alexametrics
Minggu, 20 September 2020
Minggu, 20 September 2020

Pemilik Tanah Belum Mau Lepas Asetnya

MATARAM-Pembebasan lahan bypass dari Lombok International Airport (LIA) ke kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika tersendat. Penyebabnya, salah satu perusahaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Lombok Tengah. Mereka belum merelakan tanahnya dijadikan jalan. ”Kami sudah rapat dengan mereka (perusahaan), belum ada keputusan,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB H Azhar, kemarin (9/5).

            Dalam pertemuan di ruang rapat Sekda NTB, semua pihak dikumpulkan. Mulai dari Pemkab Lombok Tengah, Dinas ESDM, termasuk pemilik perusahaan PLTS. Perusahaan tersebut merupakan pemasok listrik ke PLN. Mereka memiliki lahan sekitar 80 hektare (ha), tapi hanya 7 ha yang akan dipakai untuk membangun jalan. ”Hanya sebagian kecil yang kami minta,” ujarnya.

Pemprov meminta pengusaha merelakan sebagian lahannya dijadikan jalan raya. Dia menjamin lahan dibayar dengan harga yang pantas. Bila ada bangunan di lahan itu, pemerintah akan menggantinya. Tapi semua tawaran pemerintah itu belum diterima. Utusan perusahaan dalam pertemuan itu tidak bisa mengambil keputusan. ”Mereka kirim orang yang tidak kompeten untuk menjawab,” katanya.

Azhar berharap perusahaan tersebut mau menjual lahannya kepada negara. Meski pasokan listrik penting, namun jalan tersebut sangat dibutuhkan negara untuk kepentingan lebih besar. Jalan itu akan menjadi akses utama untuk mendukung penyelenggaran event MotoGP 2021. ”Kami harap masalah lahan ini berjalan lancar,” harap Azhar.

Kepala Bidang Bina Marga, Dinas PUPR NTB H Sahdan menambahkan, anggaran yang disediakan untuk pembebasan lahan Rp 130 miliar. Total luas lahan yang dibutuhkan 85 ha dengan panjang 17 km. Pembebasan lahan ditargetkan selesai 2019, sehingga pekerjaan konstruksi bisa dimulai awal 2020.

Dengan waktu yang mepet, dia optimis pembangunan bypass bisa tepat waktu. Dalam setahun fisik jalan bisa diselesaikan. Strateginya dengan melakukan tender lebih awal. Kemudian pengerjaan fisik bisa dibagi-bagi dalam beberapa paket. (ili/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

14 Ribu UMKM Lombok Utara Diusulkan Terima Banpres

Jumlah UMKM KLU yang diusulkan menerima bantuan presiden (Banpres) Rp 2,4 juta bertambah. Dari sebelumnya hanya 4. 890, kini tercatat ada 14 ribu UMKM. ”Itu berdasarkan laporan kabid saya, sudah 14 ribu UMKM yang tercatat dan diusulkan ke pusat,” ujar Plh Kepala Diskoperindag KLU HM Najib, kemarin (18/9).

Cegah Penyimpangan, Bupati Lobar Amankan 640 Dokumen Aset Daerah

Dinas Arsip dan Perpustakaan Lombok Barat (Lobar) terus mencari dokumen-dokumen aset milik pemkab. ”Kalau arsip (dokumen) hilang, aset daerah juga melayang,” kata Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Lobar H Muhammad Yamil.

Penuh Sampah, Warga Dasan Geres Turun Bersihkan Sungai

Pola hidup bersih digalakkan warga di Lingkungan Dasan Geres Tengah. Salah satunya melalui program sungai bersih. ”Kita ciptakan lingkungan bersih dan asri,” kata Lurah Dasan Geres Hulaifi, kemarin.

Perintah Menteri, RT Wajib Bentuk Satgas Penaganan Covid-19

Upaya menekan penyebaran virus COVID-19 masih harus gencar. Salah satu kebijakan baru yang digagas adalah mewajibkan membentuk satgas penanganan COVID-19 hingga level kelurahan, dusun atau RT/RW. Satgas tersebut nantinya bertugas mengawal pelaksanaan kebijakan satgas pusat di lapangan.

Senggigi Telah Kembali (Bagian-2)

SELAMA berminggu-minggu “kegiatan tidak berarti ini” dilaksanakan tanpa ada maksud apa-apa kecuali biar sampah tidak menumpuk. Namun keberartian “kegiatan tidak berarti ini” justru menjadi simpul efektif dari kebersamaan dan rasa senasib sepenangungan seluruh komponen yang ikut bergotong royong.

Gowes di Jalan Raya Kini Tak Bisa Lagi Serampangan, Ini Aturannya

Belakangan tren bersepeda marak. Agar tertib, maka Kementerian Perhubungan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2020 Tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan pada 14 Agustus lalu. Kemenhub rutin untuk melakukan sosialisasi.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Pemda di NTB Wajib Daftarkan Honorer Ikut BPJS Ketenagakerjaan

"Seluruh tenaga kerja di NTB, baik yang ada di lingkungan pemerintah atau pun swasta, baik sektor formal maupun informal wajib mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan," tegas Wisma.
Enable Notifications    Ok No thanks