alexametrics
Rabu, 30 September 2020
Rabu, 30 September 2020

Diduga Bermasalah, KASN Mulai Dalami Mutasi Pejabat Pemprov NTB

MATARAM-Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) akan mengkaji pelanggaran dalam proses mutasi yang dilakukan Pemprov NTB. ”Kalau tidak sesuai prosedur bisa dibatalkan,” kata Ketua KASN Prof Agus Pramusinto, pada Lombok Post, kemarin (8/5).

Tahap awal, ia akan mempelajari proses mutasi yang dilakukan Pemprov  beberapa waktu lalu. Sebelum membuat kesimpulan, tentu mereka membutuhkan penjelasan dari Pemprov. ”Kami akan klarifikasi dan analisis dulu,” katanya.

Senin (4/5) lalu, Gubernur NTB H Zulkieflimansyah memutasi 105 pejabat. Sebanyak 14 pejabat eselon II, 44 pejabat eselon III dan 47 pejabat eselon IV. Satu orang eselon II yakni HM Suruji turun menjadi staf khusus, dua pejabat promosi dan 11 orang lainnya dirotasi.

Belakangan diketahui mutasi tersebut belum mendapat rekomendasi dari KASN. Persetujuan KASN harusnya didapatkan sebelum pelantikan. Bila tidak ada, proses mutasi dianggap cacat prosedur. ”Untuk mutasi JPT pratama dan madya harus konsultasi dengan KASN, lalu KASN akan mengkaji dan memberi rekomendasi,” jelas Agus.

Demkian pula untuk mutasi dan rotasi, dalam aturannya JPT pratama baru bisa dipindah minimal sudah menduduki jabatan dua tahun. ”Hal ini untuk melindungi ASN agar bisa konsentrasi bekerja tanpa khawatir dipindah-pindah oleh PPK,” terangnya.

Namun kenyataanya, dalam mutasi yang dilakukan Gubernur NTB, ada pejabat yang sebelumnya promosi melalui seleksi terbuka, belum dua bulan menduduki jabatannya sudah dipindah ke jabatan lain. Pejabat tersebut adalah H Amry Rahman yang sebelumnya Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu digeser menjadi Kepala Bappeda NTB.

Hanya saja, hingga kemarin, KASN belum mendapat gambaran utuh tentang mutasi Pemprov NTB. Karenanya mereka akan mengkaji lebih dalam sebelum membuat kesimpulan.

Terpisah, Gubernur NTB H Zulkieflimansyah menegaskan mutasi pejabat yang dilakukannya pasti sudah melalui prosedur yang benar. Termasuk proses-proses di KASN sudah ditempuh.

”Saya sudah meminta kepala BKD dan Sekda, sebelum mutasi berkomunikasi dengan KASN,” klaimnya.

Menurut laporan yang diterima, Sekda HL Gita Ariadi dan Kepala BKD Muhammad Nasir NTB sudah berkomunikasi dengan KASN. ”Tapi pimpinan KASN ini banyak. Yang jelas kami sudah berkomunikasi dengan KASN,” klaimnya.

Baginya, persoalan itu mestinya bisa diselesaikan. Sebab, pemprov butuh segera. Kerja-kerja penanganan Covid-19 harus cepat. ”Kadis-kadis yang baru ini memang yang betul-betul gesit,” tegasnya.

Ia mencontohkan Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Sosial membutuhkan kepala OPD yang mampu bekerja cepat. ”Kita tidak bisa menunggu lagi. Kalau ditunggu karena alasan administrasi ya gak jalan kita,” ujar politisi PKS itu.

Dalam kondisi darurat bencana Covid-19, diskresi pimpinan dibutuhkan agar pemeritah bisa bergerak cepat. Misalnya, terkait isu perempuan dan anak, saat ini jumlah kasus anak terdampak Covid-19 terus meningkat. Karenanya butuh kepala dinas yang bekerja cekatan dalam menyelesaikan masalah. ”Ini harus cepat,” tegasnya.

Terkait penurunan eselon HM Suruji, Gubernur Zul menjelaskan, itu karena Suruji sudah menyatakan ingin mundur. Ketika ada pejabat ingin mundur, di sisi lain jabatan yang tersedia terbatas, keputusan itulah yang diambil. ”Saya kira biasa-biasa saja,” tandasnya. (ili/r6)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

World Tourism Day, Pembangunan Harmoni Manusia dan Alam

PERUBAHAN arah pembangunan menuju pembangunan berkelanjutan saat ini menjadi tema utama dan agenda universal, termasuk dalam pembangunan disektor kepariwisataan. Pembangunan berkelanjutan yang dimaksud yakni menyeimbangkan dan mengintegrasikan antara pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan untuk kelangsungan hidup manusia dan bumi (Resolusi Majlis Umum PBB, 2015).

PLN Diskon 75 Persen Tambah Daya Hingga 3 Oktober

PLN NTB terus mendukung upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi. Khususnya bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan juga Industri Kecil Menengah. Salah satunya dengan memberikan keringanan Biaya Penyambungan Tambah Daya untuk memberdayakan dan menumbuhkan kegiatan perekonomian UMKM/IKM.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Masih Banyak Masyarakat Yakin Tak Tertular Korona

KESADARAN dan pemahaman masyarakat pada bahaya Covid-19 masih rendah. Hal itu tercermin dari survei Perilaku Masyarakat di Masa Pandemi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).

Omnibus Law Disahkan, Buruh Ancam Mogok Nasional

Pembahasan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law di DPR yang sudah rampung menimbulkan tanda tanya besar di kalangan pekerja. Sebab, pekerja akan paling terdampak dengan pasal-pasalnya. Salah satunya soal pemberian pesangon.

Optimisme Najmul – Suardi di Tengah Pandemi

Bencana gempa bumi 2018 dan pandemi Covid-19 membawa ujian berat bagi pariwisata di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Tetapi semangat tidak boleh padam, masa-masa pandemi harus dilalui dengan penuh keteguhan dan ikhtiar yang kokoh.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.

Taspen Lindungi JKK JKM Non ASN

PT Taspen kini memberikan jaminan dan perlindungan penuh terhadap pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN)
Enable Notifications    Ok No thanks