alexametrics
Minggu, 20 Juni 2021
Minggu, 20 Juni 2021

Sepakati Sembilan Pokok Adendum, GTI Tetap Komit Berinvestasi di Trawangan

MATARAM-Polemik aset Pemprov NTB di Gili Trawangan mulai menemui titik temu. Sembilan pokok-pokok adendum perjanjian kontrak produksi disepakati Pemprov NTB bersama PT Gili Trawangan (GTI).

”Kita butuh keseriusan. Supaya ada sesuatu buat pemerintah daerah,” kata Gubernur NTB H Zulkieflimansyah, di Kejati NTB, Kamis (10/6).

Kesepakatan pokok-pokok adendum ditandatangani Gubernur Zul dan Direktur Utama PT GTI Winoto di Kejati NTB. Adapun yang menjadi saksi dalam berita acara penandatangan tersebut adalah Kajati NTB Tomo Sitepu.

Sekda NTB H Lalu Gita Ariadi mengatakan, yang ditandatangani merupakan pokok adendum. Bukan klausul di dalam adendum. ”Ini garis besarnya. Finalnya nanti di Agustus, kita harapkan bisa tuntas adendumnya,” kata Gita.

Ada sembilan pokok adendum yang sudah disepakati kedua pihak. Antara lain, seperti apa bentuk kerja sama; hak dan kewajiban; maksud dan tujuan perjanjian kerja sama; jangka waktu dan masa transisinya seperti apa.

Kemudian, penerimaan bagi daerah; hasil dari kerja sama; ketentuan mengenai kapan berakhirnya kerja sama; sanksi dan evaluasi; serta kerja sama yang merujuk pada aturan terbaru.

Seluruh poin akan dimatangkan, sebagai dasar untuk penyusunan adendum nanti. Gita menyebut sudah ada tim yang dibentuk untuk mengkonkretkan pokok adendum. Melibatkan seluruh OPD serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Ada tiga divisi di dalam tim.  Yang pertama bertugas untuk menyusun narasi dalam adendum nanti, kedua mengidentifikasi dan meminimalisasi dampak sosial. Terakhir mengenai masterplan, mensinkronkan pengusaha yang sudah ada dengan rencana investasi dari PT GTI.

”Tim ini akan segera bekerja. Seluruh OPD terlibat sesuai dengan tupoksinya, begitu juga Forkopimda,” jelas Gita.

Gita menerangkan, dalam perjanjian kontrak produksi saat ini, belum jelas seperti apa konsekuensi bagi kedua pihak. Apa saja hak dan kewajiban antara Pemprov NTB dan PT GTI. ”Dulu mungkin belum diatur. Nah sekarang kita atur, supaya jelas,” ujarnya.

Dalam pokok adendum, kedua belah pihak memasukkan poin masa transisi. Kata sekda, poin ini berkaitan dengan pengusaha yang ada di atas lahan pengelolaan dari PT GTI. Pemprov berjanji akan mengakomodasi mereka. Apalagi ada keinginan dari  pengusaha untuk bisa tetap dilibatkan dalam pengelolaan aset pemerintah.”Kita harus dengarkan apa maunya,” imbuh Gita.

Kemudian, mengenai penerimaan bagi daerah, dengan menggunakan perikatan kerja sama pemanfaatan (KSP) barang milik daerah, pemda setidaknya menerima dua keuntungan. Pendapatan yang diberikan setiap tahun serta bagi hasil keuntungan.

”Berapa persentasenya? Nanti ada tim appraisal yang dilibatkan. Intinya kedua belah pihak sepakat untuk membahas poin-poin ini lebih lanjut,” tandas sekda.

Sementara itu, Dirut PT GTI Winoto menegaskan komitmen mereka untuk tetap berinvestasi di Gili Trawangan. Tentunya harus ada jaminan keamanan dari pemprov maupun forkopimda. ”Tanpa dukungan itu, cukup sulit untuk kelancaran investasi,” tuturnya.

Kata Winoto, pihaknya harus menunggu cukup lama, hingga 25 tahun, terkait penuntasan persoalan hukum atas investasi mereka di Gili Trawangan. ”Kami menunggu momentum ini. Karena itu terima kasih kepada kejati, sehingga persoalan ini bisa segera selesai,” katanya. (dit/r5)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks