alexametrics
Kamis, 1 Oktober 2020
Kamis, 1 Oktober 2020

Tim Fasilitasi Pemprov Tak Ganggu Dewan KEK Mandalika

MATARAM-Menjadi tuan rumah untuk MotoGP 2021 membuat NTB terus berbenah. Berbagai macam persiapan mulai dilakukan. Tidak hanya soal infrastruktur, namun Sumber Daya Manusia (SDM) juga jadi perhatian pemprov.

Pada Rapat Pimpinan (rapim) 4 Maret lalu, Gubernur NTB H Zulkieflimansyah membentuk sebuah tim fasilitasi dan langsung menunjuk Sekda NTB H Rosiady Sayuti sebagai ketuanya.

Saat Lombok Post mengkonfirmasi lebih jauh, soal progres tim ini, Rosiady mengatakan, jika dalam waktu dekat bersama OPD terkait akan menggelar Rapat Koordinasi (rakor). “Kalau saat ini memang belum ada progresnya ya, tetapi saya sudah rencanakan kalau minggu depan segera akan kami gelar rakor,” terangnya.

Sampai saat ini, dirinya belum bisa membocorkan lebih jauh soal rencana kerja tim. Karena harus mengumpulkan terlebih dahulu OPD-OPD terkait yang nantinya tergabung dan terpadu dalam tim tersebut. Seperti Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan dan masih banyak lagi. “Kita harus mendengarkan mereka juga, harus ada diskusi bersama,” tandasnya.

Dalam pembentukan sebuah tim, tentu harus ada sumber pembiayaan. Terkait hal itu, dirinya tidak menampik bahwa biaya pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi akan masuk di APBD. “Pasti ada dari APBD,” jawabnya singkat.

Selain mempersiapkan masyarakat agar tidak hanya menjadi penonton, tim ini juga bergerak sebagai bentuk pengawalan dari pemda dalam menyukseskan pelaksanaan MotoGP 2021. “Kita harus memiliki komitmen kuat demi terselenggaranya MotoGP 2021 di KEK Mandalika,” tambahnya.

Terkait kontroversi bahwa tim dinilai bisa mengambil peran dan fungsi Dewan KEK Mandalika, Rosiady dengan tegas membantah hal itu. Sebab tim ini akan mendukung dan membantu kinerja Dewan KEK Mandalika. “Kami akan bantu, apalagi perhelatan besar semacam ini pasti ada ratusan ribu orang yang akan terlibat, makanya kita harus persiapkan masyarakat sesuai bidang, untuk berpartisipasi,” tutupnya. (yun/r7)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Dompu Zona Merah, Simulasi KBM Tatap Muka Dua Sekolah Distop

Rinciannya, SMAN 1 dan 2 Kilo, SMAN 1 dan 3 Pekat, SMAN 1 Kempo, SMKN 1 Manggalewa, SMKN 2 Dompu, dan SMAN 1 Hu’u. Namun, hanya simulasi di SMKN 2 Dompu dan SMAN 1 Hu’u yang dihentikan. ”Pertimbangannya, karena sekolah itu ada di wilayah kota dan dekat kota, sebagai pusat penyebaran Covid-19,” jelasnya.

Cegah Penyakit Jantung di Masa Pandemi

dr. Yusra Pintaningrum, SpJP(K),FIHA,FAPSC,FAsCC

Sah! Gaji dan Tunjangan PPPK Sama dengan PNS

Penantian panjang honorer K2 yang lulus seleksi tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 lalu akhirnya usai sudah. Payung hukum terkait gaji dan tunjangan PPPK telah diterbitkan.

Antisipasi Penyebaran Covid Klaster Kampus!

KONDISI masyarakat pada era tatanan kehidupan baru (new normal) saat ini seolah-olah menggambarkan situasi masyarakat telah beradaptasi dengan tenangnya, kembalinya kehidupan normal saat ini kesadaran kita sebagai masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19 sedikit demi sedikit sudah mulai abai dalam menerapkan pola hidup sehat dalam upaya pencegahan dan memutus rantai penularan virus corona.

Penurunan Kasus Korona di NTB Ternyata Semu

Perubahan warna zona Covid-19 di NTB tidak menentu. Kabupaten Dompu yang sebelumnya digadang-gadang sebagai daerah percontohan kini malah masuk zona merah kasus penularan Covid-19.

Pemerintah Harus Turunkan Harga Tes Swab

TARIF uji usap atau tes swab dinilai masih terlalu mahal. Ketua DPR RI Puan Maharani pun meminta pemerintah mengendalikan tarif tes sebagai salah satu langkah pengendalian dan penanganan penyebaran Covid-19. Jumlah masyarakat yang melakukan tes mandiri akan meningkat ketika harganya lebih terjangkau.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks