alexametrics
Jumat, 18 September 2020
Jumat, 18 September 2020

Menteri Keuangan Jatuhkan Sanksi Kepada Enam Kabupaten di NTB

MATARAM—Selain pemangkasan pagu dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD), Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menjatuhkan sanksi terhadap 380 pemda se-Indonesia.

Enam di antaranya di NTB yakni Kabupaten Bima, Dompu, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Utara, dan Sumbawa Barat. Sanksi berupa penundaan dana alokasi umum (DAU) masing-masing sebesar 35 persen.

Sanksi diberikan karena pemda belum melaporkan realokasi dan refocusing anggaran penangana Covid-19. Hal itu diatur dalam surat keputusan bersama (SKB) Menkeu dan Menteri Dalam Negeri. Paling lambat pemda harus melaporkan hasil realokasi 23 April lalu.

Menanggapi hal itu, Asisten II Setda NTB H Ridwan Syah menjelaskan, semua pemda sudah melakukan realokasi dana untuk penanganan Covid-19. Hanya saja, pada saat batas akhir pelaporan mereka belum menyerahkan.

”Konsekuensi belum terlaporkan itu akhirnya penundaan DAU,” katanya.

Pemprov sendiri sudah melaporkan ke pusat sehingga tidak dikenakan sanksi. Ia menyebut dana yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19 mencapai Rp 900 miliar, tapi hanya Rp 500 miliar dana yang murni bisa dipakai. ”Sisanya berupa program yang tidak bisa diubah, tapi dilabel sebagai penanganan Covid,” jelasnya.

Ke depan ia berharap pemda mengikuti aturan pusat sehingga tidak dikenakan sanksi. Terlebih tingkat ketergantungan APBD pada dana transfer pusat masih tinggi. ”Kalau DAU terunda, kegiatan-kegiatan daerah akan terhambat,” katanya.

Kondisi saat ini, kata Ridwan, mengharuskan semua pemda bekerja keras mengatasi berbagai permasalahan, termasuk koordinasi dengan pusat dan provinsi harus tetap jalan.(ili/r6/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Langgar Protokol Kesehatan, Kandidat Bupati Wali Kota Bisa Dipidana

MATARAM-Semua bakal pasangan calon yang akan bertarung dalam Pilkada serentak di tujuh Kabupaten/Kota di NTB, mendeklarasikan komitmen dan kesiapan mereka mematuhi protokol kesehatan dalam setiap tahapan pilkada. Mereka pun siap menerima sanksi administratif ataupun pidana yang diatur undang-undang.

Empat Hari Razia di NTB, Pelanggar Protokol Korona Capai 1.222 Orang

BARU empat hari operasi yustisi oleh tim gabungan, warga yang terjaring razia masker sudah mencapai 1.222 orang. Sebanyak 30 orang di antaranya merupakan aparatur sipil negara (ASN). Sisanya 1.292 orang masyarakat umum.

Pilwali Mataram, Polres Petakan 12 Potensi Kerawanan

Polresta Mataram memetakan 12 titik potensi kerawanan di Kota Mataram. “Sebenarnya ini kejadian (yang kami himpun) dulu dan pernah terjadi,” kata Wakasat Intelkam Polres Mataram, Ipda Gunarto, kemarin (17/8).

Pilkada Serentak NTB, Potensi Saling Jegal Masih Terbuka

Bawaslu NTB mengantisipasi potensi sengketa usai penetapan Pasangan Calon (Paslon) 23 September mendatang. Baik sengketa antara penyelenggara pemilu dengan peserta dan peserta dengan peserta.

Bukan Baihaqi, Isvie Akan Menangkan HARUM di Pilwali Mataram

Golkar dipastikan solid memenangkan setiap pasangan yang diusung. “Sebagai kader Golkar kita harus loyal (pada perintah pertai),” kata Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda.

Gubernur Ingatkan Jaga Kerukunan di Musim Pilkada!

”Partai boleh beda, calon boleh beda, tapi senyum kita harus senantiasa semanis mungkin dengan tetangga-tetangga kita," kata Gubernur NTB H Zulkieflimansyah saat menyapa umat Hindu di Pura Dalem Swasta Pranawa, Abian Tubuh, Kamis (17/9/2020).

Paling Sering Dibaca

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Hari Pertama Razia Masker di NTB, Pemda Kumpulkan Denda Rp 9,1 Juta

Sebanyak 170 orang tidak menggunakan masker terjaring razia di hari pertama penerapan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan di seluruh NTB, kemarin (14/9). Dari para pelanggar di semua titik operasi ini, Badan Pendapatan Daerah NTB pun mengumpulkan uang sebesar Rp 9,1 juta.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks