alexametrics
Selasa, 11 Agustus 2020
Selasa, 11 Agustus 2020

Pemprov NTB Antisipasi Penerima Ganda Penyaluran JPS Gemilang

MATARAM-Penyaluran jaring pengaman sosial (JPS) Gemilang dilakukan setelah pusat menyalurkan JPS-nya. ”Ini untuk menghindari penerima ganda,” kata Kepala Dinas Sosial NTB Hj Wismaningsih Drajadiah, kemarin (10/4).

Pemerintah pusat menyalurkan JPS tahap pertama 10 April, kemarin. Sedangkan pemprov mulai menyalurkan 15 April mendatang. ”Jika ada penundaan JPS dari pusat, kami juga akan menyesuaikan pendistribusian JPS Gemilang,” jelas Wismaningsih.

Pemprov menyiapkan bantuan bagi 105 ribu KK. Terdiri dari 73 ribu KK miskin dan 32 ribu KK sektor formal dan informal terdampak Covid-19. ”Bukan hanya warga miskin tapi mereka yang rentan,” kata Wisma.

Ke-73 ribu KK miskin merupakan gabungan desil 1 (sangat miskin), desil 2 (miskin) dan desil 3 (rentan miskin/hampir miskin) yang belum tertangani bantuan pusat. ”Data ini berdasrkan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial RI terbaru,” jelasnya.

Wisma merinci, ke-73 ribu KK miskin tersebut terdiri dari 1.868 KK di Kota Mataram, 28.817 KK di Kabupaten Lombok  Timur, 11.780 KK di Lombok Tengah, 6.398 KK Kabupaten Lombok Barat, dan 2.827 KK di Lombok Utara.

Sementara di Kabupaten Sumbawa 3.937 KK, Kabupaten Sumbawa Barat 1.757 KK, Kota Bima 1.344 KK, Kabupaten Bima 8.838 KK, dan Dompu ada 5.434 KK. ”Data tersebut bisa saja belum valid sesuai keadaan di lapangan saat ini,” katanya.

Hal itu disebabkan data Pusdatin atau Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) merupakan rilis Kemensos RI per Oktober 2019. Data itu didasarkan update KK miskin oleh bupati dan wali kota. ”Bisa saja ada yang sudah meninggal, pindah tempat tinggal atau sudah tidak miskin lagi tapi masih tercantum di data tersebut,” terangnya.

Data Pusdatin Kemensos RI, kata Wisma, menjadi referensi awal. ”Selanjutnya pada para kadis sosial kabupaten kota memverifikasi ulang KK miskin,” katanya.

 Sementara itu, 32 ribu KK sektor formal dan informal, antara lain, tukang ojek, korban PHK, PKL, buruh migran, IKM, PDP dan ODP. ”Kuotanya per kabupaten kota didasarkan pada tingkat rasio kemiskinan masing-masing daerah,” jelasnya.

Wisma menegaskan, hasil verifikasi dan validasi 105 ribu KK dari kabupaten kota harus diterima paling lambat 13 April. ”Kami mengharapkan dukungan semua pihak,” katanya.

Sebelumnya, Gubernur NTB  H Zulkieflimansyah menjelaskan, program jaring sosial bertujuan meminimalisasi dampak sosial ekonomi pandemi Covid-19 di NTB. ”Bantuan dalam bentuk paket sembako plus,” katanya.

Bantuan itu antara lain beras, telur, minyak goreng, teh, dan minyak kayu putih. Satu paketnya senilai Rp 250 ribu per KK per bulan. ”Akan diberikan selama masa darurat Covid-19 dalam tempo tiga bulan,” ujar Zul.

Bantuan-bantuan yang diberikan merupakan produk UKM NTB. Tujuannya, di samping membantu warga miskin, para pelaku usaha kecil dan menengah di NTB juga terbantu. (ili/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

VIDEO : Dua Kali Masuk Bui, Papuk Jon Kembali Ditangkap Polisi

Sorang pria berinsial MB alias Papuk Jon tak juga kapok. Meski usia sudah memasuk 58 tahun, Papuk Jon masih saja mencuri. ”Kakek ini residivis. Sudah dua kali masuk penjara. Kasus sebelumnya juga mencuri,” kata Kapolsek Cakranegara AKP Zaky Maghfur, Senin malam (9/8).

Kapal Tenggelam di Tarakan, Satu Polisi Asal Lombok Tengah Meninggal

Kabar duka datang dari Ditpolairud Polda NTB. Satu anggotanya yang sedang bawah kendali operasi (BKO) di Ditpolairud Polda Kalimantan Utara (Kaltara) meninggal dunia.

Penjualan Mobil Toyota di NTB Masih Stagnan, Avanza Paling Diminati

”Dibanding saat kondisi normal, penjualan mobil baru pulih di angka 40-50 persennya saja. Kondisi ini bisa dibilang masih jauh dari situasi penjualan saat normal dulu,” kata Kepala Cabang Krida Toyota NTB Samsuri Prawiro Hakki, kepada Lombok Post, Senin (10/8/2020).

Data Kemiskinan NTB Belepotan, Verifikasi dan Validasi Sangat Lambat

Verifikasi dan validasi data kemiskinan atau data terpadu kesejahteraan sosial (DTSK) di NTB rupanya masih lambat. Hingga kemarin, baru lima daerah yang melaporkan hasil verifikasi dan validasi DTSK tersebut. Dari lima daerah itu, progres tiga daerah belum sampai 50 persen.

Kurikulum Darurat, Materi Belajar Siswa Dipangkas Hingga 70 Persen

LAMA DINANTI, Kurikulum darurat secara resmi telah diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Pada kurikulum ini, banyak materi yang dipangkas bahkan lebih dari separo.

Lale Sileng, Figur Pemimpin Perempuan Kaya Pengalaman Birokrasi

Kenyang pengalaman di dunia birokrasi, Hj Lale Prayatni punya modal mumpuni untuk memimpin daerah. Urusan mengelola birokrasi, anggaran, hingga perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, sudah lekat dengan kesehariannya. ”Sudah khatam saya soal itu,” kata Prayatni.

Paling Sering Dibaca

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Cucu Bupati Pertama Loteng Siap Mengabdi untuk Lombok Tengah

Menjadi satu-satu sosok perempuan, Hj Lale Prayatni percaya diri maju menjadi calon bupati Lombok Tengah. Birokrat perempuan ini ingin membawa perubahan bagi Lombok Tengah ke arah lebih baik. ”Saya terpanggil untuk mengabdi di kampung halaman saya,” kata Hj Lale Prayatni, Minggu (9/8).

Digerebek Polisi, Doyok dan Tutik Gagal Nyabu di Karang Bagu

Terduga pengedar sabu berinisial H alias Doyok ditangkap tim khusus (Timsus) Ditresnarkoba Polda NTB. Dia diringkus bersama seorang perempuan berinisial HT alias Tutik, Jumat sore (7/8) lalu.

Lale Sileng Pilih Yusuf Saleh Sebagai Wakil di Pilbup Loteng

Lale Prayatni memutuskan untuk menggandeng HM Yusuf Saleh. “Ya,” kata Lale singkat saat dihubungi, Minggu (9/8).
Enable Notifications.    Ok No thanks