alexametrics
Senin, 28 September 2020
Senin, 28 September 2020

Mudah Busuk, Paket Telur dalam Bantuan JPS Gemilang Bakal Dihapus

MATARAM-DPRD NTB terus mengawal Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang. Selama dua hari yakni Rabu dan Jumat, Komisi II Bidang Perekonomian menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan OPD teknis di balik JPS Gemilang.

Dari hasil RDP itu komisi II DPRD NTB menyebut bila OPD teknis bersedia menghapus telur. “Ya karena telur kan selama ini rentan masalah salah satunya cepat busuk,” kata Anggota Komisi II DPRD NTB Muhammad Akri.

Komposisi item JPS Gemilang pun berubah. Antara lain beras, minyak goreng, ikan kering, abon ikan, dan garam. Selain itu ada masker non medis ditambah suplemen seperti susu kedelai, teh kelor/serbat jahe, minyak kayu putih/cengkih, dan sabun cair/sabun batang.

Munculnya minyak kayu putih/cengkih kembali dengan alasan untuk pemberdayaan UKM lokal. Pemprov NTB rupanya masih keukuh minyak kayu putih ini penting sekalipun urgensinya lemah bagi masyarakat yang terdampak ekonomi akibat Pandemi Covid-19.

Akri menambahkan pengadaan item JPS Gemilang saat ini langsung dihandel langsung oleh OPD teknis. “Tidak lewat GNE lagi,” terangnya.

OPD teknis yang fokus menyiapkan item JPS Gemilang antara lain Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi dan UKM, dan Dinas Ketahanan Pangan NTB. “Jadi dinas-dinas itu yang menyiapkan isinya,” ulas politisi PPP itu.

Sekretaris Komisi II DPRD NTB HL Hadrian Irfani pun menyebut JPS Gemilang banyak kelemahan. Pria yang akrab di sapa Ari itu meminta agar ke depan pemprov tidak lagi mendistribusikan JPS secara terpisah. “Tidak parsial tetapi secara paket,” pintanya.

Politisi asal Lombok Tengah itu mengatakan nantinya khusus Masker akan didistribusikan langsung oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Tidak masuk dalam paket JPS Gemilang. “Di serahkan door to door,” ulasnya.

Ari mengatakan tetap mengapresiasi rencan pemprov memberdayakan UKM dalam pengadaan item JPS Gemilang. Namun demikian komisi II tetap akan mengawal ketat proses distribusi JPS gemilang tahap ke dua. “Prinsipnya komisi II akan kawal dan kontrol terus kebijakan eksekutif agar tepat sasaran dan sesuai dengan konsep membantu yang terdampak Covid-19,” pungkasnya. (zad/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Proyek Pembangunan Dermaga Senggigi Tak Jelas

Dermaga Senggigi berpotensi mangkrak lebih lama. Meski Dinas Perhubungan (Dishub) Lombok Barat (Lobar) tetap mengupayakan kelanjutan pembangunannya. ”Mau tidak mau harus kita lanjutkan. Itu kewajiban kita,” kata Kadishub Lobar HM Najib.

Distribusi Bantuan Beras Lelet, Dewan Minta Pemprov NTB Ambil Alih

”Pemda harus secepatnya koordinasi ke pusat, kalau ada kemungkinan ambil alih, take over secepatnya, kasihan masyarakat,” tegas Anggota Komisi V DPRD NTB Akhdiansyah, Minggu (27/9/2020).

Kantongi Persetujuan Mendagri, Pjs Bupati Boleh Lakukan Mutasi

”Bisa (rombak) tetapi ada kendali di situ yakni rekom KASN. Pejabat definitif saja harus ada rekom KASN,” katanya.

Akhir September, Tren Konsumsi BBM dan LPG di NTB Meningkat

”Jumlah ini meningkat dibandingkan Bulan Mei 2020, ketika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilaksanakan di berbagai daerah,” kata Unit Manager Communication, Relations, & CSR MOR V Jatimbalinus Rustam Aji, Jumat (25/9/2020) lalu.

LEM Hadirkan Baby Crab dan Gelar Plants Exhibition

Kami terus menghadirkan apa pun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Terpenting bisa menghibur mereka selama masa pandemi ini,” imbuh Eva.

Soal Kuota Gratis, Sekolah di Mataram Masih Validasi Data

”Verval ini kita lakukan  secara bertahap juga, setiap hari ada saja yang divalidasi,” jelas Suherman.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks