alexametrics
Minggu, 12 Juli 2020
Minggu, 12 Juli 2020

Korona Terus Meningkat, Daerah Tak Bisa Asal-asalan Terapkan New Normal

JAKARTA-Pemberlakuan tahapan menuju tatanan normal baru atau new normal masih sangat dinamis. Pemerintah daerah diminta ekstrahati-hati sebelum memutuskan memulai transisi menuju new normal. Karena bagaimanapun pandemi Covid-19 belum berakhir, dan masih ada peluang kasus naik.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo, saat mengunjungi markas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (GTPPC), di Graha BNPB kemarin (10/6). Presiden didampingi Menko PMK Muhadjir Effendy disambut ketua GTPPC Doni Monardo dan dibawa ke ruang kontrol. Di ruang itu sudah tersambung seluruh gubernur dan perangkat gugus tugas daerah lewat videokonferensi.

Pada prinsipnya, tutur presiden, Pembukaan sebuah daerah menuju sebuah tatanan baru harus melalui tahapan-tahapan yang ketat dan hati-hati.

’’Jangan sampai ada kesalahan kita memutuskan, sehingga terjadi kenaikan kasus di sebuah daerah,’’ ujarnya.

Untuk menuju new normal, harus diawali pra kondisi yang ketat. Sosialisasi kepada masyarakat harus masif. Tentang kewajiban menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, tingkatkan imunitas, dan tidak masuk ke dalam kerumunan yang terlalu padat. Kondisinya terus disimulasikan berulang-ulang sehingga ketika diputuskan masuk new normal, kedisiplinan sudah menjadi kebiasaan.

Untuk mendukung itu, dia sudah menginstruksikan Panglima TNI dan Kapolri untuk menempatkan personelnya di ruang-ruang publik. Terutama di titik-titik keramaian. Mereka bertugas mengingatkan warga agar disiplin dan mematuhi protokol kesehatan.

Berikutnya adalah soal waktu. Kapan waktu yang pas untuk mulai menerapkan tatanan normal baru. ’’Ini harus tepat kalkulasinya, hitung-hitungannya, berdasarkan data dan fakta lapangan yang ada,’’ lanjut mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Karena itu daerah yang hendak memutuskan masuk ke era new normal wajib berbicara lebih dahulu dengan gugus tugas.

Saat pembicaraan itu tentu semua data akan dibuka. Mulai pergerakan penularannya hingga fakta di lapangan. Selain melihat perkembangan data epidemologi, khususnya R0 dan Rt, harus juga dilihat tingkat kepatuhan masyarakat. Kesiapan daerah juga harus dihitung. Pengujian yang masif, pelacakan agresif, dan kesiapan fasilitas kesehatannya.

Dengan data-data yang sudah semakin baik, maka setiap hari daerah bisa diberi peringatan. Sehingga semua daerah memiliki kewaspadaan yang sama dalam penanganan di lapangan. Indonesia sudah menggunakan indikator lengkap sesuai standar WHO untuk menganalisa data di daerah. Misalnya menetapkan zonasi risiko penularan melalui warna. Mulai zona hijau untuk tanpa kasus, zona kuning risiko kecil, zona oranye risiko sedang, dan zona merah risiko tinggi.

Bila sudah memutuskan new normal tidak semuanya bisa langsung buka. Harus ada skala prioritas, tidak boleh 100 persen. Misalnya cukup 50 persen saja seperti yang diterapkan sejumlah daerah. Sektor dengan  penularan covid rendah tapi memiliki dampak ekonomi tinggi didahulukan. Khususnya sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, industri manufaktur, konstruksi, logistik, pengiriman barang, pertambangan, dan perminyakan

Yang tidak kalah penting adalah evaluasi. Bila ada daerah yang kasusnya turun, tetap jangan sampai lengah karena kondisinya amsih dinamis. Semua tergantung kedisiplinan dalam penerapan protokol kesehatan. ’’Jika dalam perkembangan ditemukan kenaikan kasus baru, maka langsung akan kita lakukan pengetatan atau penutupan kembali,’’ tegas Jokowi.

Adaptasi kebiasaan baru bukan berarti menyerah atau kalah. Melainkan, mengamankan diri dari potensi penularan dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang sesuai protokol kesehatan. Sehingga warga tetap bisa produktif,  tapi aman dari penularan covid-19.

Ketua GTPPC Doni Monardo memastikan tahapan new normal dilakukan secara hati-hati. ’’Mulai dari daerah yang tidak ada kasus, kemudian sembilan sektor di bidang ekonomi yang risikonya sangat rendah,’’ terangnya. Disusul daerah yang risikonya juga rendah atau masuk zona kuning. Pihaknya tidak akan membuka semua sektor secara langsung karena sangat berisiko.

Saat ini, dari 514 kabupaten/kota, ada 44 persen atau kurang lebih 227 wilayah dengan risiko penularan rendah. Baik zona hijau maupun kuning. Sementara daerah-daerah dengan risiko sedang dan tinggi akan terus dikawal sampai risikonya rendah.

’’Adapun (sektor) pendidikan, karena risikonya tinggi adalah bagian terakhir yang nantinya kita jadikan sebagai program presiden,’’ tambahnya.

 

Kasus Positif Membengkak

 

Sementara itu, pertumbuhan Kasus Positif di Indonesia terus memecahkan rekornya sendiri. Pada periode 9 hingga 10 Juni 2020 yang diumumkan oleh Gugus Tugas kemarin, pasien positif bertambah sebanyak 1.241 orang.

Dengan angka ini, Jubir Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto menyebut angka total kasus di Indonesia mencapai 34.316 orang. Disertai kasus sembuh yang cukup tinggi yakni mencapai 715 orang dengan total 12.129 orang dan 36 kasus kematian baru sehingga menjadi total 1.959 orang.

Meski demikian, Yuri meyakini bahwa meningkatnya penambahan kasus positif Covid-19 disebabkan karena tracing yang semakin agresif. “Bisa kita lihat bahwa sebagian besar penambahan kasus ini adalah spesimen yang dikirim oleh Puskesmas atau Dinas Kesehatan,” ujar Yuri kemarin.

Menurut Yuri, hal tersebut menjadi bukti bahwa tracing yang agresif dapat mendapatkan banyak kasus positif, sehingga upaya isolasi mandiri segera dapat dilakukan agar penyebaran virus dapat dikendalikan. “Ini adalah bukti, bahwa memang tracing yang agresif akan bisa menangkap begitu banyak kasus positif agar bisa langsung diisolasi dengan sebaik-baiknya secara mandiri, agar tidak menjadi sumber penularan bagi orang lain,” katanya.

Berdasarkan kinerja data yang dilaporkan Gugus Tugas Nasional, diketahui angka penambahan kasus positif masih terjadi dan meningkat. Namun apabila melihat sebaran per provinsi, sebagian besar sudah dalam kondisi stabil.

“Kita bisa melihat, bahwa memang secara keseluruhan kita masih meningkat angkanya, tetapi kalau kemudian kita lihat sebaran per provinsi, sebenarnya sebagian besar provinsi sudah dalam kondisi stabil,” jelas Yuri.

Gugus Tugas Nasional melalui Gugus Tugas Daerah telah melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak 17.757 spesimen, sehingga akumulasi yang sudah diperiksa adalah 446.918 spesimen. Dari pemeriksaan tersebut didapatkan kasus positif sebanyak 1.241 orang, sehingga totalnya menjadi 34.316.

Berdasarkan rincian lebih lebih lanjut, 5 besar provinsi dengan sumbangan kasus positif terbanyak meliputi Jawa Timur dengan tambahan 273 kasus konfirmasi positif dan 97 sembuh, Sulawesi Selatan 189 dan melaporkan 53 sembuh, DKI Jakarta 157 orang dan melaporkan 146 sembuh.

Selanjutnya Jawa Tengah meningkat 139 orang dan melaporkan 118 orang sembuh, Kalimantan Selatan 127 orang positif baru dan 10 orang sembuh.  Kemudian menurut data yang disampaikan Yuri, ada 15 provinsi yang melaporkan kenaikan di bawah 10, dan ada 6 provinsi yang hari ini tidak melaporkan ada kenaikan sama sekali.

“Sebagai contoh Sumatera Barat, hari ini naik 14 pada angka yang kita bisa prediksikan, dengan kesembuhan 28. Kemudian, ada beberapa provinsi yang lain, sebagai contoh Gorontalo hari ini ada 6 kasus, tetapi 7 dilaporkan sembuh,” ungkapmya.

Sementara itu, menanggapi berkembangnya spekulasi di masyarakat bahwa pihak penyelenggara layanan kesehatan mengambil keuntungan dengan semakin banyaknya pasien yang divonis mengidap Covid-19, persatuan organisasi Tenaga Kesehatan (Nakes) menyampaikan pernyataan sikapnya kemarin.

Pernyataan tersebut dibuat oleh gabungan beberapa organisasi dokter seperti IDI, Perhimpunan Dokter Paru, Spesialis Penyakit Dalam, Dokter Gigi, Bidan, Ikatan Apoteker Indonesia, Perhimpunan Rumah Sakit, serta organisasi perawat.

Beberapa berita dianggap meresahkan dan beredar di media sosial. Dalam pernyataan itu, 16 organisasi menyampaikan bahwa mereka bekerja berdasarkan sumpah profesi dan kode etik profesi masing-masing organisasi yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, kejujuran dan profesionalisme.

Terkait dengan mengambil keuntungan di tengah COVID-19, organisasi profesi kesehatan menyatakan bahwa mereka berkeberatan dengan berita tidak benar di media sosial tentang adanya tuduhan kepada Tenaga kesehatan yang menganggap bahwa pelayanan kesehatan di saat pandemi ini sebagai lahan bisnis.

“Semua berita tidak benar tersebut merupakan tindakan sewenang-wenang terhadap tenaga kesehatan,” demikian bunyi poin ke-6 pernyataan itu. Isu keamanan tenaga medis juga disampaikan dalam poin ke-11 dimana mereka meminta Pemerintah, TNI dan Polri untuk menjamin keamanan tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas, baik di fasilitas pelayanan kesehatan maupun di luar fasilitas.

Secara khusus, mereka juga menyampaikan desakan kepada Kepolisian Daerah serta Pemprov Sulawesi Selatan untukmenindak tegas dan memberikan sanksi hukum sesuai Undan-Undang yang berlaku kepada penyebar ujaran kebencian, fitnah, ancaman dan berita tidak benar dalam bentuk apa pun.

 

Warning DPR

 

Dari parlemen, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, pemerintah harus melakukan monitoring dan evaluasi secara ketat terhadap penerapan kebijakan new normal.  Sebab,  telah terjadi lonjakan kasus Covid-19 cukup tajam. Pada 9 Juni saja, kata dia, ada 1.034 kasus positif Korona.  “Angka-angka seperti ini harus dimonitor ketat dan menjadi dasar pengambilan keputusan,” tegas Puan.

Politikus PDIP itu menyatakan bahwa kebijakan new normal harus diatur sangat rinci di setiap sektor dan skenario, supaya menjaga kesehatan masyarakat bisa berjalan beriringan dengan roda ekonomi. Menurut dia, hal itu sangat penting, karena pemberlakuan new normal di Indonesia bukan memilih antara ekonomi dan kesehatan, tapi keduanya harus berjalan bersama-sama.

Salah satu yang harus diperhatikan, kata mantan Menko PMK itu, adalah kegiatan sosial dan ekonomi di pasar-pasar tradisional. Ada laporan bahwa beberapa pedagang di pasar tradisional terinfeksi Covid-19. “Jika tidak ada penanganan yang tepat, maka pasar tradisional bisa menjadi sumber penularan,” tuturnya.

Puan menyatakan, denyut nadi ekonomi daerah terjadi di pasar-pasar. Maka, pemerintah harus memberikan perhatian terhadap penetapan dan penerapan protokol new normal di pasar tradisional. Sebab,pasar tradisional adalah penggerak sektor ril ekonomi rakyat.

Dia pun mendesak pemerintah untuk melakukan sosialisasi pemberlakuan new normal secara masif dan jelas. Hal itu perlu dilakukan agar masyarakat bisa memahami dengan baik dan benar. “Jadi, protokol new normal harus disampaikan secara jelas dan rinci,” tandasnya. (byu/tau/lum/JPG/r6)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Ke Praya Tak Pakai Masker, Siap-siap Dihukum Push Up

Menurunnya kesadaran warga menggunakan masker membuat jajaran Polres Lombok Tengah menggelar razia. “Kami sasar pasar-pasar dan pusat pertokoan di wilayah Praya,” kata Kasatnarkoba Polres Loteng Iptu Hizkia Siagian, Jumat (10/7).

JPS Gemilang III Segera Disalurkan, Mudah-mudahan Tepat Sasaran

antuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang tahap III segera disalurkan. Gubernur NTB H Zulkieflimansyah meminta penyaluran JPS yang terakhir ini dilakukan tanpa cela.

Pemerintah Janji Bantu UMKM NTB Terdampak Korona, Ini Syaratnya

encairan bantuan Rp 800 triliun bagi UMKM dan IKM masih menunggu petujuk pemerintah pusat. ”Kita tunggu petunjuk teknisnya dari kementerian koperasi UKM,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB Wirajaya Kusuma, Jumat (10/7

Kompak Lawan Korona, Kelurahan Cakra Timur Bertahan di Zona Hijau

Kelurahan Cakranegara Timur patut dicontoh. Saat keluarahan lain di Kota Mataram zona merah Covid-19, justru Cakra Timur berada pada zona hijau. Strategi para pemimpin di wilayah ini membuat virus Korona tak berani mendekat. Apa resepnya?

Berkurban di Masa Korona, Ini Fatwa MUI

Jumat (10/7) malam Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terbaru bernomor 36/2020 tentang salat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban. MUI di antaranya meminta kegiatan penyembelihan tidak tekonsentrasi pada saat Idul Adha saja.

Batal Berangkat, 16 Jamaah NTB Tarik Ongkos Haji

Karena ibadah haji ditiadakan, 16 orang jamaah calon haji (JCH) asal NTB menarik ongkos haji yang telah dilunasi. ”Masing-masing lima orang dari Mataram, Lombok Barat, Sumbawa, dan satu orang dari Bima,” kata Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag NTB H Ali Fikri, Jumat (10/7).

Paling Sering Dibaca

Diserang Penjahat, Perwira Polisi di Sumbawa Meninggal Dunia

IPDA Uji Siswanto, Kepala Unit (Kanit) Reskrim Polsek Utan, Sumbawa gugur dalam bertugas. Ayah tiga anak ini diserang oleh seorang terlapor berinisial RH alias Bim kasus pengancaman. Korban diserang, setelah mendamaikan warga dengan terduga pelaku.

Duka di Lombok Utara, Suami Tewas Tergantung, Istri Tergeletak di Ranjang

Warga Dusun Sumur Jiri, Desa Santong Mulia, Kecamatan Kayangan, Lombok Utara, geger. Pasangan suami istri (pasutri) berinisial S, 25 tahun dan R, 20 tahun ditemukan tewas di dalam rumahnya, Minggu malam (5/7).

12 Karyawan Bank di Cilinaya Mataram Positif Korona

Di Kelurahan Cilinaya misalnya. Di sini tercatat ada 12 karyawan salah satu bank terpapar virus Korona. “Sebenarnya hanya satu. Namun setelah kita tracing, menjadi 12 orang yang positif,” kata Lurah Cilinaya I Gusti Agung Nugrahini, Kamis (9/7)

Pakai Narkoba, Satu Anggota Polisi Ditangkap di Mataram

Tim Subdit II Ditresnarkoba Polda NTB menangkap jaringan narkoba di salah satu hotel di mataram dua pekan lalu. Sebanyak empat orang berinsial E, LA, AD, dan SL. “E adalah polisi aktif, LA dan AD pecatan polisi, SL warga sipil,” kata Dirresnarkoba Polda NTB Kombes Pol Helmi Kwarta Kusuma Putra Rauf, kemarin (10/7).

PKS Berpeluang Kocok Ulang Figur di Pilbup Lombok Tengah

Peta kekuatan politik Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) di Lombok Tengah (Loteng) tampak berimbang. Ini terlihat dari hasil survei yang dilakukan PKS bekerja sama dengan Olat Maras Institute (OMI).
Enable Notifications.    Ok No thanks