya, dari Dinas Perindustrian NTB dan pusat sebanyak 75 usaha, serta Dinas Koperasi Lombok Barat sebanyak 50 usaha,” katanya, kepada Lombok Post, Rabu (23/9/2020).

Solusi BDR Daring, Sekolah Diminta Maksimalkan Peran Guru BK

Jika terkendala akses dan jaringan internet, layanan dilaksanakan dengan pola guru kunjung atau home visit. ”Di sanalah mereka akan bertemu dengan siswa, orang tua, keluarga. Apa permasalahan yang dihadapi, kemudiann dibantu memecahkan masalah,” pungkas Sugeng.

Subsidi Kuota Internet, Daerah Blank Spot di NTB Pertanyakan Manfaat

”Kalau jangkauan towernya luas, tentu ini sangat menunjang sekaligus mendukung pemanfaatan kebijakan pusat,” tandasnya.

Anugerah Pewarta Astra 2020 Kembali Digelar

Astra mengajak setiap anak bangsa untuk menebar inspirasi dengan mengikuti Anugerah Pewarta Astra 2020. ”Di NTB sendiri kami membina warga Kelurahan Dasan Cermen yang merupakan wilayah Kampung Berseri Astra. Harapannya, masyarakat dapat menggambarkan dukungan Astra untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih optimis demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa,” ujar Gusti Ayu.

Pilwali Mataram, HARUM satu SALAM dua MUDA tiga BARU empat

Pengundian nomor Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota Mataram dan Wakil Wali Kota Mataram berjalan di bawah protokol Pandemi Covid-19 dengan ketat, pukul 19.00 wita-selesai semalam.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...
Enable Notifications    Ok No thanks