alexametrics
Senin, 28 September 2020
Senin, 28 September 2020

Dua Orang Tak Hadir Dihari Pertama Seleksi JPT Pratama Pemprov NTB

MATARAM-Dua orang peserta seleksi jabatan pimpinan tinggi (JPT) Pratama Pemprov NTB tidak hadir. ”Satu orang atas nama Ahmad Fathoni sakit, satu lagi pak Raisah belum ada keterangan,” kata Kepala Sekretariat Penitia Seleksi (Pansel) JPT Pratama Irwan Jaya, kemarin (10/3).

                Hari pertama seleksi, peserta menjalani tes manajerial dan tes psikologi. Harusnya 33 orang peserta mengikuti seleksi. Namun karena dua orang tidak hadir, hanya 31 orang peserta yang ikut.

Ahmad Fathoni yang tak hadir melamar posisi kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Sedangkan Raisah yang melamar kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB. ”Mereka masih bisa masuk tapi nilainya akan berkurang nanti,” katanya.

Absennya dua orang tersebut membuat pesaing di dua OPD itu berkurang. DPMPTSP NTB yang tadinya empat orang, kini menyisakan tiga orang. Kemudian BPKAD yang tujuh orang menjadi enam orang.

Sementara OPD lainnya tetap sama, seperti Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB lima orang peserta. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB lima orang, dan Biro Pemerintahan Setda NTB 12 orang.

Seleksi hari kedua, hari ini akan dilanjutkan dengan leaderless group discussion (LGD). ”Ini untuk melihat kepemimpinan mereka,” katanya.

Tahap selanjutnya, 12 Maret peserta diminta membuat makalah. Tanggal 13-15 Maret mereka persentasi makalah dan tes wawancara. Sehingga dalam seminggu ini, proses seleksi sudah selesai.

Amri Rahman, salah satu peserta mengaku siap bersaing dengan pejabat lain di provinsi. ”Semua kita ikhtiar, urusan pengambilan keputusan itu orang lain,” kata kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang KSB itu.

Meski secara keseluruhan jumlah pelamar banyak, namun di DPMPTSP yang dia lamar hanya empat orang, bahkan tiga orang karena satu tidak masuk. ”Kita berusaha saja, karena teman-teman yang lain usahanya sama juga,” katanya. (ili/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Distribusi Bantuan Beras Lelet, Dewan Minta Pemprov NTB Ambil Alih

”Pemda harus secepatnya koordinasi ke pusat, kalau ada kemungkinan ambil alih, take over secepatnya, kasihan masyarakat,” tegas Anggota Komisi V DPRD NTB Akhdiansyah, Minggu (27/9/2020).

Kantongi Persetujuan Mendagri, Pjs Bupati Boleh Lakukan Mutasi

”Bisa (rombak) tetapi ada kendali di situ yakni rekom KASN. Pejabat definitif saja harus ada rekom KASN,” katanya.

Akhir September, Tren Konsumsi BBM dan LPG di NTB Meningkat

”Jumlah ini meningkat dibandingkan Bulan Mei 2020, ketika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilaksanakan di berbagai daerah,” kata Unit Manager Communication, Relations, & CSR MOR V Jatimbalinus Rustam Aji, Jumat (25/9/2020) lalu.

LEM Hadirkan Baby Crab dan Gelar Plants Exhibition

Kami terus menghadirkan apa pun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Terpenting bisa menghibur mereka selama masa pandemi ini,” imbuh Eva.

Soal Kuota Gratis, Sekolah di Mataram Masih Validasi Data

”Verval ini kita lakukan  secara bertahap juga, setiap hari ada saja yang divalidasi,” jelas Suherman.

Simulasi Pembukaan Sekolah di NTB, Kerumunan Siswa Masih Terjadi

”Kalau di dalam lingkungan sekolah, semuanya tertib, tetapi pada saat pulang, masih ada kita temukan (kerumunan) meski tidak terlalu banyak ya,” ujarnya.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks