alexametrics
Kamis, 11 Agustus 2022
Kamis, 11 Agustus 2022

Digedor Massa Aksi 11 April, DPRD NTB Dukung Gerakan Moral Mahasiswa

MATARAM-Ketua DPRD NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda menemui ratusan massa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) yang berorasi di depan Gedung DPRD NTB, Jalan Udayana, Kota Mataram, Senin (11/4/2022).

“DPRD NTB telah membuat surat pernyataan sikap yang ditujukan kepada Presiden RI Joko Widodo,” katanya.

Adapun bunyi surat pernyataan sikap tersebut, kata dia, disampaikan bahwa DPRD NTB menyatakan sikap politik dan possisioning sebagai representasi perwakilan dari masyarakat NTB. Ini sehubungan dengan munculnya berbagai reaksi dari berbagai unsur masyarakat dan aksi unjuk rasa mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya terkait dengan isu-isu Nasional yang berkembang pada saat ini.

Sikap dewan tertuang dalam beberapa hal. Pertama, mendukung gerakan moral mahasiswa untuk menurunkan harga kebutuhan pokok rakyat dan bahan bakar minyak (BBM), Gas LPG, PPn dan ketahanan pangan lainnya yang saat ini naik sangat tidak wajar dan membuat rakyat hidup susah.

Kedua, meminta kepada Presiden RI segera menyatakan dengan tegas dan jelas bahwa tidak akan bersedia demi dan untuk tujuan apapun memperpanjang masa jabatan atau periode presiden.

Baca Juga :  Banyak Anggota DPRD NTB Belum Lapor Harta ke KPK

Ketiga, menunda dan mengkaji ulang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara termasuk substansi pasal-pasal yang bermasalah dan dampak yang ditimbulkan baik dari aspek lingkungan hidup, hukum, sosial ekologi, politik, ekonomi dan kebencanaan.

“Keempat, mengusulkan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Demikian Pernyataan Sikap resmi ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak Presiden kami,” terang politisi Golkar ini.

Ketua Umum HMI Cabang Mataram Eko Saputro saat berorasi menyampaikan delapan tuntutan. Menurutnya, kebijakan-kebijakan irasional itulah yang mereka tolak dan ingin gagalkan. Bagaimanapun Indonesia harus mengikuti mekanisme dan prosedur konstitusional, bukan malah menghalalkan segala cara sehingga penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).

Sehingga, aliansi OKP dan BEM menuntut pemerintah menurunkan harga BBM, menurunkan PPN, stabilkan harga kebutuhan pokok, segera sahkan RUU TPKS, evaluasi total kinerja seluruh jajaran menteri kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin. Selanjutnya hentikan pencabutan subsidi publik, kawal penerapan Perda No 5 Tahun 2021 tentang Pernikahan Dini dan hentikan tindakan represifitas yang dilakukan aparat terhadap gerakan rakyat dan mahasiswa.

Baca Juga :  Demo Omnibus Law Sisakan Kerusakan Gedung DPRD NTB

“Indonesia sedang tidak baik-baik saja, hari ini sudah dibenturkan dengan adanya penundaan pemilu dan beberapa kondisi rakyat lainnya,” kata Eko.

Kepada semua anak bangsa, HMI mendorong untuk tetap menjaga soliditas dan stabilitas keamanan demi merawat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai keberagaman yang harmonis.

Kepada Presiden, HMI meminta agar mengevaluasi kembali jajaran menteri dalam Kabinet Indonesia Maju yang tidak kapabel dalam menjalankan tanggungjawabnya.

Tidak hanya itu, HMI juga menyinggung masalah pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke Kalimantan Timur. Dalam hal ini, HMI menyatakan setuju namun dengan sejumlah catatan diantaranya menjamin pembangunan IKN Nusantara berdasarkan kaidah lingkungan hidup.

“Ini untuk menjaga keberlanjutan kelestarian lingkungan hidup,” ujar dia.

Terakhir, pemerintah harus menjamin keterlibatan masyarakat lokal, baik dalam proses perencanaan, pembangunan dan masuk dalam struktur Badan Otorita Ibu Kota Negara Nusantara. (ewi/r10)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/