alexametrics
Rabu, 15 Juli 2020
Rabu, 15 Juli 2020

Dampak Korona, Target Pendapatan NTB Turun Rp 412 Miliar

MATARAM-Target pendapatan Pemprov NTB menyusut Rp 412 miliar. Berkurang dari Rp 5,4 triliun menjadi Rp 5 triliun lebih.  ”Mau tidak mau kita harus menyesuaikan karena situasi pandemi ini,” kata Sekretaris Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB Hj Eva Dewiyani, kemarin (9/6).

Pengurangan tersebut terjadi di semua pos pendapatan. Baik pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pengurangan pendapatan tersebut membuat pemerintah juga harus menyesuaikan belanja daerah.

Dengan situasi itu, bappenda kini tengah berupaya menggenjot realisasi pendapatan yang masih bisa dimaksimalkan. ”Pajak misalnya, pelayanan kita buka dengan protokol kesehatan yang ketat,” katanya.

Selama pandemi, pelayanan pajak tidak pernah berhenti. Mereka terus menerjunkan tim untuk menarik pajak, termasuk membuka layanan delivery guna mempermudah wajib pajak. ”Kami juga menghapus denda pajak untuk merangsang warga membayar pajak,” katanya.

Sedangkan untuk retribusi, realisasinya benar-benar anjlok. OPD-OPD pengelola sumber retribusi tidak bisa berbuat banyak. ”Objek-ojek wisata di kehutanan tidak ada yang buka, demikian juga objek retribusi lainnya,” katanya.

Kondisi saat ini benar-benar menyulitkan, terlebih dana transfer juga dipangkas pemerintah pusat. ”Meski demikian kami akan berupaya supaya pendapatan ini bisa dioptimalkan,” katanya.

Kepala Bidang Pajak Daerah Bappenda NTB H Muhammad Husni menambahkan, hingga saat ini tren penerimaan pajak belum membaik. Ia berharap ke depan akan ada perbaikan tren realisasi pajak. ”Semua sumber pajak ini mengalami tren penurunan,” katanya.

Husni berharap, penerapan new normal dalam waktu dekat bisa memperbaiki kondisi saat ini. Jika aktivitas warga kembali normal, tentunya akan sejalan dengan tren peningkatan realisasi pajak. ”Mudahan Juni ini dengan new normal bisa kembali pulih,” katanya. (ili/r5)

Penurunan Target Pendapatan NTB

 

Pendapatan Daerah                                               Target Awal                Perubahan

PAD                                                                       Rp 1,8 triliun               Rp 1,6 triliun

Pajak Daerah                                                         Rp 1,4 triliun               Rp 1,3 triliun

Retrbusi Daerah                                                     Rp 19,6 miliar             Rp 14 miliar

Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan            Rp 54,3 miliar             Rp 53 miliar

Lain-lain PAD yang Sah                                            Rp 276 miliar             Rp 235 miliar

Dana Perimbangan                                                Rp 3,5 triliun               Rp 3,3 triliun

Lain-lain Pendapatan yang Sah                                Rp 63,5 miliar             Rp 43,3 miliar

Sumber: Bappenda NTB

 

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Lomba Kampung Sehat Bawa Berkah untuk Warga

Lomba kampung sehat di Lombok Tengah ternyata membawa keberkahan bagi warga. “Salah satunya, keberkahan perputaran ekonomi,” ujar Kapolsek Pringgarata AKP Suherdi, Senin (13/7).

Katanya Gak Boleh, Kok Ritel Modern di Lotim Makin Menjamur?

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lotim memberikan lampu hijau bagi para investor yang hendak berinvestasi. Termasuk kehadiran ritel modern yang oleh beberapa pihak dianggap membunuh pedagang kecil. “Lotim ini zona hijau untuk berinvestasi,” kata  Kepala DPMPTSP Muksin pada Lombok Post, Senin (13/7).

Yuk.. Beli Sayur Segar di Embung Bengkel, Praya : Bisa Petik Sendiri!

Petani dan Pemerintah Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya Lombok Tengah, mencoba meniru budi daya sayur di Sembalun, Lombok Timur. Berikut ulasannya.

Sempat Bebas Korona, Lombok Utara “Merah” Lagi

Sempat zero case (nol kasus) positif Covid-19, pertahanan KLU dalam melawan virus Korona jebol lagi. Dari rilis yang dikeluarkan gugus tugas tertanggal 13 Juli, ada dua pasien positif yang tengah dirawat, dan satu orang meninggal dunia.

Polemik di Tanjung Bias, BPN Sarankan Pemdes Senteluk Gugat ke PTUN

Polemik sempadan Pantai Tanjung Bias yang belakangan diketahui memiliki sertifikat lahan milik pribadi belum menemui titik terang. Permintaan pemerintah desa agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Barat (Lobar) membatalkan sertifikat lahan tersebut belum bisa terpenuhi.

Warga Lobar Boleh Ikuti Pemakaman Pasien Korona, Ini Syaratnya

Kasus pemulangan paksa jenazah pasien Covid-19 kian marak. Yang terbaru kasus warga Desa Mekarsari yang memulangkan paksa jenazah pasien Covid-19 di RSUD Kota Mataram.

Paling Sering Dibaca

Usai Pemakaman, Kades Sigerongan Lobar dan Lima Warga Lainnya Reaktif

Aktivitas di Kantor Desa Sigerongan lumpuh. Menyusul hasil rapid test kepala desa dan sejumlah warganya reaktif. Selama 14 hari ke depan, pelayanan di kantor desa ditiadakan sementara.

Ikuti Mataram, Lobar Berlakukan Jam Malam

erkembangan pandemi Covid-19 di Lombok Barat (Lobar) semakin mengkhawatirkan. Kasus positif yang mencapai 300 lebih, menjadi atensi penuh Polres Lobar dalam melakukan upaya pencegahan penularan.

Liburan di Sungai Dodokan Lobar, Bayar Rp 5 Ribu Wisata Sampai Puas

Orang kreatif bisa membuat peluangnya sendiri. Itulah yang dilakukan Siali, warga Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung. Ia membuat Sungai Dodokan jadi spot wisata baru di Lombok Barat (Lobar).

Tertangkap, Buron Pembunuh Polisi di Sumbawa Ditembak

Pelarian RH alias Bim terhenti pada Minggu pagi kemarin. Tersangka kasus penganiayaan yang menewaskan Uji Siswanto, Kanit Reskrim Polsek Utan tertangkap.

Korona NTB Masih Parah, Sekolah Hanya Bisa Dibuka di Kota Bima

Ketentuannya, kegiatan di sekolah pada tahun ajaran baru hanya diperbolehkan untuk daerah zona hijau. Karena itu, manakala ada pemerintah daerah yang nekat membuka sekolah non zona hijau. pemerintah pusat memastikan akan memberi sanksi.
Enable Notifications.    Ok No thanks