alexametrics
Minggu, 27 September 2020
Minggu, 27 September 2020

SAKIP Kabupaten Kota juga Harus Bagus

MATARAM-Gubernur menargetkan nilai A untuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) NTB. Namun tidak mudah untuk mencapainya. Diperkirakan, nilai A baru bisa dicapai dalam dua atau tiga tahun ke depan.

Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) NTB Wedha Magma Ardhi menjelaskan, saat ini mereka tengah menyiapkan peta jalan untuk mendapatkan level A. Biro Organisasi, Bappeda, dan Inspektorat akan berbagi tugas. Selanjutnya membagi peran masing-masing OPD yang menjadi substansi penilaian SAKIP. ”Kita pilih OPD mana yang akan kita genjot untuk mendapatkan nilai A,” katanya, kemarin (10/5).

Karena ingin naik level menjadi A, langkah pertama yang akan dilakukan memantapkan pemahaman OPD terkait skema kerangka kerja logis. Mulai dari input, proses, output, out come, sampai pada dampaknya. ”Kita akan coba meningkatkan kualitas dari masing-masing OPD,” katanya.

Setelah itu, menguatkan sinkronisasi program OPD untuk menguatkan indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK). Salah satu penilaian SAKIP adalah keterpaduan antara program OPD dengan RPJDM.

Nilai NTB saat ini sudah B. Untuk mencapai A masih ada kesenjangan. Kekurangan itu yang diperbaiki. Tapi untuk mendapat nilai A semua OPD harus sudah bagus. Tantangannya ke depan bagaimana membuat LAKIP semua OPD bagus. ”Dengan upaya kita mudah-mudahan dalam dua tiga tahun bisa kita capai A,” tegasnya.

Kepala Biro Organisasi Setda NTB Yusron Hadi menambahkan, untuk mendapatkan nilai A, tidak hanya SAKIP pemprov saja yang harus bagus. Tetapi juga LAKIP OPD dan SAKIP kabupaten/kota. Di NTB hanya empat derah yang mendapat nilai B yakni Pemprov NTB, Kota Mataram, Kota Bima, Lombok Barat, dan Lombok Utara.

Sementara enam daerah nilainya C dan CC. Kabupaten Sumbawa Barat dan Lombok Timur mendapat nilai C, kemudian Dompu bersama Lombok Tengah, Sumbawa dan Kabupaten Bima mendapat nilai CC. ”Ini harus kita perjuangkan supaya mendapat nilai B sehingga mendukung nilai provinsi,” ujarnya.

Dalam hal ini, Bappeda dan Inspektorat berperan penting untuk mencapai target A. Sebab perencanaan mendapat porsi penilaian paling besar yakni 30 persen. SAKIP NTB sudah diserahkan ke pusat 28 Maret 2019. Sekarang mereka melakukan evaluasi terhadap rencana strategis OPD yang dicocokkan dengan RPJDM.

Penerapan SAKIP memastikan anggaran hanya digunakan untuk membiayai program prioritas. Sehingga terjadi penghematan anggaran. Kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan RPJDM akan dihapus. Pada akhirnya tata kelola pemerintahan berjalan tepat sasaran, efektif dan efisien.

Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menunjukkan, penerapan SAKIP sepanjang 2018 menghemat anggaran hingga Rp 65,1 triliun. Seperti di wilayah II terdapat 11 pemerintah provinsi dan 150 kabupaten/kota, termasuk di dalamnya NTB menghemat Rp 22,3 triliun. Sementara 186 pemerintah daerah wilayah III menghemat anggaran hingga Rp 6,9 triliun.

Penghematan diperoleh melalui pemangkasan program yang kurang sesuai dengan tujuan pembangunan. Dana itu kemudian dialihkan ke program kerja prioritas, sehingga anggaran tepat sasaran. (ili/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Penataan Kawasan Wisata Senggigi Dimulai

Penataan kawasan wisata Senggigi direalisasikan Dinas Pariwisata (Dispar) Lombok Barat (Lobar). Sayang, dari tujuh proyek dalam perencanaan, hanya lima yang bisa dieksekusi.

LPPOM MUI NTB Target Sertifikasi Halal 125 Usaha Rampung Tahun Ini

”Rinciannya, dari Dinas Perindustrian NTB dan pusat sebanyak 75 usaha, serta Dinas Koperasi Lombok Barat sebanyak 50 usaha,” katanya, kepada Lombok Post, Rabu (23/9/2020).

Solusi BDR Daring, Sekolah Diminta Maksimalkan Peran Guru BK

Jika terkendala akses dan jaringan internet, layanan dilaksanakan dengan pola guru kunjung atau home visit. ”Di sanalah mereka akan bertemu dengan siswa, orang tua, keluarga. Apa permasalahan yang dihadapi, kemudiann dibantu memecahkan masalah,” pungkas Sugeng.

Subsidi Kuota Internet, Daerah Blank Spot di NTB Pertanyakan Manfaat

”Kalau jangkauan towernya luas, tentu ini sangat menunjang sekaligus mendukung pemanfaatan kebijakan pusat,” tandasnya.

Anugerah Pewarta Astra 2020 Kembali Digelar

Astra mengajak setiap anak bangsa untuk menebar inspirasi dengan mengikuti Anugerah Pewarta Astra 2020. ”Di NTB sendiri kami membina warga Kelurahan Dasan Cermen yang merupakan wilayah Kampung Berseri Astra. Harapannya, masyarakat dapat menggambarkan dukungan Astra untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih optimis demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa,” ujar Gusti Ayu.

Pilwali Mataram, HARUM satu SALAM dua MUDA tiga BARU empat

Pengundian nomor Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota Mataram dan Wakil Wali Kota Mataram berjalan di bawah protokol Pandemi Covid-19 dengan ketat, pukul 19.00 wita-selesai semalam.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Trailer Film MOHAN Bikin Baper

Kreativitas sineas Kota Mataram terasa bergairah. Ditandai dengan garapan film bergenre drama romantic berjudul ‘Mohan’ yang disutradai Trish Pradana. Film yang direncanakan berdurasi sekitar 35 menit ini mengisahkan perjalanan asmara Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskan dengan istrinya Hj Kinastri Roliskana. Film Mohan dijadwalkan mulai tayang Bulan Oktober mendatang.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks