alexametrics
Kamis, 24 September 2020
Kamis, 24 September 2020

Data Kemiskinan NTB Belepotan, Verifikasi dan Validasi Sangat Lambat

MATARAM-Verifikasi dan validasi data kemiskinan atau data terpadu kesejahteraan sosial (DTSK) di NTB rupanya masih lambat. Hingga kemarin, baru lima daerah yang melaporkan hasil verifikasi dan validasi DTSK tersebut. Dari lima daerah itu, progres tiga daerah belum sampai 50 persen.

”Kendala terbanyak masalah administrasi kependudukan dan beberapa desa di kabupaten agak lelet melakukan musyawarah desa,” kata Kepala Dinas Sosial NTB H Ahsanul Khalik, kemarin (10/8).

Dia mengatakan, persoalan ini masih terus dikomunikasikan dengan pemerintah kabupaten/kota. Pemprov mengharapkan proses verifikasi dan validasi data keluarga miskin dipercepat.

Lima daerah yang telah melaporkan hasil validasi DTSK yakni Kabupaten Lombok Timur, Dompu, Kota Bima, Sumbawa, dan Kota Mataram.

Di Kabupaten Lombok Timur yang sudah verifikasi dan validasi data sebanyak 180 desa dan kelurahan atau 70,86 persen dari 254 desa dan kelurahan. Jumlah kepala keluarga (KK) 125.500 KK atau 49,02 persen dari 256.010 KK yang ada dalam DTKS.

Kemudian di Dompu, progresnya baru 15 persen atau 3.000 rumah tangga dari 36.790 KK. ”Baru 11 desa yang musdes dari 81 desa di sana,” jelasnya.

Kemudian di Sumbawa, progresnya baru 49 persen dari 59.779 KK dan dari 165 desa baru 81 desa yang sudah musyawarah desa.

Sedangkan di Kota Mataram dengan 50 kelurahan dan Kota Bima 41 kelurahan semua kelurahan sudah menggelar musyawarah. ”Daerah yang lain belum melapor,” katanya.

Terkait percepatan perbaikan DTSK, seminggu lalu dinas sosial menggelar webinar khusus dengan kepala Pusdatin Kemensos RI dan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wikayah II. ”Prinsipnya semua kabupaten/kota di NTB sudah memasukkan data secara offline,” katanya.

Kepala Pusdatin RI memberikan kelonggaran bagi daerah untuk menuntaskan data sampai akhir Agustus. ”Diharapkan pada 20-25 Agustus itu SK penetapan oleh bupati/wali kota sudah diunggah juga,” harapnya.

Dengan demikian, ada rentang waktu bagi Pusdatin Kemensos memverifikasi data yang masuk secara offline menjadi online.

Verivali DTSK saat ini menjadi sangat krusial. Sebab data tersebut menjadi pedoman pemerintah mendistribusikan bantuan kepada warga selama pandemi Covid-19. Terlebih bayang-bayang resesi kini menghantui perekonomian Indonesia.

 

Masifkan Sosialisasi

 

Terpisah, Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah dalam rapat koordinasi secara virtual dengan jajaran pemerintah pusat kemarin mengatakan, pencegahan penularan dan menekan kasus baru Covid-19 menjadi prioritas saat ini.

Rapat diikuti Kementerian Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta (Mendes PDTT), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta ketua umum tim penggerak PKK pusat.

Pusat meminta sosialisasi penggunaan masker, cuci tangan, serta jaga jarak dimasifkan. Hal itu berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

”Kita sudah paham. Namun, presiden berpendapat bahwa pelaksanaannya belum maksimal,” kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dalam rapat itu.

Karenanya, diperlukan kontribusi dari berbagai pihak. Utamanya pemerintah pusat dan daerah. ”Tanpa peran pemerintah daerah akan sulit mewujudkan disiplin penerapan protokol Covid-19,” ujarnya.

Pemerintah saat ini melibatkan tim penggerak PKK di seluruh Indonesia untuk mengintensifkan sosialisasi melalui program “PKK Gebrakan Masker”. Ia mengimbau agar Ketua TP-PKK di daerah memulai gerakan ini secara aktif.

Sedangkan Kelapa BNPB Letjen TNI Doni Monardo menjelaskan, pelayanan umum yang terbaik adalah ketika mampu menyelamatkan lebih banyak jiwa masyarakat.

Pihaknya sedang merancang sebuah strategi baru, yakni dengan memanfaatkan media secara maksimal. Dari hasil survei, 63 persen keberhasilan sosialisasi sangat ditentukan media. ”Kami berharap bapak/ibu gubernur, bupati, wali kota bisa mendapatkan strategi yang tepat untuk daerah masing-masing,” harapnya.

Ia menegaskan Covid-19 bukan rekayasa atau konspirasi. Covid-19, kata Doni, ibarat malaikat pencabut nyawa. ”Sebab, korban telah mencapai lebih dari 700 ribu orang,” ungkapnya.

Untuk itu, ia mengimbau seluruh kepala daerah merumuskan strategi yang tepat untuk melindungi kelompok rentan. ”Apabila kita mampu melindungi kelompok rentan, maka paling tidak kita bisa memberikan perlindungan 85 persen bagi masyarakat kita,” terangnya.

Lebih jauh, Ia meminta, perlindungan juga diberikan kepada seluruh tenaga kesehatan.

Sedangkan Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar menjelaskan, desa tanggap Covid telah berjalan, salah satunya pembentukan relawan desa lawan Covid-19. ”Relawan ini bergerak agar desa betul-betul bisa aman Covid-19,” katanya.(ili/JPG/r6)

 

Yang Sudah Verifikasi

 

LOMBOK TIMUR

  • Tuntaskan 180 desa dan kelurahan dari 254 desa dan kelurahan.
  • Baru sasar 500 KK dari 256.010 KK dalam DTKS

DOMPU

  • Tuntaskan 11 desa dari 81 desa dan kelurahan.
  • Baru sasar 000 KK dari 36.790 KK dalam DTKS.

SUMBAWA

  • Tuntaskan 81 desa dan kelurahan dari 165 desa dan kelurahan.
  • Baru sasar 779 KK dari 121.997 KK dalam DTKS.

KOTA MATARAM

  • Tuntaskan verifikasi dan validasi di 50 kelurahan dari 50 kelurahan.

KOTA BIMA

  • Tuntaskan verifikasi dan validasi di 41 kelurahan dari 41 kelurahan.

DAERAH MASIH LAMBAT

  • Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara, Sumbawa Barat, Kabupaten Bima

 

Sumber: Dinas Sosial NTB

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Hasil Survei Indikator, Elektabilitas HARUM Paling Tinggi

“Pak Mohan Roliskana hingga sejauh ini paling potensial menang dalam pemilihan mendatang,” ujar  Wakil Ketua DPP Golkar Ahmad Doli Kurnia dalam pemaparan yang dilakukan secara online dari DPP Golkar Jakarta, (18/9) lalu.

Polisi Pantau Kampanye Hitam di Pilwali Mataram

Pelaksanaan Pilkada di Kota Mataram mendapat atensi penuh pihak TNI-Polri. Polresta Mataram dan Kodim 1606 Lobar telah melakukan pemetaan potensi konflik dan mencegah secara dini beberapa konflik yang biasa terjadi pada masa Pilkada.

Trailer Film MOHAN Bikin Baper

Kreativitas sineas Kota Mataram terasa bergairah. Ditandai dengan garapan film bergenre drama romantic berjudul ‘Mohan’ yang disutradai Trish Pradana. Film yang direncanakan berdurasi sekitar 35 menit ini mengisahkan perjalanan asmara Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskan dengan istrinya Hj Kinastri Roliskana. Film Mohan dijadwalkan mulai tayang Bulan Oktober mendatang.

Pasangan Calon Harus Memberi Perhatian pada DPT

PESERTA pemilihan yaitu Pasangan Calon harus menunjukkan perhatian lebih pada seluruh tahapan yang ada, bukan hanya pada saat pendaftaran calon atau pada pemungutan suara saja. Salah satu tahapan yang sangat menentukan ialah tahapan Penyusunan dan Pemutakhiran Daftar Pemilih atau cukup disebut dengan penyusunan DPT.

Pendataan Bantuan Kuota Internet untuk Siswa Guru dan Mahasiswa Kacau

Hari pertama penyaluran bantuan subsidi kuota internet untuk siswa, guru, mahasiswa, dan dosen langsung berpolemik. Proses pendataan dan verifikasi nomor ponsel dinilai kacau.

Calon Kepala Daerah Wajib Jadi Influencer Protokol Kesehatan

DPR, pemerintah dan KPU telah memutuskan akan tetap melaksanakan pilkada serentak pada 9 Desember. Para calon kepala daerah (Cakada)  diminta menjadi influencer protokol kesehatan  agar pilkada tidak memunculkan klaster baru Covid-19.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Dua Terduga Pengedar Ekstasi Tertangkap di Karang Kediri

Dua terduga pengedar ekstasi berinsial PAW alias Patrick, 28 tahun, dan AZP alias Agli, 25 tahun, dibekuk tim Satnarkoba Polresta Mataram, Kamis (17/9) malam. ”Kita tangkap mereka di Lingkungan Karang Kediri, Cakranegara,” kata Kasatnarkoba Polresta Mataram AKP Elyas Ericson, kemarin (18/9).
Enable Notifications    Ok No thanks