alexametrics
Kamis, 1 Oktober 2020
Kamis, 1 Oktober 2020

Dampak Kekeringan Semakin Meluas

MATARAM-Dampak kekeringan semakin meluas. Bahkan jumlah jiwa terdampak lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Bila sebelumnya jiwa terdampak di angka 500 ribu orang, sekarang sudah mencapai 674 ribu jiwa. Bahkan angka itu diperkirakan masih bisa bertambah, sebab musim kemarau masih akan melanda.

Data yang diupdate 4 Juli menunjukkan, penduduk terdampak kekeringan mencapai 674.017 jiwa dengan 185.708 kepala keluarga (KK). Itu tersebar di sembilan kabupaten/kota, 69 kecamatan dan 302 desa di seluruh NTB. ”Hanya Mataram saja tidak ada laporan kekeringan,” kata Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD NTB H Ahsanul Khalik di kantor gubernur NTB, kemarin (10/7).

Angka itu sudah bertambah dari sebelumnya hanya 549 ribu jiwa di 298 desa. Karena musim kemarau masih akan terjadi, kemungkinan daerah terdampak bisa bertambah. Apalagi hari tanpa hujan di NTB masih panjang. ”Beberapa wilayah di Pulau Sumbawa dan Lombok bagian selatan bisa saja bertambah,” ujarnya.

Langkah-langkah mengantisipasi dampak kekeringan sudah dimulai. Pemda kabupaten/kota sudah mendistribusikan air bersih di daerah masing-masing.

Senin depan, BPBD seluruh NTB bersama NGO dan BMKG akan menggelar rapat koordinasi khusus soal kekeringan. Mereka akan fokus membahas situasi terkini terkait kekeringan di NTB. BMKG akan menjadi salah satu narasumber untuk menggambarkan puncak dan akhir masa kekeringan. ”Sehingga kita akan tahun lebih detail kondisi masing-masing daerah,” kata Khalik.

Dari pertemuan itu pula nanti akan diketahui apakah kabupaten/kota membuat status tanggap darurat atau tidak. Bila sudah tanggap darurat, pemprov bisa turun melakukan pendistribusian air bersih. Uang itu diambil dari dana tanggap darurat yang dimiliki APBD. ”Nanti kita hitung kebutuhannya berapa,” tambahnya.

Jumlah dana tanggap darurat yang dikeluarkan rata-rata Rp 3,5 miliar, tapi dengan luas dan jumlah masyarakat yang terdampak, ia akan menghitung ulang, bisa saja berkurang.

Dari pengalamannya di dinas sosial, dengan dana Rp 350 juta saja, mereka bisa mencover banyak wilayah, dihitung sesuai kebutuhan riil yang ada.

Sementara itu, distribusi air bersih sudah dilakukan BPBD Lombok Tengah sejak beberapa minggu lalu. Kalak BPBD Lombok Tengah H Muhammad mengatakan, beberapa daerah sudah meminta diberikan air bersih. Seperti Kecamatan Janapria, Pujut, Praya, Praya Tengah, Praya Barat, Praya Barat Daya, dan Jonggat. Dari delapan kecamatan itu, 83 desa yang mengalami kekeringan.

”Bantuan jangka pendek yang bisa dilakukan hanya droping air bersih ke rumah warga,” katanya.

Ia menyebutkan, total kebutuhan air untuk menangani kekeringan di Lombok Tengah saat ini sebanyak 218 tangki air bersih. Masing-masing tangki berisi 4.000 liter. Untuk membantu warga, mereka akan bekerja sama dengan BUMN dan BUMD setempat. ”Kalau sudah tidak mampu kami bersurat ke provinsi, bahkan ke pusat,” tandasnya. (ili/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Sah! Gaji dan Tunjangan PPPK Sama dengan PNS

Penantian panjang honorer K2 yang lulus seleksi tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 lalu akhirnya usai sudah. Payung hukum terkait gaji dan tunjangan PPPK telah diterbitkan.

Antisipasi Penyebaran Covid Klaster Kampus!

KONDISI masyarakat pada era tatanan kehidupan baru (new normal) saat ini seolah-olah menggambarkan situasi masyarakat telah beradaptasi dengan tenangnya, kembalinya kehidupan normal saat ini kesadaran kita sebagai masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19 sedikit demi sedikit sudah mulai abai dalam menerapkan pola hidup sehat dalam upaya pencegahan dan memutus rantai penularan virus corona.

Penurunan Kasus Korona di NTB Ternyata Semu

Perubahan warna zona Covid-19 di NTB tidak menentu. Kabupaten Dompu yang sebelumnya digadang-gadang sebagai daerah percontohan kini malah masuk zona merah kasus penularan Covid-19.

Pemerintah Harus Turunkan Harga Tes Swab

TARIF uji usap atau tes swab dinilai masih terlalu mahal. Ketua DPR RI Puan Maharani pun meminta pemerintah mengendalikan tarif tes sebagai salah satu langkah pengendalian dan penanganan penyebaran Covid-19. Jumlah masyarakat yang melakukan tes mandiri akan meningkat ketika harganya lebih terjangkau.

Desa Sekotong Tengah Punya Taman Obat Keluarga

ADA budidaya tanaman obat di Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. Tanaman obat ini dibudidayakan oleh masyarakat setempat melalui Kelompok Taman Obat Keluarga Suren.

Desa Pesanggrahan Lotim, Tangguh Berkat Kawasan Rumah Pangan Lestari

Desa Pesanggrahan terpilih menjadi Kampung Sehat terbaik di Kecamatan Montong Gading. Desa ini punya Tim Gerak Cepat Pemantau Covid-19 yang sigap. Ekonomi masyarakat juga tetap terjaga meski pandemi melanda.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks