alexametrics
Kamis, 1 Oktober 2020
Kamis, 1 Oktober 2020

Penerimaan PAD Sektor Pertambangan Belum Akomodir Keuntungan Daerah

MATARAM-Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pertambangan untuk kas daerah sampai saat ini masih menjadi sorotan. Hal ini menjadi isu hangat yang dibahas dalam konsultasi publik Raperda tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Dinas ESDM NTB, kemarin (9/5).

Direktur PT Bumi Mas Kawinda Jaya mengatakanz dalam raperda yang memiliki 20 bab itu, tidak menyinggung soal profit sharing perusahaan pertambangan ke pemda. “Selama ini kan kita sering ngeluh, apa sih kegiatan tambang ini menguntungkan bagi daerah atau tidak,” terangnya, kemarin (9/5).

Rumusan secara umum tentang profit sharing kata Mulyadin sebenarnya bisa dimasukkan dalam raperda tersebut. Apakah menggunakan mekanisme Kerja sama Operasional (KSO) atau yang lain. Menyoal implementasinya nanti, tergantung dari peraturan gubernur (pergub) yang mengatur lebih lanjut tentang aturan ini. “Makanya perlunya pembahasan profit sharing ini dicantumkan,” ujarnya.

Kepala Bidang Mineral dan Batuan Dinas ESDM NTB Mastari mengatakan, belum diketahui apakah ada peraturan pada tingkat atas yang mengatur pengelolaan pertambangan mineral dan batubara membahas soal profit sharing perusahaan tambang kepada pemda. Termasuk juga soal CSR-nya.

“Kami belum tahu karena peraturan diatasnya seperti di peraturan kementerian sendiri belum mengatur mengenai hal itu,” jawabnya.

Namun Mulyadin bersikukuh bahwa inilah saatnya Pemprov NTB melakukan terobosan hukum. Hal ini sama sekali tidak bertentangan dengan aturan dibatasnya. Baik itu peraturan menteri maupun undang-undang. Karena Pemprov NTB harus melihat kepentingan dan kemanfaatan raperda ini bagi masyarakat NTB.

Aturan profit sharing harus segera diakomodir agar kegiatan pertambangan di NTB yang memiliki keuntungan yang tidak sedikit. Harus memberi manfaat yang besar bagi daerah. Karena itulah, melalui raperda yang sedang dirancang sekarang, pemda harus jeli melihat celah agar perusahaan tambang bisa membagi keuntungannya ke daerah.

Mulyadin tidak muluk-muluk, dalam raperda bisa diatur profit sharing perusahaan mencapai 10 persen dari hasil produksi perusahaan. “Kalau ini bisa diatur, maka bisa menambah bahkan meningkatkan PAD NTB, belanja daerah bisa terakomodir dan manfaatnya kepada masyarakat juga bisa lebih terasa,” tutupnya. (yun/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Dompu Zona Merah, Simulasi KBM Tatap Muka Dua Sekolah Distop

Rinciannya, SMAN 1 dan 2 Kilo, SMAN 1 dan 3 Pekat, SMAN 1 Kempo, SMKN 1 Manggalewa, SMKN 2 Dompu, dan SMAN 1 Hu’u. Namun, hanya simulasi di SMKN 2 Dompu dan SMAN 1 Hu’u yang dihentikan. ”Pertimbangannya, karena sekolah itu ada di wilayah kota dan dekat kota, sebagai pusat penyebaran Covid-19,” jelasnya.

Cegah Penyakit Jantung di Masa Pandemi

dr. Yusra Pintaningrum, SpJP(K),FIHA,FAPSC,FAsCC

Sah! Gaji dan Tunjangan PPPK Sama dengan PNS

Penantian panjang honorer K2 yang lulus seleksi tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 lalu akhirnya usai sudah. Payung hukum terkait gaji dan tunjangan PPPK telah diterbitkan.

Antisipasi Penyebaran Covid Klaster Kampus!

KONDISI masyarakat pada era tatanan kehidupan baru (new normal) saat ini seolah-olah menggambarkan situasi masyarakat telah beradaptasi dengan tenangnya, kembalinya kehidupan normal saat ini kesadaran kita sebagai masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19 sedikit demi sedikit sudah mulai abai dalam menerapkan pola hidup sehat dalam upaya pencegahan dan memutus rantai penularan virus corona.

Penurunan Kasus Korona di NTB Ternyata Semu

Perubahan warna zona Covid-19 di NTB tidak menentu. Kabupaten Dompu yang sebelumnya digadang-gadang sebagai daerah percontohan kini malah masuk zona merah kasus penularan Covid-19.

Pemerintah Harus Turunkan Harga Tes Swab

TARIF uji usap atau tes swab dinilai masih terlalu mahal. Ketua DPR RI Puan Maharani pun meminta pemerintah mengendalikan tarif tes sebagai salah satu langkah pengendalian dan penanganan penyebaran Covid-19. Jumlah masyarakat yang melakukan tes mandiri akan meningkat ketika harganya lebih terjangkau.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks