alexametrics
Rabu, 15 Juli 2020
Rabu, 15 Juli 2020

Pemprov NTB Kaji Wacana Pembangunan Jalur Kereta Api di Pulau Sumbawa

MATARAM-Diam-diam pemprov punya keinginan membangun jalur kereta api di Pulau Sumbawa. ”Keinginan ini sudah lama, ke depan kita menginginkan sarana transportasi kereta api di Pulau Sumbawa,” kata Kepala Dinas Perhubungan NTB H Lalu Bayu Windia, saat acara silaturrahmi gubernur NTB dengan para ASN, kemarin (10/6).

Hanya saja, keinginan itu belum bisa diwujudkan dalam waktu dekat. Sebab semua itu butuh kajian-kajian yang mendalam dari berbagai aspek. ”Ini sangat awal, apa yang baru kita lakukan,” katanya.

Keinginan itu belum menjadi dokumen perencanaan yang matang. Dinas Perhubungan NTB baru akan melakukan kajian. Mereka akan melihat berbagai aspek di lapangan dan mengalokasikan dana sekitar Rp 100 juta untuk kajian awal. ”Tapi karena Covid-19 anggarannya di-refocusing dulu,” katanya.

Dalam studi awal itu, mereka rencananya akan menghitung berapa gunung yang akan dilintasi, kemudian kalau lewat pantai berapa biaya yang akan dihabiskan. Tapi studi awal itu urung dilaksanakan karena pandemi Covid-19. ”Belum ada hasil kajian kita jadinya,” katanya.

Tapi dari sisi jarak tempuh sudah layak. Bayu menyebut, jarak antara Pelabuhan Poto Tano hingga Pelabuhan Sape, Bima lebih dari 400 kilometer (km). ”Itu sudah wajar (dibangun) kereta api,” katanya.

Impian ingin membangun jalur kereta api didasarai keinginan pemprov untuk menghadirkan moda transportasi yang murah dan cepat bagi warga di Pulau Sumbawa. ”Masyarakat akan memiliki pilihan jadinya,” katanya.

Dalam pertemuan itu, Gubernur NTB H Zulkieflimansyah menanyakan soal rencana pembangunan kereta api kepada para pejabat dinas perhubungan. Namun ia buru-buru menjelaskan ke para wartawan, keinginan itu belum apa-apa. ”Jangan nanti ditulis NTB mau bangun kereta api (dalam waktu dekat ini),” kelakar Zul.

Tujuannya datang ke OPD bukan membahas pembangunan kereta api, ia ingin mendengar dan melihat kondisi ASN di masing-masing dinas. Ia berkeliling menggunakan sepeda motor. Sebelum ke dinas perhubungan, ia menemui ASN di Dinas Pariwisata NTB.

Di sana Zul menekankan, pentingnya harmonisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing. Terlebih dalam waktu dekat pariwisata NTB dibuka dengan konsep normal baru. ”Semua ASN harus kompak,” tegasnya.

Pariwisata merupakan penyumbang pendapatan asli daerah. Karenanya, semua  ASN harus berikhtiar memajukan pariwisata bersama-sama.

Sementara kepada ASN dinas perhubungan, Zul mengapresiasi langkah Dishub mengganti rapid test dengan clearance yang ketat. Menurutnya, mengganti rapid test dengan izin yang ketat adalah langkah tepat untuk meringankan beban masyarakat.

Banyak petani dari Lombok yang harus panen di pulau Sumbawa. Banyak juga mahasiswa yang harus kembali belajar ke Mataram. ”Kalau mereka harus rapid test, nanti uang Rp 600 ribu dari pemerintah habis untuk rapid test saja,” ujarnya. (ili/r8)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Lomba Kampung Sehat Bawa Berkah untuk Warga

Lomba kampung sehat di Lombok Tengah ternyata membawa keberkahan bagi warga. “Salah satunya, keberkahan perputaran ekonomi,” ujar Kapolsek Pringgarata AKP Suherdi, Senin (13/7).

Katanya Gak Boleh, Kok Ritel Modern di Lotim Makin Menjamur?

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lotim memberikan lampu hijau bagi para investor yang hendak berinvestasi. Termasuk kehadiran ritel modern yang oleh beberapa pihak dianggap membunuh pedagang kecil. “Lotim ini zona hijau untuk berinvestasi,” kata  Kepala DPMPTSP Muksin pada Lombok Post, Senin (13/7).

Yuk.. Beli Sayur Segar di Embung Bengkel, Praya : Bisa Petik Sendiri!

Petani dan Pemerintah Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya Lombok Tengah, mencoba meniru budi daya sayur di Sembalun, Lombok Timur. Berikut ulasannya.

Sempat Bebas Korona, Lombok Utara “Merah” Lagi

Sempat zero case (nol kasus) positif Covid-19, pertahanan KLU dalam melawan virus Korona jebol lagi. Dari rilis yang dikeluarkan gugus tugas tertanggal 13 Juli, ada dua pasien positif yang tengah dirawat, dan satu orang meninggal dunia.

Polemik di Tanjung Bias, BPN Sarankan Pemdes Senteluk Gugat ke PTUN

Polemik sempadan Pantai Tanjung Bias yang belakangan diketahui memiliki sertifikat lahan milik pribadi belum menemui titik terang. Permintaan pemerintah desa agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Barat (Lobar) membatalkan sertifikat lahan tersebut belum bisa terpenuhi.

Warga Lobar Boleh Ikuti Pemakaman Pasien Korona, Ini Syaratnya

Kasus pemulangan paksa jenazah pasien Covid-19 kian marak. Yang terbaru kasus warga Desa Mekarsari yang memulangkan paksa jenazah pasien Covid-19 di RSUD Kota Mataram.

Paling Sering Dibaca

Usai Pemakaman, Kades Sigerongan Lobar dan Lima Warga Lainnya Reaktif

Aktivitas di Kantor Desa Sigerongan lumpuh. Menyusul hasil rapid test kepala desa dan sejumlah warganya reaktif. Selama 14 hari ke depan, pelayanan di kantor desa ditiadakan sementara.

Ikuti Mataram, Lobar Berlakukan Jam Malam

erkembangan pandemi Covid-19 di Lombok Barat (Lobar) semakin mengkhawatirkan. Kasus positif yang mencapai 300 lebih, menjadi atensi penuh Polres Lobar dalam melakukan upaya pencegahan penularan.

Liburan di Sungai Dodokan Lobar, Bayar Rp 5 Ribu Wisata Sampai Puas

Orang kreatif bisa membuat peluangnya sendiri. Itulah yang dilakukan Siali, warga Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung. Ia membuat Sungai Dodokan jadi spot wisata baru di Lombok Barat (Lobar).

Tertangkap, Buron Pembunuh Polisi di Sumbawa Ditembak

Pelarian RH alias Bim terhenti pada Minggu pagi kemarin. Tersangka kasus penganiayaan yang menewaskan Uji Siswanto, Kanit Reskrim Polsek Utan tertangkap.

Korona NTB Masih Parah, Sekolah Hanya Bisa Dibuka di Kota Bima

Ketentuannya, kegiatan di sekolah pada tahun ajaran baru hanya diperbolehkan untuk daerah zona hijau. Karena itu, manakala ada pemerintah daerah yang nekat membuka sekolah non zona hijau. pemerintah pusat memastikan akan memberi sanksi.
Enable Notifications.    Ok No thanks