alexametrics
Jumat, 4 Desember 2020
Jumat, 4 Desember 2020

Marak Unjukrasa, Waspadai Lonjakan Kasus Korona Dua Minggu Kedepan

JAKARTA–Aksi demonstrasi menolak UU Cipta Kerja berpotensi menjadi klaster baru penularan Covid-19. Hal tersebut wajib diantisipasi. Karena lonjakan kasus akan menambah beban tenaga kesehatan. Sementara, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Perpres 99/2020 sebagai dasar hukum pengadaan vaksin dan vaksinasi.

Ketua Tim Mitigasi PB IDI dr M. Adib Khumaidi SpOT mengatakan demontrasi mempertemukan ribuan. Dia melihat ada yang mengabaikan jaga jarak dan penggunaan masker. ”Berbagai seruan nyanyian maupun teriakan dari peserta demonstrasi tersebut tentu mengeluarkan droplet dan aerosol yang berpotensi menularkan virus terutama Covid-19,” tuturnya kemarin (9/10).

Penularan juga bisa menyebar ke berbagai wilayah. Sebab peserta demonstran berasal dari berbagai wilayah. ”Jika terinfeksi, mereka dapat menyebarkan virus saat kembali ke komunitasnya,” ucapnya.

Hingga kemarin, Tim Mitigasi PB IDI mengumumkan bahwa selama minggu pertama Oktober sudah ada lima dokter meninggal. Sehingga total ada 132 dokter wafat akibat Covid.  Hal ini dikarenakan Lonjakan pasien Covid terutama Orang Tanpa Gejala (OTG) terutama yang mengabaikan perilaku protokol kesehatan di berbagai daerah juga meningkat. Bahkan, klaster-klaster baru penularan Covid terus bermunculan dalam beberapa minggu terakhir, karena sejumlah wilayah di Indonesia mulai mengendorkan PSBB.

”Dalam hal ini, kami menjelaskan kekhawatiran kami dari sisi medis dan berdasarkan sains,” tutur Adib. Dia khawatir akan terjadi lonjakan masif dalam waktu 1-2 minggu mendatang. ”Dalam kondisi saat ini saja, para tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan sudah kelimpungan menangani jumlah pasien Covid yang terus bertambah,” imbuhnya.

Senada, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito juga mengingatkan potensi klaster unjuk rasa tersebut. ’’Dengan jumlah massa yang cukup banyak, maka penyampaian aspirasi ini memiliki potensi yang besar untuk tumbuh menjadi sebuah klaster Covid-19,’’ terangnya.

Dia menuturkan, saat ini Indonesia masih dalam kondisi kedaruratan kesehatan pandemi Covid-19. Karena itu, dia mengingatkan masyarakat agar tetap patuh protokol kesehatan ketika berada di luar rumah. ’’Kami berharap tidak ada klaster yang timbul akibat kerumunan massa akibat kegiatan yang sedang berlangsungakhir-akhir ini,’’ lanjutnya.

Ketua Tim Pedoman dan Protokol dari Tim Mitigasi PB IDI dr Eka Ginanjar SpPD-KKV mengatakan tidak ada vaksin yang lebih baik daripada protokol kesehatan yakni melakukan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta menjaga jarak (3M). ”Cara ini yang paling efektif hingga saat ini dalam mencegah penularan,” kata Eka.

Eka juga mengingatkan apabila menggunakan masker kain yang non medis, sebaiknya dicuci setelah beraktivitas. Apabila menggunakan masker medis seperti masker bedah, N95 dan KN95, maka setelah dipakai masker dibuang di tempat sampah.

Sementara itu, pemerintah baru saja menerbitkan Perpres 99/2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan Covid-19. Perpres  tersebut mengatur bagaimana pemerintah akan mengadakan vaksin dan segala perlengkapannya, juga proses vaksinasi kepada masyarakat.

Pemerintah akan mengadakan vaksin dengan tiga cara. Yakni lewat penugasan kepada BUMN, dalam hal ini Bio Farma. Kemudian, penunjukan langsung kepada badan usaha penyedia, dan kerja sama dengan lembaga internasional. Yakni melalui The Coalition for Epidemic Preparedness Innouations (CEPI), The Global Alliance for Vaccines and Immunizations (GAVI), dan lembaga/badan internasional lainnya.

Untuk proses vaksinasi, kemenkes akan menetapkan prioritas orang dan wilayah penerima vaksin, juga jadwal tahapan vaksinasi beserta standar pelayanannya. Pendanaan pengadaan vaksin maupun proses vaksinasi akan dibebankan pada APBN dan sumber lain yang sah.

Wiku menjelaskan, Perpres itu berisi road map atau peta jalan vaksinasi Covid-19 di Indonesia melibatkan berbagai stakeholder, termasuk di dalamnya kementerian/lembaga untuk memfasilitasinya. ’’keberhasilan dua program ini (pengadaan vaksin dan vaksinasi) sangat ditentukan oleh kepatuhan pemangku kepentingan yang ada dalam perpres ini,’’ ujarnya.

Proses yang cukup krusial, tutur Wiku, adalah vaksinasi. Kemenkes harus bisa bekerja sama dengan kementerian lain, pemerintah daerah, BUMN dan swasta, serta organisasi profesi bila diperlukan.  Masyarakat diharapkan memilih informasi yang benar dalam hal vaksin.

Disinggung mengenai standar harga vaksin, Wiku memastikan saat ini masih dibahas dan belum ditetapkan. Pembahasannya memerlukan kehati-hatian. Sementara untuk harga obat remdesivir, Wiku meminta masyarakat tidak khawatir. ’’Remdesivir diperuntukkan untuk perawatan pasien di fasilitas kesehatan dan tidak dijual bebas,’’ tambahnya. Selama dirawat di faskes, seluruh biaya pasien Covid-19  akan ditanggung pemerintah sampai sembuh.

            Wiku menambahkan, pihaknya juga mengestimasi kelompok proritas klaster target vaksinasi dnegan berbagai pertimbangan. ’’Terutama dari aspek risiko penyebaran penyakit atau transmisi,’’ tambahnya. Pihaknya juga menghitung SDM untuk vaksinasi yang sesuai standar Internasional. (lyn/byu/JPG/r6)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

HARUM Masukkan Program Mitigasi Bencana dalam Kurikulum Sekolah

Program-program yang dicetuskan pasangan nomor urut 1, H Mohan Roliskana-TGH Mujiburrahman (Harum) selalu bikin takjub. Salah satunya, memasukkan Mitigasi Bencana dalam kurikulum sekolah.

Industri Kreatif, Solusi Muda Hadirkan Lapangan Kerja

Debat publik putaran ketiga Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram telah selesai digelar. Pasangan HL Makmur Said dan H Badruttamam Ahda tampil maksimal dalam debat pamungkas.

Percepat Pemulihan Ekonomi, HARUM Prioritaskan Penggunaan Produk Lokal

Pandemi Covid 19 telah membuat perekonomian di Kota Mataram melambat. Sejumlah sektor utama yang menjadi tulang punggung perekonomian Mataram mengalami penurunan cukup signifikan.

Kampus Kemungkinan Dibuka Pertengahan Januari

Mulai pertengahan Januari 2021, kampus diizinkan kembali buka. Pada semester genap tersebut, perkuliahan akan menerapkan hybrid learning. Yaitu, kombinasi antara tatap muka dan pembelajaran dalam jaringan (daring).

Lagi Kader PDIP Ditangkap KPK, Kali ini Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Banggai Laut, Wenny Bukamo, Kamis (3/12). Tim penindakan KPK mengamankan Kader PDI Perjuangantersebut  sekitar pukul 13.00 WIB.

Survei Indikator, Pathul-Nursiah Unggul di Pilbup Loteng

Hasil survei Indikator sejak 25-29 November lalu menempatkan pasangan calon bupati dan wakil bupati HL Pathul Bahri-HM Nursiah unggul telak dengan perolehan 45,9 persen. Terpaut jauh dari pasangan di posisi kedua.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Debat Pamungkas, BARU Sindir SALAM Takut Pajang Logo PDI Perjuangan

Debat terakhir pasangan calon wali kota dan wali kota Mataram telah berakhir Senin (30/12) lalu. Seluruh paslon telah menyampaikan visi misi dan program kerja jika mereka terpilih memimpin Mataram di periode mendatang.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Selamat! Ini Pemenang Simpedes BRI Periode 1 Tahun 2020

”Mudah-mudahan dengan acara ini, nasabah BRI semakin loyal, semakin berkembang, dan semakin semarak bertransaksi,” tuturnya.

Akta Kelahiran Anak Kini Bisa Dibuat tanpa Buku Nikah

Akta kelahiran anak kini bisa dibuat tanpa melampirkan buku nikah atau akta nikah orang tua. “Sekarang ada namanya SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) pernikahan sebagai syarat buat akta kelahiran,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram Chairul Anwar.
Enable Notifications    OK No thanks